Netral English Netral Mandarin
04:04wib
Aparat dari satuan TNI dan Polri akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan tracing (pelacakan) Covid-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang kembali diperpanjang. Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Balada 51 Pegawai KPK, Tak Bisa Dibina dan 'Terbuang', Netizen: Memisahkan yang NKRI dengan Kadrun

Rabu, 26-Mei-2021 08:27

Ilustrasi Polemik di Komisi Pemberantasan KPK (KPK)
Foto : Pikiran Rakyat
Ilustrasi Polemik di Komisi Pemberantasan KPK (KPK)
8

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Keputusan tegas KPK memecat 51 pegawai yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) laksana “balada” pegawai yang terbuang.  

Banyak warganet memberikan komentar, ada yang pro namun ada yang kontra karena KPK dianggap tidak mengikuti permintaan Presiden Jokowi. Hal ini seperti tercermin di akun FB Mak Lambe Turah, Rabu 26 Mei 2021.

M:T: “Jadi begini endingnya soal TWK TWK itu gaisss.”

Jade Sterne: “Gw cuma pingin nanya...sepupunya gakbener DKI masuk yg 51 atau yg 24?”

Mio Mio: “Iya dong adil kita2 aja ikut cpns ngerjain TWK kok mereka jg mau jd asn kok protes2 jd tanda tanya kalo g d apa2 pasti sante mau ikut2 tes apa2...”

Sutrisno Susilo: “Kayak nya BKN kok tidak ngerti apa yg di smpkn Bpk Presiden aku mantan Pegawai dulu BAKN kok agak kecewa cara kerjanya.”

Hukunala: “Sy setuju dng BKN.. TWK sdh benar.. TWK merupakan filter utk memisahkan yg NKRI dng kadrun.. Sdh menjadi rahasia umum bhw ada “taliban” yg d bentuk oleh abdulah hehamahua, dng ketuanya novel baswedan... Semoga KPK bisa menelusuri gabener..."

Strauss June: “Pasukan sakit hati bertambah 51ekor, jumlah tgupp dki bakalan bertambah 51.”

Untuk diketahui, Badan Kepegawaian Negara (BKN) membantah mengabaikan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN) tidak boleh merugikan pegawai KPK. 

BKN menegaskan keputusan mengenai nasib pegawai KPK yang dinyatakan tidak memenuhi syarat menjadi ASN sudah sesuai dengan undang-undang.

Kepala BKN Bima Haria Wibisana menjelaskan, 'tidak merugikan pegawai' tidak berarti pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) bisa menjadi ASN. 

'Tidak merugikan pegawai', lanjutnya, bisa bermakna bahwa para pegawai tersebut mendapatkan hak-haknya saat nanti diberhentikan.

"Tidak merugikan pegawai tidak berarti dia harus menjadi ASN. Tidak merugikan pegawai bisa saja dia mendapat hak-haknya sebagai pegawai ketika diberhentikan dan itu juga tidak akan langsung diberhentikan karena sebagai pegawai KPK mereka punya kontrak kerja, punya masa kerja, dan KPK masih boleh memiliki pegawai non ASN hingga 1 November sesuai dengan undang-undangnya," tutur Bima dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (25/5/2021).

"Karena pada saat tanggal 1 November semua pegawai KPK harus sudah menjadi ASN. Jadi yang tidak yang tidak yang TMS 51 orang ini itu nanti masih akan menjadi pegawai KPK sampai 1 November 2021," imbuh Bima.

Sudah Ikuti Arahan Jokowi

Bima memastikan keputusan ini sudah sesuai dengan arahan Jokowi dan sejalan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dia menegaskan, keputusan terkait nasib 75 pegawai KPK ini tidak merugikan pegawai.

"Nah kemudian ini juga sudah mengikuti arahan Bapak Presiden bahwa ini tidak merugikan ASN dan dalam keputusan MK tidak merugikan ASN yaitu sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Karena yang digunakan tidak hanya Undang-Undang KPK saja, tetapi ada Undang-Undang Nomor 5 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Pengalihan itu, itu masuk dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Jadi ini ada dua undang-undang yang harus diikuti, tidak hanya bisa satu saja, dua-duanya harus dipenuhi persyaratannya untuk bisa menjadi aparatur sipil negara," papar Bima.

Seperti diketahui, dari 75 pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TKW) atau alih status menjadi ASN sebanyak 24 pegawai masih dapat dibina. Nantinya ke 24 orang ini akan mengikuti pembinaan dan pelatihan bela negara.

Sedangkan sisanya, yaitu sebanyak 51 orang, tidak dapat mengikuti pembinaan. Hal ini karena dinilai telah tidak memungkinkan. 51 pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat ini pun dipastikan tidak bisa bergabung lagi dengan KPK mulai 1 November 2021.

"Sedangkan yang 51 orang ini kembali lagi dari asesor ini warnanya dia bilang sudah merah tidak memungkinkan dilakukan pembinaan," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata. 

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati