Netral English Netral Mandarin
08:25 wib
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendapatkan vaksinasi COVID-19 kedua kalinya masih dengan vaksin Sinovac yang dilaksanakan di lingkungan Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu (27/1/2021). Komjen Listyo Sigit Prabowo resmi dilantik sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) yang baru. Pelantikan ini dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara.
Bagaimana Menyudahi Konflik Papua?

Jumat, 04-December-2020 10:07

Ilustrasi Konflik Papua
Foto : Kompasiana
Ilustrasi Konflik Papua
11

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Polemik dan konflik Papua masih terus membayang-bayangi Pemerintahan Indonesia. Penting untuk menarik akar masalahnya dan merumuskan solusi agar kestabilan dan NKRI tetap terjaga dengan baik.

Dalam hal ini, anggota Komisi I DPR RI Sukamta mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo untuk membentuk Kementerian Khusus Papua dan Indonesia Bagian Timur karena masalah keamanan dan kesejahteraan di wilayah tersebut masih terus mengemuka.

Dia menilai masih munculnya gejolak di tengah masyarakat Papua, menunjukkan belum ada progres signifikan pembangunan yang dilakukan pemerintah hingga periode kedua Presiden Jokowi.



"Saya kira keberadaan Desk Papua di beberapa kementerian perlu dievaluasi segera. Jika perlu, saya mengusulkan agar dibentuk kementerian atau badan khusus yang menangani Papua dan Indonesia Bagian Timur," kata Sukamta saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (3/12/20).

Dia menjelaskan mengapa kementerian atau badan khusus Papua, agar bisa fokus, ter-target jelas dan berproses sehingga masalah di Papua tidak membesar dan cepat terselesaikan.

Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI itu menilai, selama ini otonomi khusus yang berjalan dan berbagai proyek percepatan pembangunan infrastruktur belum menyentuh hal subtantif.

"Yang dilakukan oleh pemerintah seakan membangun Papua secara artifisial. Membangun jembatan, jalan raya, mengangkat stafsus dari Papua, berkunjung ke Papua, hal ini tidak menyentuh akar masalah di Papua," ujarnya.

Menurut dia, adanya laporan soal pelanggaran HAM, gerakan separatisme, kemiskinan, pengangguran harus disikapi dengan kebijakan dan cara yang berbeda.

Dia menjelaskan, jika pemerintah masih gunakan model pendekatan yang sama maka tidak akan ada perubahan lebih baik dan tuntas bagi Papua.

"Karena itu dengan adanya Kementerian atau Badan khusus soal Papua dan Indonesia Timur, saya berharap ada pendekatan yang lebih progresif. Karena kementerian atau badan ini bertanggung jawab langsung kepada presiden," ujarnya.

Sukamta menilai, Papua adalah Indonesia, karena itu menyelesaikan masalah di wilayah tersebut tidak bisa hanya menggunakan pendekatan kekuasaan poros Jakarta Papua.

Dia menilai, selama ini pendekatan pemerintah terkesan hanya pendekatan kekuasaan dan ekonomi sehingga perlu pendekatan sosiologis dialogis dengan kedudukan sejajar sebagai sesama anak bangsa sehingga bisa menjadi jalan untuk saling memahami dan mencari solusi bersama.

Dia juga kembali mengingatkan agar Pemerintah tidak menganggap enteng isu deklarasi Papua Barat Merdeka karena ibarat bibit api kecil, jika ada di dalam sekam akan sangat berbahaya.

"Sekamnya adalah rasa ketidakadilan, kemiskinan, keterbelakangan karena itu pilihannya yang paling utama adalah sejahterakan warga Papua, angkat harkat dan martabat warga Papua. Maka dengan sendirinya godaan dari kelompok separatis tidak akan berpengaruh kepada warga Papua," katanya.

Pendekatan Kesejahteraan

Sementara itu secara terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah menggunakan pendekatan kesejahteraan dalam menyelesaikan persoalan yang terjadi di Papua.

