Netral English Netral Mandarin
20:54wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Bela Anies Baswedan, Musni: Formula E Amat Penting untuk Promosikan Indonesia di Dunia

Minggu, 22-Agustus-2021 19:31

Rektor Universitas Ibnu Chaldun sekaligus Sosiolog Musni Umar
Foto : Istimewa
Rektor Universitas Ibnu Chaldun sekaligus Sosiolog Musni Umar
28

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sosiolog Musni Umar mengomentari langkah Fraksi PSI dan PDIP di DPRD DKI Jakarta  yang mau mengajukan hak interpelasi Gubernur Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E di Ibu Kota.

Adapun Fraksi PDIP dan PSI bakal menggulirkan hak interpelasi untuk mempertanyakan kejelasan soal penyelenggaraan ajang balap internasional yang sudah dua kali tertunda imbas pandemi Covid-19. 

"Balap Mobil formula E yang ditunda karena Covid, direncanakan Juni 2022 di Jakarta. Teman-teman PSI dan PDIP DPRD DKI mau interpelasi Anies," tulis Musni di akun Twitternya, Minggu (22/8/2021).

Musni mengkritik upaya interpelasi Fraksi PSI dan PDIP. Pasalnya, ia menilai ajang Formula E merupakan event yang sangat penting karena mempromosikan Indonesia di mata dunia.

"Padahal event ini amat penting untuk promosikan Indonesia di dunia. Kita sudah kendalikan Covid-19," kata Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) itu.

Diketahui, sampai hari ini, sudah ada 13 Anggota DPRD DKI Jakarta yang menandatangani dokumen usulan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait penyelenggaraan Formula E. Dari jumlah tersebut, 8 orang merupakan anggota Fraksi PSI dan 5 lainnya anggota Fraksi PDIP.

Berdasarkan tata tertib DPRD DKI, syarat untuk menggulirkan hak interpelasi diajukan minimal 15 anggota DPRD dan lebih dari 1 fraksi. Kemudian usulan tersebut akan dibahas di rapat paripurna DPRD DKI Jakarta.

Rapat paripurna harus dihadiri 50 persen+1 anggota Dewan. Artinya, dari 106 anggota DPRD DKI Jakarta, harus hadir minimal 54 anggota Dewan dalam rapat paripurna penentuan hak interpelasi tersebut.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli