Netral English Netral Mandarin
03:59 wib
Basarnas mengungkapkan banyak petugas dan relawan pencari Pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang reaktif Covid-19 berdasarkan hasil tes menggunakan rapid test antigen. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) berencana menetapkan standarisasi kecepatan hasil deteksi virus corona (SARS-CoV-2) menggunakan swab test atau tes usap metode Polymerase Chain Reaction (PCR).
Arsul Sani: Revisi UU Tak Lemahkan KPK, Sudah Terbukti

Minggu, 06-December-2020 12:30

Arsul Sani, Wakil Ketua MPR`.
Foto : dpr.go.id
Arsul Sani, Wakil Ketua MPR`.
3

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani mengatakan operasi tangkap tangan (OTT) beruntun belakangan ini membuktikan bahwa revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak membuat lembaga antirasuah itu melemah.

"OTT terjadi beruntun belakangan ini membuktikan bahwa revisi UU KPK tidak membuat KPK lemah. Ini sekali lagi membuktikan mereka yang selalu berteriak-teriak di ruang publik bahwa dengan revisi UU KPK itu melumpuhkan atau membunuh KPK tidak benar," kata Arsul saat dikonfirmasi melalui pesan singkat di Jakarta, Minggu.

Anggota Komisi III DPR RI itu menambahkan, banyaknya OTT atau tidaknya bukan dipengaruhi oleh Undang-Undang, tapi oleh sikap dan arah pemberantasan korupsi dari pimpinan KPK dan jajarannya.



"Tidak ditentukan oleh revisi UU, tapi oleh sikap dan arah pemberantasan korupsi dari pimpinan KPK dan jajaran-nya. Artinya apakah OTT akan jadi satu prioritas kebijakan atau tidak," tutur Arsul, seperti dilansir Antara.

Sebelumnya, diberitakan bahwa KPK menjaring sejumlah pejabat pembuat komitmen (PPK) program bantuan sosial Kementerian Sosial dalam operasi tangkap tangan yang digelar pada Jumat malam hingga Sabtu (5/12) dini hari.

Ketua KPK Firli Bahuri mengungkapkan perkara ini diduga juga menjerat Menteri Sosial Juliari P Batubara karena menunjuk langsung para tersangka sebagai pelaksana proyek bansos tersebut.

"JPB (Juliari P Batubara) selaku Menteri Sosial menunjuk MJS (Matheus Joko Santoso) dan AW (Adi Wahyono) sebagai Pejabat Pembuat Komitmen) dalam pelaksanaan proyek tersebut dengan cara penunjukan langsung para rekanan," ungkap Firli.

Sebelumnya, KPK juga melakukan OTT terhadap seorang Menteri lainnya pada Kabinet Indonesia Maju, yakni Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo.


 

Reporter : Irawan HP
Editor : Irawan HP