Netral English Netral Mandarin
03:10wib
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mewacanakan mengganti maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Pelita Air milik PT Pertamina (Persero). Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar unjuk rasa mengevaluasi 2 tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Kamis (28/10).
Bagaimanapun Juga, PKI Bukan Dalang Tragedi 1965

Rabu, 29-September-2021 17:42

Persekusi orang yang dianggap PKI
Foto : BBC Indonesia
Persekusi orang yang dianggap PKI
27

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Hingga 2021, tampaknya isu “PKI” dan “Komunisme” setiap menjelang bulan September masih selalu membuat  adrenalin banyak orang meningkat drastis. 

Di tahun ini, isu PKI kembali menguat. Disadari atau tidak, ada distorsi setiap kali kata “PKI” disebut. Kata itu seolah mewakili suatu kelompok laksana iblis nan kejam tanpa mau tahu apa itu Partai Komunis Indonesia dan apa itu komunisme.

Membaca buku-bulu Karl Marx sebagai sumber ajarannya pun mungkin belum pernah tapi ujug-ujug yang ada di benak pikirannya, “pokoknya PKI itu iblis laknat yang harus dimusnahkan”. 

Hal ini gegara peristiwa malam jahanan 56 tahun silam dan doktrin yang dijejalkan terus menerus oleh Orde Baru selama puluhan tahun. 

Berawal dari aksi biadab gerombolan yang menamakan diri “Gerakan 30 September” menculik 7 perwira TNI AD (Pahlawan revolusi) kemudian membunuh dan membuangnya ke sumur di Lubang Buaya. 

Benar bahwa ada sejumlah petinggi PKI dan Perwira TNI AD yang terlibat. Benar bahwa apapun alasannya, itu tindakan kejam dan tak bermoral. Namun salah juga jika para pelaku G30S kemudian ditimpakan ke seluruh anggota PKI atau ditimpakan ke PKI sebagai Partai. 

Pasalnya, peristiwa itu kemudian bergeser menjadi  alat politis untuk memukul kekuatan kiri di masa itu sehingga PKI-lah (semua anggota termasuk yang tahu apa-apa hanya sekadar jadi anggota mengharap kehidupan lebih baik) yang menjadi bulan-bulanan. 

Seorang petani sederhana yang hanya terima bantuan cangkul dari  BTI (Berafiliasi dengan PKI) dan hanya di pinggir jalan ikut tepuk tangan tak tahu menahu G30S ikut ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh karena dianggap terlibat G30S. 

Dan ini benar-benar terjadi secara massif. G30S hanya berumur 1 hari  setelah itu gelombang massa mengarah menghancurkan PKI. Pembunuhan massal di luar pengadilan, penangkapan, dan pembuangan mereka yang dianggap anggota PKI berlangsung besar-besaran dan dimotori RPKAD. 

Semestinya, hanya anggota G30S (terutama petinggi PKI dan petinggi TNI AD yang terlibat) itulah yang harus bertanggung jawab. Bukan PKI sebagai Partai. Sebab PKI sebagai Partai fakta selanjutnya tidak melakukan gerakan kudeta. 

Pasca-G30S justru kudeta terhadap Soekarno dilakukan secara bertahap oleh Soeharto yang  oleh  Baskara T. Wardaya, SJ diistilahkan sebagai “kudeta merangkak” seperti dipaparkan dalam  Membongkar Supersemar!: Dari CIA hingga Kudeta Merangkak Melawan Bung Karno (2007: 203-39). 

Kudeta dilakukan setelah Soeharto setelah mengantongi Supersemar. Soeharto dan para pendukungnya kemudian menghancurkan sisa-sisa Demokrasi Terpimpin di hadapan Sukarno yang marah tetapi tidak mampu berbuat apa-apa.

Bertolak dari dokumen Brigjend Supardjo

Salah satu sumbangan berharga dalam pengungkapan misteri “Siapakah dalang G30S?” berasal persembahan sejarawan  bernama John Roosa. 

Selama beberapa tahun, ia terus menelusuri berbagai dokumen seputar G30S hingga akhirnya berhasil menemukan kesimpulan bahwa PKI bukanlah dalang dalam rangkaian Tragedi 1965.

