Netral English Netral Mandarin
23:40wib
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno memastikan kebijakan karantina berlaku untuk semua tim MotoGP 2022 tanpa terkecuali. Pemerintah memutuskan memberi nama ibu kota negara baru Indonesia dengan istilah Nusantara. Pemberian nama tersebut dinilai terkesan Jawa Sentris.
Bank Indonesia Pantau Kebijakan Bank Sentral AS

Senin, 29-November-2021 15:00

Ilustrasi bank Indonesia
Foto : Humas Bank Indonesia
Ilustrasi bank Indonesia
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di tingkat terendah di 3,5% pada Kamis (18/11/ 2021), melanjutkan kebijakan yang dilakukan sejak 21 Maret. 

Inflasi yang terjaga, stabilitas di pasar keuangan - rupiah, obligasi negara termasuk mata uang dan obligasidengan kinerja di atas rata-rata - dan kebutuhan untuk melindungi prospek pemulihan, telah menurunkantekanan untuk menormalkan kebijakan dalam waktu dekat.

Perkiraan ekonomi: Perkiraan resmi tidak berubah, dengan pertumbuhan diperkirakan akan meningkat pada triwulan ke-4 vs triwulan ke-3, yang terdampak pembatasan mobilitas ketat (Indonesia: Pertumbuhan lebih kuat pada akhir 2021) dan inflasi tetap berada dalam kisaran target 2-4% tahun ini dan tahun depan.

Pertumbuhan kredit bank terus membaik, mencatatkan kenaikan 3,2% YoY pada 21Oktober vs -1,9% pada paruh pertama 2021, juga diuntungkan oleh unsur basis dan mendorong penyesuaian penurunan lebih lanjut dalam suku bunga pinjaman.

Proyeksinya adalah defisit transaksiberjalan yang membaik tahun ini dan tahun depan. Langkah-langkah kebijakan makroprudensial, yang mendukung, yaitu pelonggaran persyaratan uang muka untuk kredit perumahan dan mobil diperpanjanghingga 2023. BI telah membeli obligasi senilai lebih dari Rp143 triliun (0,9?ri PDB) dari pasar perdana sejak awal tahun ini.

Ramalan/Perkiraan: Memasuki 2022, BI akan berupaya untuk mempertahankan stabilitas rupiah dan kinerja obligasi, yang di atas rata-rata, pada tahun ini saat Bank Sentral AS mulai mengurangi pembelianaset dan memperketat suku bunga dengan angka inflasi kuat.

Rupiah telah terdepresiasi 1,3% terhadapdolar AS sejak awal tahun, dibandingkan dengan rekan-rekan Asia lebih lemah, termasuk mata uang baht (-8,2%) dan ringgit (-3,8%).

Otoritas Indonesia memiliki lebih banyak peluang kebijakan mengingat prospek positif dalam keseimbangan eksternal (kami memperkirakan surplus transaksi berjalan tahun ini) berkat penyangga

Kebijakan fiskal: Lebih banyak faktor pendukung untuk kebutuhan pembiayaan 2022

Sebagai tanda situasi pembiayaan yang mencukupi, pemerintah membatalkan lelang utang/sukuk,yang dijadwalkan untuk sisa tahun ini - senilai Rp54,8 triliun (Rp26 triliun diraih pada Oktober dari Rp80,75 triliun yang direncanakan untuk triwulan ke-4) untuk Nov-Des 2021, dibantu oleh pengeluaranlebih lambat dan pertumbuhan pendapatan lebih baik.

Selain kinerja pasar obligasi tahun ini, yang di atas rata-rata, kami telah mencatat perkembangan faktor pendukung untuk pinjaman domestik 2022 dan kursrupiah dalam “Pembagian beban” positif bagi IndoGB dan Indonesia: Langkah-langkah pajak dan perdagangan kuat meningkatkan ketahanan.

Selain itu, sebuah keputusan terbaru yang memungkinkan Kementerian Keuangan untuk menggunakan akumulasi surplus kas (disebut sebagai saldo anggaran lebih/SAL) dari anggaran negara untukmenstabilkan pasar obligasi jika diperlukan, melalui pembelian di pasar sekunder dan melakukan operasilikuiditas, seperti, transaksi pembelian kembali obligasi dengan kesepakatan untuk menjual kembali dengan harga lebih tinggi (reverse repo).

Kami melihat ini sebagai langkah tambahan untuk mendukung program pinjaman dalam negeri tahun depan dan pada akhirnya menahan gejolak di pasar utang, seiring dengan kondisi global, yang kurang kondusif.

Bank Sentral AS diperkirakan akan mengurangi pembelian obligasi pada pertengahan tahun depan sebelum mempertimbangkan kenaikan suku bunga, sementara mungkin rekan-rekan pasar maju lain telah mulai mengurangi atau menetapkan dasar untuk normalisasikebijakan. Kedua, investor domestik secara konsisten meningkatkan jejak kepemilikannya.

Ini dipimpin oleh bank komersial, perusahaan asuransi dan dana pensiun, selain bank sentral, yang secara kumulatif telah meminimalkan dampak arus keluar utang luar negeri (porsi yang harus dibayar turun menjadi 21,2% pada 21 Oktober dari 38,6% pada 19 Desember), membuat kinerja obligasi bersih di atas rata-rata sejak awal tahun.

Di sisi lain, kelebihan dana, yang cukup besar, juga menyiratkan bahwa pengeluaran fiskal berlangsungdengan kecepatan lebih moderat ketimbang yang dianggarkan, menurunkan potensi dorongan untuk pertumbuhan. Dalam 10 bulan pertama 2021, defisit anggaran telah mencapai 3,3?ri PDB, sebesar Rp549 triliun, vs setahun penuh yang dianggarkan, 5,7%.

Total pengeluaran mencapai 75?ri skala yang dianggarkan, dengan 65?ri rencana pemulihan nasional (PEN) dicairkan pada 21 Oktober. Initermasuk suntikan senilai Rp71,2 triliun vs yang dianggarkan, sebesar Rp37,4 triliun, ke BUMN dan dipatok Rp38,5 triliun ke tujuh BUMN tahun depan, antara lain untuk gabungan infrastruktur, konstruksi,perusahaan pembiayaan perumahan.

Pendapatan naik 18% YoY pada Jan-Okt 2021, didorong oleh pemungutan pajak dan non-pajak lebih tinggi. Secara khusus, harga komoditas lebih tinggi telah mengangkat pendapatan dari sumber daya alam, yang merupakan sepertiga dari penerimaan bukan pajak. Pada September, pungutan non-pajak telah melampaui perkiraan yang dianggarkan, memberikan dorongan untuk perhitungan pendapatansecara keseluruhan, dan dengan demikian membantu mengatasi penyimpangan pengeluaran dari yang dianggarkan.

Pendapatan bukan pajak telah melampaui perkiraan yang dianggarkan, memberikandorongan pada perhitungan pendapatan secara keseluruhan, dan dengan demikian membantu mengatasi penyimpangan pengeluaran.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sesmawati

Berita Terkait

Berita Rekomendasi