"Menghadapi situasi Papua umumnya, mulai sekarang, pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua, kita menegaskan bahwa pembangunan di Papua itu dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan," kata Mahfud, di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta.

Mahfud mengatakan sudah disiapkan keputusan presiden (keppres) dan sedang dipelajari agar pembangunan di Papua betul-betul dirasakan oleh masyarakat.

"Karena dana untuk Papua besar sekali, tetapi dikorupsi elite-nya di sana. Rakyat tidak kebagian," kata mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut.

Oleh karena itu, kata dia, pemerintah dalam waktu dekat juga tengah menyiapkan revisi Undang-Undang Nomor 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

Revisi UU Otonomi Khusus Papua mencakup dua hal. Pertama, mengenai pembesaran pemberian dana otonomi khusus dari 2 persen menjadi 2,25 persen. Kedua, mengenai pemekaran.

"(Pemekaran) Papua itu agar yang mengurus lebih banyak, lebih teratur, nanti akan dilakukan pemekaran yang semuanya itu yang nantinya mulai digarap secepatnya sesuai prosedur. Tujuan semua kesejahteraan bagi orang asli Papua (OAP)," ujarnya menegaskan.

Mengenai Benny Wenda, Mahfud secara tegas mengatakan Benny Wenda telah melakukan makar sehingga Polri akan melakukan penegakan hukum.

"Makar itu kalau skalanya kecil cukup gakum, penegakan hukum. Tangkap, gunakan pasal-pasal tentang kejahatan keamanan negara. Jadi, cukup gakum," ucap Mahfud menjelaskan.

Sebelumnya, Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) mendeklarasikan pemerintahan sementara pada Selasa (1/12) dan menominasikan Benny Wenda, pemimpinnya yang diasingkan dan tinggal di Inggris, sebagai presiden.

Benny Wenda di akun Twitternya, Selasa (1/12), mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat dan mengklaim dirinya sebagai presiden sementara Negara Republik Papua Barat (NRPB).

Penegakan Hukum

Salanjutnya mengenai penegakan huku. Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta pemerintah khususnya TNI dan Polri menegakkan aturan perundang-undangan yang berlangsung secara objektif dan terukur terkait perkembangan terkini di Papua dan Papua Barat.

"Hal ini untuk menjaga kewibawaan negara dan keselamatan bagi seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia," kata Azis dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Hal itu dikatakannya pasca-Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) yang mendeklarasikan pemerintahan sementara Papua Barat pada Selasa (1/12).

 

Azis mengatakan terkait perkembangan terkini di Papua, Papua Barat, dan Sulawesi Tengah, DPR mendukung Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf khususnya penegak hukum untuk menegakkan aturan sesuai UU yang berlaku.

Dia mengatakan terkait peristiwa yang terjadi di Sigi, Sulawesi Tengah, DPR mendukung Polri-TNI melakukan pencegahan secara preventif dan menegakan aturan secara tegas serta terukur.

"Begitu juga dengan kejadian-kejadian yang ada di Sigi, kita sama-sama ketahui bahwa DPR mendukung pemerintah khususnya Polri-TNI untuk melakukan pencegahan secara preventif dan menegakkan aturan secara tegas dan terukur," ujarnya.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPR RI Robert Kardinal mengatakan perkembangan di Papua memang perlu mendapatkan perhatian khusus dari semua pihak. Menurut dia, pemerintah khususnya TNI-Polri dalam melakukan pekerjaannya di Papua harus sesuai dengan aturan UU yang dijalankan secara terukur.

"Mari kita bersama-sama supaya hal-hal yang terjadi di Papua dapat diatasi kembali dengan baik. Hal itu agar Papua bisa pulih kembali, tidak ada cara lain otonomi khusus adalah solusi terbaik untuk pembangunan ke depan," ujarnya.

Robert mengatakan DPR RI mendukung pemerintah untuk merevisi UU nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Papua karena ada beberapa poin-poin yang belum sempurna.

Reporter :
Editor : Taat