Netral English Netral Mandarin
23:12wib
Ahli patologi klinis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Tonang Dwi Ardyanto menduga bahwa varian Omicron sudah masuk Indonesia. Sebanyak 10.000 buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di tiga tempat, yakni Istana Kepresidenan, Mahkamah Konstitusi, dan Balai Kota DKI Jakarta, hari ini.
Bahlil Sebut Jumlah Pengusaha Indonesia Masih Bisa Naik hingga 6 Persen

Kamis, 28-Oktober-2021 19:00

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
Foto : DPMPTSP Banten.
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia berharap jumlah pengusaha Indonesia bisa naik menjadi 6 persen dari saat ini yang hanya sekitar 3,4 persen.

"Jumlah pengusaha nasional kita sekarang baru 3,4 persen, idealnya harus 12 persen. Singapura, Amerika Serikat itu 12 persen. Kita nggak usah deh 12 persen, 6 persen saja sudah cukup," katanya dalam Festival Usaha Milik Kaum Milenial (UMKM) 2021 secara daring, Kamis (28/10/2021).

Bahlil menuturkan semua kalangan bisa mengisi sektor-sektor ekonomi dengan menjadi pengusaha, salah satunya menjadi pelaku UMKM.

Pemerintah pun telah memfasilitasi kemudahan perizinan bagi pelaku UMKM sebagaimana tercantum dalam UU Cipta Kerja dan aturan turunannya. Salah satunya dengan perizinan berbasis elektornik Online Single Submission (OSS).

"OSS ini adalah sebuah instrumen yang negara siapkan kepada seluruh pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk mendapatkan perizinan secara cepat, tepat, efisien dan sangat transparan sekali. Bahkan untuk UMKM, NIB (Nomor Induk Berusaha), sertifikat halal dan SNI (Standar Nasional Indonesia) itu dibayar pemerintah, alias gratis," katanya.

Selain kemudahan perizinan, pemerintah juga membatasi investasi di bidang usaha yang modalnya di bawah Rp10 miliar agar tidak dimasuki investasi asing. Dengan demikian, bidang usaha tersebut hanya dibuka bagi UMKM.

"Bahkan di Pasal 90 UU Cipta Kerja, di situ kewajiban pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melakukan proses kolaborasi dengan pengusahapengusaha besar baik dari dalam negeri maupun asing. Ini kami di Kementerian Investasi sudah menerapkan hal tersebut," kata Bahlil seperti dilansir dari Antara. 

Reporter : Antara
Editor : Irawan HP

Berita Terkait

Berita Rekomendasi