Dalam bukunya Dalih Pembunuhan Massal, Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (2008),  ia menyatakan secara tegas bahwa operasi G30S tidak ada “otak” utama yang merancang jalannya peristiwa sehingga sesuai skenario dari awal sampai akhir. Dengan kata lain, tak ada dalang utama.

Untuk membangun argumen yang ia simpulkan, ia berpijak pada beberapa bukti. Bukti terpenting adalah dokumen tulisan Supardjo yang berupa analisis postmortem tentang kegagalan G30S. Tulisan ini diberinya judul “Beberapa Pendapat yang Mempengaruhi Gagalnya ‘G-30-S’ Dipandang dari Sudut Militer”.

Ini adalah satu-satunya dokumen yang ditulis oleh pelaku G30S sebelum ia tertangkap. Informasi yang terkandung di dalamnya, mempunyai bobot yang bisa dihandalkan kejujurannya.

Supardjo menulis demi kepentingan kawan-kawannya dan bukan bagi para interogator dan penuntut umum yang memusuhinya. Akurasi data jauh lebih bisa dipercaya ketimbang dokumen berupa kesaksian tokoh inti G30S yang dibuat selama proses persidangan Mahmilub dimana kesaksiannya dibarengi dengan tekanan fisik dan psikis.

Memang, Supardjo bukanlah tokoh yang paling penting dalam mempersiapkan G30S. Ia hanyalah salah satu saksi dari dari lima tokoh inti dalam G30S (Sjam, Pono, Letnan Kolonel Untung, Kolonel Latief, dan Mayor Soejono).

Supardjo baru bergabung dengan lima tokoh inti, sehari sebelum  pelaksanaa G30S. Ia ditugaskan untuk menjadi penghubung kelima tokoh itu dengan Presiden Soekarno. Namun, dokumen itu justru mampu menjawab persoalan yang sudah lama tidak terpecahkan.

Peran Sjam sangat  menentukan

Walaupun dalam siaran radio pada 1 Oktober 1965, disebutkan bahwa komandan G30S adalah Letkol Untung (Dewan Revolusi), namun dalam berbagai dokumen, jelas bahwa peranannya cenderung hanya sebagai eksekutor dan bukan perancang. 

Dalam berbagai perdebatan mempersiapkan G30S, ia lebih banyak mengikuti arahan tokoh inti lainnya. Lalu, siapa yang paling menentukan?

Ternyata, dari lima tokoh inti yang berkumpul di pangkalan udara Halim, sepanjang malam 30 September hingga 1 Oktober 1965 dini hari, tokoh penentunya adalah Syam Kamaruzzaman. 

Orang nomor satu di Politbiro PKI yang bertugas membina simpatisan PKI dari kalangan TNI dan PNS itu merupakan tokoh kunci G30S.

Sjam adalah seorang bawahan setia Aidit. Padahal, saat diskusi dengan tokoh lain, menjelang detik-detik pelaksanaan G30S, berulang kali dibahas bahwa kondisi ideal atau persiapan pelaksanaan G30S tidak seperti dibayangkan sebelumnya.

Tidak ada dukungan pasukan panser. Tidak ada pasukan terlatih dalam aksi penculikan dimana regu penculik yang sebagian terdiri dari pemuda rakyat yang baru memegang senapan. 

Tidak ada ketidakjelasan komando membawa jenderal hidup-hidup ke hadapan Presiden Soekarno. Pembagian tugas juga kacau, serta tidak ada logistik yang mencukupi.

Walau begitu, di balik keterbatasan itu, ternyata Sjam yang mendapat kepercayaan dari Aidit untuk menjadi tangan kanannya dalam mengorganisir operasi tersebut, tetap terus meyakinkan tokoh inti lainnya agar G30S tetap berjalan. 

Padahal ia seorang sipil, sementara operasi G30S bersifat militer yang seharusnya dikendalikan oleh nalar militer.  

Dan fatalnya, Brigjend Supardjo yang berpangkat lebih tinggi dari perwira lainnya, hanya bingung namun tidak mau mengambil alih komando. Ia membiarkan ketika Sjam mendorong agar operasi penculikan tujuh jenderal tetap berjalan. 

