Netral English Netral Mandarin
05:20wib
Menkes Singapura meminta pasien Covid-19 yang masih muda dan telah mendapatkan vaksin penuh untuk dirawat di rumah mengingat kapasitas unit gawat darurat hampir penuh. KPK menjadwalkan pemanggilan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan lahan di Munjul, Cipayung, Jakarta Timur, hari ini.
Bandingkan Kasus HRS dengan Kasus Buya Hamka, Netizen: Dizalimi

Sabtu, 26-Juni-2021 20:40

Habib Rizieq Shihab
Foto : Istimewa
Habib Rizieq Shihab
15

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Peristiwa yang dialami Habib Rizieq Syihab (HRS) dalam kasus tes swab di RS Ummi, Kota Bogor, Jawa Barat, yang membuat pendiri FPI itu divonis 4 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakrta Timur, Kamis (24/6/2021).

"Kejadian ini mirip, dan endingnya juga kayaknya gak jauh beda," kata pemilik @MahaD3w4, seperti dikutip Sabtu (26/6/2021).

Bersama cuitannya tersebut, @MahaD3w4 memposting foto berhiaskan foto Presiden RI-1 Soekarno dan almarhum Buya Hamka. Pada foto tersebut tertulis teks berbunyi: "Difitnah Keji dan Dipenjara Tanpa Diadili, Buya Hamka Tetap Bersedia Jadi Imam Shalat Jenazah Soekarno".

Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka adalah ulama dan sastrawan Indonesia. Dia seorang jurnalis, penulis dan juga seorang pengajar.

Pada 1964, tokoh kelahiran Agam, Sumatera Barat, bergelar Datuk Indomo itu dijebloskan Soekarno ke tahanan Sukabumi dengan tuduhan subversif.

Sebelum tuduhan itu diarahkan kepadanya, Buya Hamka menjadi anggota Konstituante mewakili Masyumi dan terlibat dalam perumusan kembali dasar negara, dirinya dan karya-karyanya diserang oleh Lekra, organisasi budaya underbow PKI, karena Hamka dan Masyumi menentang komunisme.

Serangan itu terjadi setelah Soekarno membubarkan Masyumi pada tahun 1965, dan majalah Panji Masyarakat yang didirikan Buya Hamka dibredel Soekarno karena menurunkan tulisan tentang Bung Hatta dengan judul "Demokrasi Kita".

Tulisan itu dibuat setelah Bung Hatta mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, dan saat Buya Hamka diserang Lekra serta ditahan Soekarno, pengaruh komunisme sedang meluas di Tanah Air.

Berbeda dengan kasus Buya Hamka, HRS dijebloskan ke penjara bukan karena tuduhan subversif, namun dengan tiga kasus sekaligus yang semuanya berkenaan dengan pandemi Covid-19, yakni kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat, saat menikahkan anaknya dan saat FPI menyelenggarakan Maulid Nabi Muhammad SAW pada 14 November 2020; kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan didakwa melakukan kebohongan terkait swab test yang dilakukan HRS saat dirawat di RS Ummi, Kota Bogor, pada 26 November 2020.

Selain itu, jika Buya Hamka dijebloskan tanpa persidangan, HRS harus menjalani persidangan secara maraton sejak 16 Maret 2021 hingga 24 Juni 2021 dengan hasil vonis denda Rp50 juta untuk kasus kerumunan di Megamendung; 8 bulan penjara untuk kasus kerumunan di Petamburan; dan 4 tahun penjara untuk kasus swab test di RS Ummi.

Meski demikian, berbagai kalanganbyang mengikuti persidangan-persidangan HRS menangkap kesan yang sama;

Kasus kerumunan di Petamburan dan Megamendung merupakan kasus pelanggaran protokol kesehatan (Prokes), dan ini bukan kasus pidana; Terlalu banyak pelanggaran Prokes, termasuk ketika Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerja ke NTT, namun hanya HRS yang dipidana;

Untuk kasus kerumunan di Petamburan, Pemprov DKI telah mengenakan denda Rp50 juta kepada HTS, dan telah dibayarkan;

Tuduhan jaksa bahwa HRS berbohong dalam kasus swab test di RS Ummi, telah dibantah HRS dalam pledoinya.

HRS mengatakan, video dimana ia menyatakan bahwa dirinya baik-baik saja yang dijadikan dasar dakwaan oleh JPU, dibuat dan diunggah ke YouTube sebelum hasil swab test oleh MER-C saat dirinya dirawat di RS Ummi, keluar, dan kala itu ia memang merasa baik-baik saja karena ternyata dia termasuk orang tanpa gejala (OTG).

Terlalu banyak orang yang menyebarkan hoaks dan kebohongan, tapi hanya HRS yang dipidana.

Tak heran kalau vonis 4 tahun penjara untuk HRS dalam kasus swab test di RS Ummi dipersoalkan banyak kalangan, bahkan ditolak Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi.

"Keputusan hakim memang harus ditolak dan sangat zalim serta dipaksakan," katanya, Kamis (24/6/2021)

Dalam konteks ini, tindakan netizen membandingan kasus HRS dengan Buya Hamka menemukan benang merahnya, yakni dizalimi.

Yang menarik, dalam pledoi yang dibacakan pada sidang tanggal 6 Juni 202, HRS mengungkap kalau ketika ia masih tinggal di Arab Saudi, Kepala BIN Budi Gunawan dan Kapolri kala itu, Tito Karnavian, datang menemuinya, dan ia membuat kesepakatan dengan dirinya.

Kepada Tito, HRS mengatakan bahwa dia setuju untuk tidak terlibat politik praktis, hanya saja dia meminta tiga syarat, yaitu stop penodaan agama, stop kebangkitan PKI, dan stop penjualan aset negara ke asing maupun aseng.

Permintaan HRS agar Kapolri menyetop kebangkitan PKI mengindikasikan kalau HRS tahu bahwa saat ini PKI yang dibubarkan pada 1966 oleh Presiden ke-2 RI, Soeharto, telah bangkit kembali.

Sekali lagi, ada benang merah yang ditemukan antara kasus Buya Hamka dan HRS, yakni kasus keduanya terjadi saat komunisme ada di Indonesia. Meski pemerintahan Jokowi selalu membantah bahwa PKI bangkit lagi di era pemerintahannya, namun banyak yang menganggap kebangkitan PKI di era Jokowi ini fakta.

Indikasinya antara lain; adanya wacana Presiden meminta maaf kepada PKI, meski tidak jadi; adanya upaya mengganti Pancasila dengan Trisila dan Ekasila melalui RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP); dan penggunaan istilah Kadrun bagi umat Islam di Indonesia, karena istilah ini dulu digunakan oleh PKI untuk objek yang sama.

Lalu apa komentar netizen atas cuitan @MahaD3w4? Mayoritas ternyata sepakat.

"Bedanya cuma di pengadilan. Yang dulu tanpa proses, yang sekarang pake proses. Benang merahnya sama; ulama besar yang dizalimi," kata @widhiandra19.

*Dan sekarang terjadi lagi, memenjarakan ulama tanpa kesalahan," kata @nicholaskacrut.

"Yang nganu mah ga usah dishalatin, dibakar aja udeh. Mayan abunye biar jadi pupuk kompos langsung berguna dikit jadinya," celetuk @CicakBuaya4.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Sulha Handayani