Netral English Netral Mandarin
17:41 wib
Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Bandara Soekarno-Hatta akan menerapkan sistem baru agar tak ada lagi surat hasil tes Covid-19 palsu. Dinas Kesehatan DKI Jakarta melaporkan bahwa keterisian tempat tidur Intensive Care Unit (ICU) pasien Covid-19 di 101 rumah sakit rujukan telah mencapai 85 persen.
Bagaimana Hukum Islam Mengatur Poin Atau Cashback Di Marketplace? Ini Rujukannya

Selasa, 05-January-2021 13:20

Ilustrasi marketplace
Foto : casbak
Ilustrasi marketplace
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sistem pembayaran digital merambah segala lini bisnis pada kehidupan masyarakat. Ekonomi syariah punya terapan mengenai langkah umat muslim terkait sistem niaga lewat internet.

Peneliti Bidang Ekonomi Syariah  Aswaja NU Center PWNU Jatim Muhammad Syamsudin menjelaskan Maksud dari harta manfaat adalah harta yang berwujud manfaat dari sesuatu hal. Istilah lain dari harta manfaat adalah jasa.

"Jasa pengiriman, koin, poin, cashback, bonus, game, pulsa, iklan promo, dan sejenisnya, yang seluruhnya memiliki durasi waktu kadaluwarsa (expired), adalah bagian dari jenis-jenis harta manfaat atau setidaknya merupakan sumber bagi munculnya harta manfaat," tulis seperti dilansir di nu.co.id, Jakarta, Selasa (5/12/2021).   



Dia pun menuliskan Karena semua entitas tersebut merupakan bagian dari sistem niaga, maka secara tidak langsung eksistensinya membutuhkan peran akad penjaminan. Penjaminan jenis ini termasuk kelompok dlamanu al-ijar, yaitu penjaminan akad ijarah/sewa manfaat.

Karena semua entitas tersebut merupakan bagian dari sistem niaga, maka secara tidak langsung eksistensinya membutuhkan peran akad penjaminan. Penjaminan jenis ini termasuk kelompok dlamanu al-ijar, yaitu penjaminan akad ijarah/sewa manfaat.

"Ketiadaan sifat keterjaminan harta manfat secara tidak langsung menjadikan pihak penyelenggaranya menabrak larangan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dari menjadikan segala sesuatu yang tak berjamin sebagai bagian dari entitas bisnis (naha Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam ‘anir ribhi man lam yudlman)," tulisnya lagi.

  “Jika suatu akad ijarah adalah berkaitan dengan ijarah suatu benda, maka dalam akad semacam ini berlaku ketentuan layaknya kontrak jual beli. Pihak yang menjanjikan manfaat barang (muajjir) terikat dengan memberi kepastian penyerahan objek ijarah kepada penyewa. Hal yang sama juga berlaku dalam pengajuan klaim manfaat (ta’arrudl) dan cacat. Kedua pihak saling memiliki ikatan tanggung jawab pemenuhan” (Syekh Wahbah Zuhaili ​​​​​​, Nadhariyatu al-Dlamman, halaman 206). 

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sulha Handayani