Netral English Netral Mandarin
16:10wib
Sebanyak 11 siswa MTs Harapan Baru Cijantung, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, meninggal saat kegiatan pramuka susur sungai di Sungai Cileueur. Presiden Joko Widodo alias Jokowi meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan moratorium penerbitan izin usaha baru untuk pinjaman online.
Bamsoet: Amandemen Terbatas UUD 1945 Sukar Dilakukan Jika Ada Kekuatan Politik yang Tak Setuju

Jumat, 24-September-2021 15:20

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo
Foto : Istimewa
Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo
12

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, proses amandemen terhadap UUD NRI 1945 perlu diawali oleh hadirnya konsensus dan komitmen seluruh elemen bangsa, khususnya, dari unsur kekuatan politik di parlemen dan kelompok DPD.

Tujuannya, sebut Bamsoet, agar konsisten dengan landasan pemikiran bahwa amandemen dilaksanakan secara terbatas terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN).

Bamsoet menegaskan, tanpa adanya konsensus dari kekuatan politik di parlemen, maka sangat sukar untuk melakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945. 

"Kehadiran PPHN melalui amandemen terbatas UUD NRI 1945 sangat tergantung pada dinamika politik yang ada. Sebab, jika ada kekuatan politik yang tidak setuju maka akan sukar untuk melakukan amandemen terbatas UUD NRI 1945," kata  Bamsoet dalam keterangannya, Kamis (23/9/2021).

Bamsoet menjelaskan, mekanisme dan tata cara perubahan UUD diatur pada Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945, dan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib MPR RI. 

Usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan kepada Pimpinan MPR oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR atau 237 anggota. Usulan perubahan diajukan secara secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah, beserta alasannya.

"Usul perubahan tidak dapat diubah, diganti, dan/atau ditarik setelah 3 x 24 jam semenjak usul disampaikan kepada Pimpinan MPR. Dalam waktu paling lama 30 hari, Pimpinan MPR menyelenggarakan rapat dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD untuk memeriksa usul perubahan tersebut," ujar mantan Ketua DPR itu.

Selanjutnya, papar Bamsoet, pimpinan MPR menyelenggarakan rapat gabungan untuk menginformasikan dan memutuskan tindak lanjut atas usul perubahan tersebut. Apabila usul ditolak, misalnya tidak memenuhi syarat, harus diberikan penjelasan tertulis kepada pengusul. 

Jika diterima, Pimpinan MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR dalam kurun waktu paling lama 60 hari. Seluruh anggota MPR harus sudah menerima salinan usul perubahan yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan tersebut, paling lambat 14 hari sebelum diselenggarakan Sidang Paripurna MPR.

"Dalam Sidang Paripurna MPR, setidak-tidaknya dilaksanakan tiga agenda. Pertama, pengusul menjelaskan usulan yang diajukan beserta alasannya. Kedua, fraksi MPR RI dan Kelompok DPD memberikan pemandangan umum terhadap usul perubahan tersebut. Ketiga, pembentukan Panitia Ad Hoc untuk mengkaji usulan tersebut dalam jangka waktu yang disepakati," urai Bamsoet.

Bamsoet mamaparkan, dalam Sidang Paripurna MPR berikutnya, yang dihadiri minimal 2/3 jumlah anggota MPR atau sebanyak 474 anggota, Panita Ad Hoc menyampaikan hasil kajian. Selanjutnya Fraksi MPR RI dan Kelompok DPD memberikan pemandangan umum terhadap hasil kajian tersebut.

"Putusan untuk menambah 1 ayat di pasal 3 dan 1 ayat pasal 23 UUD sebagaimana usulan para penggagas, dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 persen ditambah 1 anggota dari  seluruh anggota MPR, yaitu 357 anggota MPR," ucap Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini.

"Apabila usulan tidak mendapat persetujuan dari minimal 50 persen ditambah 1 anggota MPR berarti usulan ditolak. Usai ditolak, maka usulan amandemen UUD NRI 1945 tidak dapat diajukan kembali pada masa keanggotaan yang sama," pungkas Bamsoet, dikutip dari situs mpr.go.id.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P