Netral English Netral Mandarin
07:08wib
Putri salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates yakni Jennifer Gates, sudah resmi menikah dengan pacarnya. Ia menikah dengan pria muslim dari Mesir bernama Nayel Nassar. Tim bulu tangkis putri China menjadi juara Piala Uber 2020 setelah mengalahkan Jepang pada final yang berlangsung di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10/2021) dini hari WIB.
Apresiasi MA Tolak Kasasi Jaksa di Kasus Petamburan, HNW Harap Keadilan Berlanjut di Perkara Habib Rizieq Lainnya

Rabu, 06-Oktober-2021 21:06

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
Foto : MPR.go.id
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW)
4

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mengapresiasi putusan Mahkamah Agung (MA) yang menolak permohonan kasasi Jaksa atas vonis terhadap Habib Rizieq Shihab (HRS) dan beberapa mantan pimpinan Front Pembela Islam (FPI) dalam kasus kerumunan Petamburan.

HNW berharap agar putusan MA yang mengedepankan keadilan hukum ini berlanjut di perkara HRS lainnya. 

“Apresiasi kepada MA yang telah menolak kasasi Jaksa, dan memberikan putusan adil ini," kata HNW melalui siaran pers di Jakarta, Rabu (6/10/2021).

HNW mengatakan, penolakan kasasi tersebut membuat beberapa pimpinan FPI, seperti KH Ahmad Sabri Lubis, Habib Ali Alwi Alatas Bin Alwi Alatas, Idrus alias Habib Idrus Al Habsyi, Maman Suryadi, dan Haris Ubaidillah, akan segera bebas karena telah secara sukarela menjalani vonis delapan bulan penjara dalam kasus kerumunan Petamburan tersebut.

Anggota Komisi VIII DPR itu juga berharap agar kebebasan mereka segera bisa dieksekusi dengan tidak ada lagi manuver yang memperpanjang ketidakadilan hukum.

"Sejak awal, HRS dan mantan pimpinan-pimpinan FPI juga telah menerima vonis 8 bulan penjara ini, dan secara kesatria melaksanakan hukuman tersebut, walaupun publik merasakan adanya ketidakadilan dan diskriminasi hukum,” ujarnya.

Bahkan, sebut HNW, dalam kasus HRS lainnya, yakni kasus kerumuman Mega Mendung, majelis tingkat pertama secara tegas menyatakan adanya diskriminasi hukum.

Pasalnya, kata HNW, ada banyak pihak, termasuk para pejabat Pemerintah yang tidak menjalankan protokol kesehatan (prokes) tetapi tidak diproses hukum apalagi sampai pidana. Sedangkan, untuk HRS dan mantan pimpinan FPI justru dijerat oleh Jaksa juga dengan pasal pidana dan dipenjara.

Sehingga, tambahnya, dalam kasus kerumunan Mega Mendung, hakim pengadilan negeri melihat adanya ketidakadilan hukum seperti ini, sehingga ‘hanya’ memvonis dengan denda Rp 20 juta, dan upaya jaksa untuk banding atas putusan tersebut juga sudah ditolak oleh pengadilan tinggi.

Apalagi dengan vonis MA yang menolak kasasi, HNW berharap sebaiknya Jaksa betul-betul mempertimbangkan substansi keadilan hukum, sehingga bisa menerima keputusan MA dan tidak mengajukan upaya hukum lainnya dalam kasus-kasus tersebut.

“Agar terbukti bahwa memang yang dikehendaki adalah tegaknya hukum berkeadilan, sehingga terkoreksilah kesan bahwa Jaksa hanya melaksanakan pesan dari pihak lain yang sangat bernafsu politik ingin tetap memenjarakan Habib Rizieq dan mantan pimpinan FPI lainnya," ungkap HNW.

"Padahal, kalau pun itu ‘kesalahan’, yang dilakukan HRS bukan pelanggaran berat, dan hanya pelanggaran prokes yang banyak sekali dilakukan pihak-pihak lain sehingga mestinya cukup dikenakan sanksi administratif denda, yang itu pun sudah dikenakan dan sudah dibayar lunas oleh HRS. Dan terbukti yang dilakukan HRS tidak menghadirkan keonaran sebagaimana dituduhkan Jaksa,” jelasnya.

Lebih jauh, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap agar MA juga menjatuhkan vonis yang berkeadilan dalam kasus HRS lainnya, yakni Kasus RS UMMI dimana HRS divonis 4 tahun penjara di Pengadilan Negeri dan di Pengadilan Tinggi.

HNW menilai bahwa publik merasakan adanya ketidakadilan dan diskriminasi dalam kasus ini, lantaran HRS dipidana dengan delik kebohongan karena menyembunyikan kondisi kesehatannya usai tes swab Covid-19.

“Padahal, menurut saksi-saksi ahli, yang dilakukan oleh HRS bisa masuk kategori kesalahan tetapi bukan kejahatan kebohongan, apalagi yang membuat keonaran. Sementara banyak pejabat negara, termasuk beberapa menteri yang terkena Covid-19 juga tidak secara ‘jujur’ terbuka mengumumkannya kepada publik. Tapi tidak satu pun dari mereka yang dikenakan sanksi administratif apalagi dipidana," paparnya.

"Semoga MA dapat memutuskan perkara ini secara objektif dan adil, yang akan berdampak positif untuk kokoh kuatnya NKRI, dan karenanya hanya memutus sesuai irah-irah (kepala putusan) dalam setiap putusan hakim, yakni ‘Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa’,” pungkas HNW.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati