Netral English Netral Mandarin
07:56wib
Pemerintah Indonesia kritik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang luput menyoroti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara maju. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Sabtu (25/9/2021) dini hari.
Bandingkan HRS, TZ: Kemarin Amrozi Bom Bali Pengacaranya Boleh, Kasus Narkoba Boleh, Apa Betul Malaikat Bisa Jadi Iblis?

Selasa, 23-Maret-2021 12:47

Tengku Zulkarnain
Foto : Repelita
Tengku Zulkarnain
23

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kesal dengan berita bahwa pengacara Habib Rizieq Shihab dilarang masuk ruang sidang, Tengku Zulkarnain mention Mahfud MD dan mencuit pernyataan kekesalannya. 

“Beredar Video Babe Haekal ttg Pengacara HRS dilarang masuk ke Ruang Sidang, dan 3 menit langsung lenyap di ig beliau. Zaman kemarin Amrozi dkk bom Bali Pengacaranya boleh. Kasus Narkoba kakap, boleh. Ini kasus Kerumunan TIDAK BOLEH. Apa betul Malekat bisa Jadi Iblis? @mohmahfudmd,” kata Tengku Zul, Selasa (23/3/21).

Cuitan Zul dikomentari sejumlah netizen.

ken @KenHamur: “Sabung ayam boleh jg....#GosahBaper.”

Doddy Bahar: “Kau Sering sabung ayam ya???”

@BasirWahyu: “Pertempuran akhir zaman adalah perang melawan Dajjal dan anak buahnya, mungkin waktunya telah tiba.”

Tarik Sis: “Penomena AHLI HUKUM di Akhir zaman.”

Sementara sebelumnya diberitakan, Polri merespons protes dari tim pengacara Habib Rizieq Shihab (HRS)  yang tidak diizinkan masuk ke ruang persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Jumat (19/3). Polri menegaskan, bahwa pengadilan memiliki aturan tersendiri dan pihak kepolisian hanya bertugas menjaga keamanan.

"Manajemen persidangan sudah ada yang bertanggung jawab di situ, ada hakim ada jaksa. Kalau Polri hanya mengamankan bagaimana sidang bisa berjalan dengan aman, lancar," tutur Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Polisi Rusdi Hartono dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (19/3).

Bahkan, kata Rusdi, pihaknya tidak memiliki wewenang untuk mencampuri jalannya persidangan. Sehingga dengan demikian, dilarangnya tim pengacara dari pada HRS bukan pihak kepolisian yang memiliki aturan tersebut. Ia menegaskan, bahwa kehadiran polisi di PN Jakarta Timur tersebut hanya untuk mengamankan jalannya persidangan agar tertib dan lancar.

"Polri juga sudah mengantisipasi untuk bagaimana mengamankan daripada pengadilan negeri Jakarta Timur. sudah menyiapkan pengamanan itu semua dan sudah ada 1.460 personel," ungkap Rusdi.

Sebelumnya, pengacara HRS tidak diperkenankan masuk ke PN Jakarta Timur oleh personel kepolisian yang berjaga di depan gerbang. Disebutnya, personel kepolisian melarang tim pengacara HRS masuk ke dalam gedung PN Jakarta Timur berdasarkan perintah dari Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"JPU dan pengacara setara. Tak boleh ada yang lebih tinggi. Bapak tunjukkan suratnya nanti kami akan adukan ke Mahkamah Agung dan KY (Komisi Yudisial)," keluh salah satu pengacara HRS Kurnia seperti dinukil Republika.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto