Netral English Netral Mandarin
13:53wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Banding Habib Rizieq Ditolak, Musni: Publik Nilai Hukum Jadi Alat Politik...

Kamis, 05-Agustus-2021 19:20

Musni Umar
Foto : Istimewa
Musni Umar
15

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sosiolog Musni Umar mengaku prihatin dengan keputusan Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta yang menolak banding Habib Rizieq Shihab (HRS) terkait perkara kerumunan di Petamburan dan Megamendung.

Dalam putusannya, PT DKI Jakarta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur (PN Jaktim) yang memvonis Habib Rizieq 8 bulan penjara di kasus kerumunan Petamburan serta denda Rp20 juta pada perkara kerumunan Megamendung.

Menurut Musni, hukum tidak ditegakkan terhadap semua lantaran hanya HRS yang dihukum penjara dan didenda terkait kasus kerumunan di masa pandemi Covid-19 ini.

"Prihatin hukum tidak ditegakkan kepada semua. Satu-satunya yang dihukum penjara dan didenda kasus kerumunan massa hanya HRS," tulis Musni di akun Twitter-nya, Rabu (4/8/2021).

Dengan putusan PT DKI Jakarta itu, lanjut Musni, publik melihat bahwa hukum telah menjadi alat politik karena hanya tajam pada mereka yang di luar kekuasaan.

"Publik menilai hukum telah jadi alat politik untuk menghukum yang bukan bagian dari kekuasaan," cuit Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) itu.

Sebelumnya diberitakan, Pengadilan Tinggi DKI menolak permohonan banding perkara kerumunan massa di Petamburan. Dalam amar putusannya, PT DKI menguatkan putusan PN Jaktim yang memvonis HRS 8 bulan penjara. 

"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Mei 2021 Nomor: 221/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim yang dimintakan banding tersebut," demikian putusan PT Jakarta, Rabu (4/8/2021).

Putusan itu diketok oleh ketua majelis Sugeng Hiyanto dengan anggota Tony Pribadi dan Yahya Syam. Majelis juga memutuskan lamanya Rizieq berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.

"Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah)," ucap majelis tinggi.

PT DKI Jakarta juga menguatkan vonis PN Jaktim terhadap terdakwa Rizieq Shihab pada kasus kerumunan di Megamendung. Dalam perkara ini, Rizieq divonis denda Rp 20 juta. Jika tidak membayar denda, eks pemimpin Front Pembela Islam (FPI) itu akan dihukum lima bulan penjara.

"Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim tanggal 27 Mei 2021 yang dimintakan banding tersebut," demikian bunyi amar putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P