Netral English Netral Mandarin
10:38wib
Sebanyak 75,6 persen warga menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo secara umum dalam survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto minta lakukan peningkatan kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit sebesar 30-40 persen.
Apresiasi Sikap Jokowi, Pengamat Duga TWK Dibuat untuk Singkirkan Novel Baswedan Cs

Selasa, 18-Mei-2021 11:00

Pengamat komunikasi politik Jamaluddin Ritonga
Foto : Istimewa
Pengamat komunikasi politik Jamaluddin Ritonga
17

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengamat komunikasi politik Jamaluddin Ritonga berpendapat, tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk pegawai KPK terkesan politis dan sengaja dibuat untuk menyingkirkan Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya.

Hal itu disampaikan Jamaluddin mengomentari pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa hasil TWK tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes tersebut.

"Pernyataan Jokowi itu tentu patut diapresiasi. Sebab, TWK yang dilakukan terkesan politis dan sengaja dibuat untuk menyingkirkan kelompok Novel Baswedan," kata Jamaluddin melalui keterangan tertulisnya, Senin (17/5/2021).

Jamaluddin berpendapat demikian, karena menurutnya Novel Baswedan cs yang tidak lolos TWK tidak serta merta wawasan kebangsaan mereka rendah.

"Sebab, alat tes (instrumen) yang digunakan juga diragukan mampu mengukur wawasan kebangsaan seseorang. Dalam bahasa riset, alat ukur yang digunakan diragukan validitasnya," ujarnya.

"Jadi, pernyataan Jokowi setidaknya dapat memberi kepastian kepada 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK. Hal itu sekaligus dapat menutup peluang keinginan pimpinan KPK untuk memberhentikan 75 karyawan KPK," sambung Jamaluddin.

Pernyataan Presiden Jokowi, lanjutnya, juga memberi sebersit harapan untuk mengembalikan kedigdayaan KPK dalam memberantas Korupsi.

"KPK yang sempat dinilai harus diawasi untuk tidak korupsi, diharapkan akan kembali menjadi lembaga yang benar-benar mengawasi korupsi," ucap dia.

"Harapan itu setidaknya dapat kita sematkan kepada 75 karyawan KPK yang dinilai tidak lolos TWK. Integritas mereka tak perlu diragukan dalam pemberantasan korupsi," jelas Jamaluddin.

Jamiluddin menambahkan, dengan tetapnya Novel Bawesdan dan kawan-kawan di KPK, diharapkan dapat memberi efek getar kepada pihak-pihak gemar korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

"Mereka ini memang harus segera dikandangkan ke KPK sehingga memberi peringatan kepada para oligarki untuk tidak bermain mata dengan pihak-pihak yang gemar KKN," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi angkat bicara terkait 75 pegawai KPK dinonaktifkan karena tidak lolos TWK untuk alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Presiden mengatakan, KPK harus memiliki sumber daya manusia terbaik dan berkomitmen tinggi dalam upaya pemberantasan korupsi. Karena itulah, pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN harus menjadi bagian dari upaya untuk pemberantasan korupsi yang lebih sistematis.

Namun demikian, Jokowi meminta agar  hasil TWK itu hendaknya tidak dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes.

"Terkait hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) terhadap pegawai KPK, hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan, baik terhadap individu maupun institusi KPK. Kendati demikian, hasil tes tersebut hendaknya tidak serta-merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes," kata Jokowi, Senin (17/5/2021).

Presiden menambahkan, kalau 75 pegawai KPK itu dianggap ada kekurangan dalam tes tersebut, maka masih ada peluang untuk memperbaikinya melalui pendidikan kedinasan tentang wawasan kebangsaan.

Lebih jauh, Jokowi mengaku sependapat dengan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU KPK, bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN.

"Saya minta kepada para pihak yang terkait, khususnya pimpinan KPK, Menteri PAN-RB, dan Kepala BKN, untuk merancang tindak lanjut bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes, dengan prinsip-prinsip sebagaimana saya sampaikan tadi," pungkasnya.

Diketahui, penonaktifan 75 pegawai KPK itu berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. Surat tersebut berisi tentang penetapan keputusan pimpinan KPK atas hasil asesmen TWK yang tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Dalam SK itu, pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan langsung sampai ada keputusan lebih lanjut.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli