Netral English Netral Mandarin
17:22wib
Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah mengeluarkan fatwa bahwa hukum penggunaan aset kripto. Kebijakan satu harga minyak goreng dengan harga setara Rp 14.000 per liter mulai berlaku di sejumlah minimarket pada Rabu.
Baleg DPR Fokus Revisi UU Ciptaker Sesuai Putusan MK

Kamis, 09-December-2021 14:30

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PAN DPR Guspardi Gaus
Foto : Istimewa
Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PAN DPR Guspardi Gaus
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PAN DPR Guspardi Gaus menyatakan, mayoritas fraksi di DPR berharap agar perbaikan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Ciptaker) cukup hanya dilakukan sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Guspardi mengatakan, Fraksi PAN DPR ingin menjalankan putusan MK secara profesional. Menurutnya, MK merupakan lembaga yang objektif melakukan evaluasi terhadap perundang-undangan yang dihadirkan. 

“Jadi, apa yang diminta diperbaiki tentu itu yang akan kita lakukan perubahan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Tentu kita harus profesional menyikapinya,” kata Guspardi dalam keterangannya, dikutip Kamis (9/12/2021).

Legislator asal Sumatera Barat itu menjelaskan, meskipun dalam keputusan MK disebutkan DPR dan pemerintah diberi waktu dua tahun, DPR akan segera membahasnya bersama pemerintah. 

Pasalnya, lanjut Guspardi, sebagai lembaga negara yang satu di antara tugsnya membuat undang-undang, DPR ingin mengedepankan sikap profesionalitas dan akan fokus memperbaiki sesuai dengan putusan MK. 

“Kami akan fokus dengan amar putusan MK. Apa yang diminta itu yang diberi. Kalau di luar itu ranahnya tentu sudah tidak pada konteksnya. Karena itu merupakan evaluasi terhadap hasil kerja yang kita lakukan. Apa yang salah itu yang akan kita perbaiki. Yang enggak disampaikan, apa perlu diperbaiki? Itu logika berpikirnya," pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengatakan Baleg akan fokus merevisi UU Cipta Kerja dan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP) di tahun 2022.

Hal itu dikatakan Supratman usai memimpin Rapat Kerja (Raker) Baleg DPR RI membahas evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 dan penyusunan Prolegnas Prioritas 2022 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/12/2021).

"Oh sudah pasti (fokus bahas revisi UU Ciptaker dan UU PPP). Tadi DPR, pemerintah, dan DPD RI sepakat untuk menindaklanjuti Putusan MK terkait UU Ciptaker yang memberikan waktu dua tahun untuk perbaikan," kata Supratman, dilansir dari Antara.

Supratman mengatakan, perintah MK terkait UU Ciptaker sangat penting untuk segera ditindaklanjuti karena terkait 78 UU yang masuk dalam UU tersebut.

Menurutnya, Baleg DPR akan merevisi UU PPP terlebih dahulu, lalu merevisi UU Ciptaker sesuai dengan perintah MK.

Seperti diketahui, sidang putusan Mahkamah Konstitusi pada 25 November 2021 lalu menyatakan UU Cipta Kerja bertentangan dengan UUD 1945 sehingga dinyatakan inkonstitusional bersyarat.

Dalam putusannya, MK memerintahkan kepada DPR dan Pemerintah untuk memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun ke depan. Jika tidak diperbaiki, maka UU yang direvisi oleh UU Cipta Kerja dianggap berlaku kembali.

Merespons hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah menghormati dan segera melaksanakan putusan MK soal UU Cipta Kerja.

Presiden Jokowi menyebut UU Cipta Kerja saat ini masih berlaku setelah keluar putusan MK yang meminta DPR dan pemerintah untuk memperbaikinya dalam jangka 2 tahun. Jokowi mengatakan tak ada satu pasal pun dalam UU Cipta Kerja yang dibatalkan MK.

"Dengan dinyatakan masih berlakunya UU Cipta Kerja oleh MK, maka seluruh materi dan substansi dalam UU Cipta Kerja dan aturan sepenuhnya tetap berlaku tanpa ada satu pasal pun yang dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh MK," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Senin (29/11/2021).

Kepala Negara menyebutkan bahwa dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti dan melakukan perbaikan terkait putusan tersebut.

"Saya telah memerintahkan kepada Menko dan menteri terkait untuk segera menindaklanjuti putusan MK itu secepat-cepatnya dan MK sudah menyatakan bahwa UU Cipta Kerja masih tetap berlaku. Pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang diberikan waktu paling lama dua tahun untuk melakukan revisi atau perbaikan-perbaikan,” tutur Presiden Jokowi.

Jokowi juga memberi pesan kepada para pelaku usaha dan investor. Dia menjamin investasi tetap aman. "Oleh karena itu, saya pastikan kepada para pelaku usaha dan para investor dari dalam dan luar negeri bahwa investasi yang telah dilakukan serta investasi yang sedang dan akan berproses tetap aman dan terjamin. Sekali lagi, saya pastikan pemerintah menjamin keamanan dan kepastian investasi di Indonesia," jelasnya.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati

Berita Terkait

Berita Rekomendasi