Netral English Netral Mandarin
00:20wib
Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan keputusan pemerintah untuk menggelontorkan dana triliunan rupiah ke perusahaan-perusahaan produsen minyak goreng dinilai sudah sangat tepat. Komisi Pemberantasan Korupsi mengembangkan kasus korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Buru Selatan 2011-2016.
Bamus Suku Betawi 1982 Tak Persoalkan Dana Hibah dari DKI Batal Naik

Minggu, 28-November-2021 16:30

Sekjen Bamus Suku Betawi 1982, M Ihsan
Foto : Wahyu Praditya Purnomo
Sekjen Bamus Suku Betawi 1982, M Ihsan
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Badan Musyawarah (Bamus) Suku Betawi tak mempersoalkan dana hibah pada tahun 2022 mendatang batal naik. DPRD DKI Jakarta menyepakati, nilai hibah untuk Bamus Suku Betawi 1982 seperti awal yang diajukan sebesar Rp 1,2 miliar, bukan Rp 2,1 miliar

“Terkait dana hibah yang awalnya Rp 2 miliar sekian (menjadi Rp 1,2 miliar), buat kami tidak ada masalah,” kata Sekretaris Jenderal Bamus Suku Betawi 1982 Muhammad Ihsan pada Minggu (28/11/2021).

Ihsan mengaku, pihaknya tidak terlalu memusingkan nilai hibah yang diberikan pemerintah daerah. Selama prosesnya sesuai aturan dan mekanisme yang benar, Ihsan mensyukuri hal itu.

Apalagi pemberian dana hibah ini turut membuktikan bahwa keberadaan Bamus Suku Betawi 1982 memang benar-benar diakui oleh pemerintah. Ihsan juga mengucapkan terima kasih atas perhatian Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya yang berkaitan dengan proses hibah, dan DPRD DKI Jakarta yang menyetujui anggaran tersebut.

“Buat kami apapunn yang dilakukan selama itu prosedurnya kami terima, karena Bamus Betawi sejak berdiri tahun 2019 semuanya yang kami perbuat juga tidak ada dana hibah, tapi kami bisa lakukan dengan baik,” jelas Ihsan saat ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Menurutnya ada beberapa program yang telah disusun pada 2022 mendatang, di antaranya bidang hukum, kepemudaan dan penguatan sangar. Kata dia, dalam Bamus Suku Betawi 1982 ini berhimpun dua ormas besar, yaitu Forum Betawi Rempug (FBR) dan Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi).

Kedua ormas itu, lanjut Ihsan tidak pernah mendapat hibah dari pemerintah daerah. Dia berharap, program yang disusun melalui Bamus Suku Betawi 1982 dapat memperkuat konsolidasi antarormas, sekaligus bersinergi dengan Pemerintah DKI Jakarta.

“Mudah-mudahan kami bisa menjalankan program yaang memang sudah disusun sebelumnya, hingga ujungnya bagaimana kaum Betawi bisa terangkat harkat dan martabatnya,” ucapnya.

Seperti diketahui, Kesbangpol DKI Jakarta mengajukan anggaran hibah senilai Rp 4,2 miliar, dengan rincian Bamus Betawi Rp 3 miliar dan Bamus Suku Betawi 1982 Rp 1,2 miliar pada 2022 mendatang. Anggaran itu diajukan dalam dokumen kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2022.

Dalam rapat KUA-PPAS, Komisi A DPRD DKI Jakarta memutuskan agar pembagian dana hibah dilakukan secara merata dengan masing-masing mendapatkan Rp 2,1 miliar. Namun setelah melakukan pendalaman lagi, besaran dana hibah diberikan sesuai pengajuan awal yaitu Bamus Betawi Rp 3 miliar dan Bamus Suku Betawi 1982 sebesar Rp 1,2 miliar.

“Nilai hibah untuk Bamus dikembalikan seperti KUA-PPAS. Untuk Bamus Betawi Rp 3 miliar dan satu lagi Bamus Suku Betawi 1982 itu Rp 1,2 miliar,” kata anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pada Jumat (26/11/2021).

Gembong mengatakan, angka itu mengalami perubahan setelah Komisi A menggelar rapat berkali-kali dengan Kesbangpol DKI Jakarta. Setelah terjadi dinamika dalam rapat komisi, akhirnya diputuskan besaran dana hibah dikembalikan seperti dokumen KUA-PPAS untuk APBD 2022.

Karena itu, Gembong meminta kepada dua ormas itu untuk tetap guyub dalam melestarikan kebudayaan Betawi. “Secara fakta mereka memang ada dua, tetapi melalui dana hibah ini harapan kami Kesbangpol bisa menyatukan seluruh elemen Bamus demi memajukan kebudayaan Betawi,” imbuhnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani

Berita Terkait

Berita Rekomendasi