Netral English Netral Mandarin
12:33wib
Publik dihebohkan dengan ucapan selamat hari raya dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada umat Baha'i. Video itu jadi sorotan karena Baha'i bukan salah satu dari enam agama yang diakui negara. Menaker Ida Fauziyah menyatakan karyawan dengan gaji di atas Rp 3,5 juta tetap bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1 juta.
Beda Arah! Erick Thohir Minta Diedarkan, BPOM Malah Minta Stop Promosi Ivermectin, Mustofa: Manajemen Apa Ini ya?

Kamis, 22-Juli-2021 10:40

Kepala BPOM Penny Lukito  dan Menteri BUMN Erick Thohir
Foto : Kolase Netralnews
Kepala BPOM Penny Lukito dan Menteri BUMN Erick Thohir
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus Mustofa Nahrawardaya menanggapi kebijakan dua arah yang berbeda antara Menteri BUMN dengan pohak BPOM terkait peredaran dan penggunaan ivermectin sebagai obat Covid.

“Manajemen apa ini ya TUIPS? Soal nyawa ini,” cuit Mustofa Nahrawardaya, Kamis 22 Juli 2021.

Untuk diketahui, sebelumnya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menginstruksikan kepada perusahaan farmasi pelat merah, PT Indofarma (Persero) Tbk dan PT Kimia Farma (Persero) Tbk, untuk segera mengedarkan Ivermectin sebagai obat terapi Covid-19.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Erick setelah melihat adanya lonjakan harga obat terapi Covid-19 di tengah tren kenaikan kasus positif virus corona selama beberapa pekan terakhir.

"Saya perintahkan kepada Kimia Farma untuk segera memasarkan Ivermectin dengan harga sesuai aturan Kemenkes dan BPOM, dan hanya bisa diperoleh dengan resep dokter," kata Erick dalam keterangan tertulis, Senin (5/7/2021). 

Lebih lanjut, mantan bos Inter Milan itu menyebutkan, meskipun saat ini masih dalam proses uji coba klinis, Ivermectin sudah siap diedarkan dengan harga relatif murah. 

Ivermectin disebut telah tersedia secara bertahap di Kimia Farma, dengan harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp 7.885 per butir termasuk pajak pertambahan nilai (PPN). 

Indofarma sebagai produsen ditargetkan mampu memproduksi 13,8 juta tablet Ivermectin per bulan pada Agustus 2021, meningkat dari kemampuan saat ini 4,5 juta tablet per bulan. 

"Kita masih berkomitmen untuk mengikuti aturan dan standar yang ditetapkan, termasuk proses uji klinis. Kami terus melakukan koordinasi intensif dengan BPOM dan Kemenkes," tutur Erick. 

Selain memastikan produksi Ivermectin, Erick meminta Kimia Farma untuk melakukan pengawasan internal di BUMN agar tidak terjadi praktik penimbunan stok, sehingga mengakibatkan harga obat melonjak. 

"Laporkan jika ada pelanggaran," ucapnya dinukil Kompas.com.

Sikap BPOM 

Sementara secara terpisah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mewanti-wanti agar industri farmasi yang memproduksi Ivermectin tidak mempromosikan obat tersebut sebagai obat terapi terhadap pasien terpapar virus corona (Covid-19).

Imbauan tersebut dikeluarkan lantaran hingga saat ini  Ivermectin masih melakukan uji klinik dan belum mengantongi izin penggunaan darurat (EUA). BPOM juga menekankan sejauh ini Ivermectin hanya masuk dalam kategori obat dengan skema perluasan penggunaan khusus alias expanded access program (EAP).

"Mengingat Ivermectin adalah obat keras dan persetujuan EAP bukan merupakan persetujuan izin edar. Maka ditekankan kepada industri farmasi yang memproduksi obat tersebut dan pihak manapun untuk tidak mempromosikan obat tersebut, baik kepada petugas kesehatan maupun kepada masyarakat," tulis BPOM dikutip dari situs resmi Pom.go.id, Rabu (21/7).

BPOM menjelaskan, Ivermectin saat ini sedang berada pada tahap uji klinik yang dilakukan oleh Badan Pengkajian Kebijakan Kesehatan (Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan) Kementerian Kesehatan untuk memperoleh data khasiat dan keamanan dalam menyembuhkan pasien covid-19.

Menurut BPOM, apabila dibutuhkan penggunaan Ivermectin yang lebih luas oleh fasilitas pelayanan kesehatan, maka Kementerian Kesehatan dapat mengajukan permohonan penggunaan Ivermectin, namun tetap dengan skema EAP.

"Dengan pertimbangan bahwa obat EAP merupakan obat yang masih digunakan dalam kerangka penelitian dan berpotensi untuk disalahgunakan, maka BPOM perlu melakukan pengawasan untuk mengawal distribusi obat EAP hanya dilakukan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang disetujui," lanjut mereka dinukil CNN Indonesia.

BPOM juga menekankan pemilik persetujuan dan penyedia obat EAP wajib melakukan pemantauan farmakovigilans dan pelaporan kejadian tidak diinginkan (KTD) maupun efek samping dari pemberian obat, serta melakukan pencatatan dan pelaporan setiap bulan terkait pengadaan, penyaluran, dan penggunaan obat EAP kepada BPOM.

Terpisah, Epidemiolog dari Universitas Airlangga Windhu Purnomo mendorong agar pejabat yang sempat 'endorse' produk obat Ivermectin sebagai obat terapi pasien terpapar virus corona untuk meminta maaf kepada publik.

Windhu juga meminta agar kejadian tersebut tidak terulang lagi. Ia menilai, sudah sewajarnya pejabat yang tidak memiliki kompetensi dalam obat tidak ikut mempromosikan obat ini. Untuk itu, ia menyarankan agar seluruh pihak menunggu hasil uji klinik Ivermectin dan pemantauan dari BPOM.

Hal itu Windhu katakan menyusul permintaan maaf yang disampaikan oleh Presiden Direktur PT Harsen Laboratories Haryoseno selaku produsen obat Ivermectin dengan merek Ivermax12 yang sempat menjadi polemik lantaran keberadaan obatnya terkait covid-19.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Nazaruli