Netral English Netral Mandarin
02:54wib
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mewacanakan mengganti maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Pelita Air milik PT Pertamina (Persero). Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar unjuk rasa mengevaluasi 2 tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Kamis (28/10).
Bandingkan Kasus Anies Lebih Bayar dengan Maling Ayam, Netizen: Ayam Dikembalikan Lagi Hilang Pelanggaran Hukumnya?

Minggu, 08-Agustus-2021 14:00

Gubernur Anies Baswedan
Foto : Istimewa
Gubernur Anies Baswedan
19

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kasus kelebihan bayar dan gaji orang yang sudah wafat tetap dibayar oleh Pemprov DKI Jakarta semakin ramai menjadi pergunjingan warganet. 

Akun FB Mak Lambe Turah malah mempertanyakan mengapa respons dan jawaban dari Pemprov DKI disampaikan oleh Wagub. Kenapa bukan Anies yang menjawab?

Bahkan ada netizen yang malah membandingkan dengan maling ayam. 

MLT: “One about kemana???”

Luhut Tobing: “Kesalahan input data, apakah ada unsur kesengajaan atau tidak ? Adakah instruksi dari pejabat tinggi atau tidak ? Kalau kelebihan bayar, lantas dana nya dikembalikan lagi, apakah kesalahan tsb bukan merupakan pelanggaran ? Apakah tidak ada sanksi nya ? Bagaimana kl maling ayam, lantas ayam nya dikembalikan lagi, apakah serta merta menghilangkan pelanggaran hukum nya ? Pakai logika ! Mikir!”

Untuk diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali menemukan kelebihan pembayaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta di tahun 2020. Setelah ada pembelian alat rapid test, pembayaran gaji, kali ini pemprov membayar dari jumlah yang ditetapkan pada pengadaan masker.

Hal ini disampaikan Kepala BPK DKI Pemut Aryo Wibowo lewat laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2020. Anies kelebihan membayar pengadaan masker Respirator N95 hingga Rp5 miliar dari pos belanja tak terduga (BTT) APBD DKI tahun 2020.

Pemut menyebut membeli masker pada dua perusahaan berbeda, yakni PT IDS dan PT ALK. Harga yang didapatkan dari tiap perusahaan juga berbeda.

"Permasalahan di atas mengakibatkan pemborosan keuangan daerah senilai Rp5.850.000.000," ujar Pemut dalam laporannya, dikutip Kamis (5/8/2021).

Dalam laporan itu dijelaskan, Dinas Kesehatan DKI melakukan kontrak dengan PT IDS untuk pembelian masker sebanyak tiga kali dengan total 89 ribu masker. Berita acara ini disahkan pada tanggal 5 Agustus 2020, 28 September, dan 6 Oktober.

Pembelian pertama 39 ribu masker, harga yang ditetapkan adalah Rp 70 ribu. Selanjutnya pada pembelian kedua dan ketiga, harganya turun jadi Rp 60 ribu.

Sedangkan kontrak untuk pembelian respirator N95 dengan PT ALK diketahui dalam berita acara 30 November. Dinkes DKI memesan 195 ribu pcs masker dengan harga tiap satuannya mencapai Rp 90 ribu.

BPK lantas melakukan komunikasi dengan keduanya. Hasilnya, diketahui ternyata PT IDS sanggup jika melakukan pengadaan masker Respirator N95 sebanyak 200 ribu pcs karena stok barang tersedia.

Namun, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) melakukan pembelian masker jenis serupa kepada PT ALK.

Karena kebijakan ini, Pemut menganggap PPK tidak cermat dalam mengelola keuangan daerah secara ekonomis, yakni mendapatkan barang dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga terendah.

Pemut pun meminta agar Pemprov DKI mengedepankan asas yang menguntungkan bagi negara dengan memilih pengadaan barang yang lebih murah dan kualitas yang sama.

"Jika mengadakan barang yang berjenis dan kualitas sama, seharusnya melakukan negoisasi harga minimal dengan harga barang yang sama atas harga respirator (N95) lainnya yang memenuhi syarat atau bahkan lebih rendah dari pengadaan sebelumnya," pungkasnya.

Gaji orang telah meninggal

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patia juga menjelaskan alasan mengapa terdapat temuan penggajian pegawai yang sudah meninggal yang tercatat dalam Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).

Seperti diketahui, tercatat sebesar Rp862,7 juta kelebihan bayar yang dilakukan oleh pihak pemerintahan DKI Jakarta dalam keterangan pembayaran tunjangan dan gaji pegawai yang telah meninggal.

Ariza kemudian menjelaskan bahwa adanya temuan tersebut merupakan penyebab kesalahan input data dari pihak jajarannya.

Katanya, pegawai yang telah meninggal dunia dan sudah purna tugas masih tetap dihitung dalam penginputan data.

“Ini kan soal administrasi pendataan antara yang pensiun, yang meninggal sama yang belum (pegawai aktif). Itu ada keterlambatan pendataan, terlalu cepat diinput, nah ini penyebabnya sehingga ada kelebihan bayar,” ucapnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Sabtu, 7 Agustus 2021.

Ia pun menjelaskan bahwa kelebihan bayar tersebut bukan permasalahan yang berarti karena semua akan dikembalikan.

“Tapi ini tidak ada masalah karena semua akan dikembalikan. Dari BKD akan menyelesaikan hal ini,” jelasnya.

Ia pun mengatakan bahwa dari temuan BPK sekitar Rp800 juta kelebihan bayar, pihaknya telah mengembalikan uang tersebut sekitar Rp200 juta.

“Memang berdasarkan pemeriksaan BPK ditemukan kurang lebih Rp800 juta data lebih, tetapi Rp200 sudah dikembalikan,” pungkasnya dinukil Suara.com.

Ariza lantas berjanji hal yang serupa tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Selain itu, pihaknya juga berjanji untuk mengembalikan sisa uang Rp600 juta yang kelebihan tersebut.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sulha Handayani