“Mungkin untuk pertama kali (G30S,Red) dalam sejarah pemberontakan dan kup, seorang jenderal menjadi bawahan seorang kolonel”, tulis John Roosa.

Supardjo menyebutkan salah satu contoh ketidaknalaran operasi, “Bila ada yang menanyakan bagaimana imbangan kekuatan”, maka dijawab dengan nada yang menekan “‘Ya, Bung, kalau mau revolusi banyak yang mundur, tetapi kalau sudah menang, banyak yang mau ikut”.

Dalam analisisnya, Supardjo mengaitkan kegagalan G-30-S dengan dengan kecongkakan pimpinan, maksudnya terutama Sjam. “Congkak, bersikeras untuk terus maju, menutup telinga terhadap kritik, Sjam meyakinkan dirinya sendiri bahwa aksi itu tak mungkin gagal”.

Berbagai dokumen lain membuktikan hubungan antara Aidit dan Sjam. Walau tidak bersama dengan lima tokoh inti, Aidit jelas tahu rencana G30S dan kala itu ia juga berada di Halim. 

Ia dan Sjam terbukti terlibat mengorganisir G-30-S. Namun, dalam hal ini, bukan berarti menegaskan interpretasi rezim Suharto.

Keterlibatan  Aidit dan Sjam, menunjukkan bahwa seharusnya hanya Aidit dan Sjam yang patut dipersalahkan, bukan partai dan anggotanya secara keseluruhan. 

Tidak ada bukti yang mencukupi dan menyatakan bahwa Partai PKI mengetahui rencana G30S. Sjam pun menegaskan hal itu.

Operasi yang gagal

Kelemahan penyelidikan-penyelidikan tentang G30S, terletak pada titik tolak atas dugaan bahwa seolah pasti ada dalang yang mengatur semuanya dari awal hingga akhir. 

Padahal, entah itu tokoh maupun lembaga khusus yang terorganisasi mengikuti pembagian kerja, jelas-jelas tidak ada.

G30S menjadi bersifat misterius justru karena tidak adanya pusat pengambilan keputusan yang tunggal. Seseorang yang paling dekat dengan para penggerak inti pada saat aksi berjalan, Supardjo, juga dibuat bingung tentang siapa sesungguhnya pemimpin operasi G30S.

Kalaupun ada semacam tokoh penting dalam G30S, seperti dikemukakan Supardjo, tokoh pusat itu adalah Sjam. Namun, Sjam hanyalah berfungsi sebagai penghubung antara Aidit dan para perwira progresif.

Ia menjadi pusat karena kedudukannya yang di tengah-tengah, bukan karena penguasaannya atas semua kekuatan di dalam G30S. 

Aidit bertanggung jawab atas personil-personil PKI yang terlibat dalam G-30-S, sedangkan Untung, Latief, dan Soejono bertanggung jawab atas personil-personil militer.

Namun selanjutnya, peranan Sjam yang menentukan, perlahan-lahan hilang. Ia memang berhasil mempertemukan pihak Aidit dan perwira Angkatan Darat dalam memastikan bahwa G30S tetap akan berjalan walau banyak keterbatasan, tetapi ia bukanlah seorang jenderal militer yang bisa memimpin komplotan kup dari awal sampai akhir.

Komando G30S semakin kocar-kacir tatkala pagi hari tanggal 1 Oktober 1965, kepada Supardjo, Presiden Soekarno tidak merestui operasi itu dan meminta menghentikan G30S. 

Tidak ada yang mampu memberi komando atau memimpin langkah apa selanjutnya yang harus dilakukan. Satu-satunya keputusan yang dibuat hanyalah pengumuman melalui RRI tentang adanya Dewan Jenderal yang justru menjadi titik awal serangan balik dari pihak Soeharto.

Setelah pengumuman itu,  Aidit, Pono, Sjam, dan semua perwira Angkatan Darat memilih berpencaran ke arah yang berbeda-beda. Kekacauan dan ketidakjelasan G30S, akhirnya melumpuhkan gerakan itu. 

Kekosongan komando itu membuat pihak Soeharto mempunyai waktu yang cukup untuk menyusun serangan balik yang tak terduga.

Dan akhirnya, G30S benar-benar menjadi operasi penculikan yang gagal total. Kegagalannya bukan karena sengaja dibuat gagal oleh seorang dalang layaknya Soeharto. Namun memang benar-benar para penentu gerakan itu bingung tak tahu harus melakukan apa selanjutnya.

Dalih pembunuhan massal

Dalam memoarnya, begitu mendengar berita RRI Jakarta tentang Dewan Jenderal, Suharto langsung menduga bahwa dalang G30S adalah PKI. 

“Deg, saya segera mendapatkan firasat. Lagi pula saya tahu siapa itu Letkol. Untung Saya ingat, dia seorang yang dekat, rapat dengan PKI,” kata Soeharto.

Namun, beberapa perwira masih ragu-ragu dengan kesimpulan Soeharto, karena pagi hari 1 Oktober belum diperoleh bukti-bukti yang mendukung kesimpulan tersebut. 

Lalu munculah Sugama yang mengatakan, “Ini pasti perbuatan PKI. Kita tinggal mencari bukti-buktinya.”

Pernyataan Sugama semakin meyakinkan Suharto bahwa firasatnya tak bisa digoyahkan. Padahal, dari penuturan Sugama, menunjukkan kesan bahwa jenderal-jenderal Kostrad sudah menentukan dalang G30S sebelum diperoleh bukti apapun. “Kesimpulan sudah datang sebelum pembuktian”, tulis John Roosa .

Berdasar laporan CIA No 22 dari Kedutaan Besar AS di Jakarta ke Gedung Putih, bersamaan dengan acara penguburan tujuh Jendral yang menjadi korban G30S, tepatnya pada 5 Oktober 1965, seluruh pimpinan Angkatan Darat (TNI-AD ) memutuskan untuk memulai serangan terhadap PKI.

Pada hari itu, para jenderal Angkatan Darat bersidang dan bersepakat untuk “melaksanakan rencana mengganyang PKI”. 

Di bawah arahan Suharto selaku Pangkostrad, dengan cepat, Angkatan Darat mengerahkan massa sipil dan menyebarkan propaganda anti-PKI melalui pers yang seluruhnya sudah dikuasai TNI-AD.

Propaganda hitam tentang malam G30S di mana gerwani menari telanjang sambil menyiksa, menyayat-nyayat, dan memotong kemaluan para jenderal tawanan ditiupkan kencang-kencang untuk mengundang amok massa yang mengerikan. Semua media melansir berita yang sama.

Massa anti PKI berhasil digalang secara besar-besaran. Mereka siap mengganyang semua yang dituduh sebagai PKI. Amok itu tinggal diberikan pemantik. RPKAD di bawah komando Sarwo Edhi memberikan pemantiknya.

G30S menjadi alasan bagi Soeharto dan pendukungnya untuk membantai ratusan ribu hingga jutaan orang yang dituduh PKI. PKI selanjutnya hancur dan mungkin tak akan pernah bangkit lagi.

G30S adalah dalih dari pembunuhan massal. Setelah menjadi RI-1, Soeharto merawat ingatan G30S melalui bahaya laten komunisme. 

Hingga rezim Soeharto berakhir, cara yang sama terus dipelihara. Semua lawan politik atau pihak yang menentang kekuasannya akan digiring dan “di-PKI-kan”.

Walaupun terlambat, dokumen Visum et Repertum yang dilakukan para dokter di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto terhadap jazad tujuh perwira yang ditemukan di Lubang Buaya,membuktikan bahwa tidak ada tanda-tanda pemotongan kelamin dan penyayatan oleh Gerwani seperti disebutkan dalam propaganda TNI-AD.

Rezim Soeharto berusaha terus menyembunyikan dokumen itu, sampai akhirnya tanpa sengaja ditemukan oleh Benedict Anderson, yang kemudian dipublikasikan dalam tulisannya yang berjudul How did the Generals Die pada April 1987. 

Dokumen ini menjadi awal terbongkarnya kebenaran sejarah yang terus dipaksakan dan dikendalikan rezim Soeharto.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto