Netral English Netral Mandarin
04:13wib
Aparat dari satuan TNI dan Polri akan menjadi koordinator dalam pelaksanaan tracing (pelacakan) Covid-19 dalam Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat (PPKM) yang kembali diperpanjang. Presiden Joko Widodo memberi kelonggaran selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 diperpanjang mulai 26 Juli hingga 2 Agustus 2021.
Bela BEM UI yang Juluki Jokowi 'The King of Lip Service', Tak Disangka Tsamara Bilang Begini

Senin, 28-Juni-2021 18:38

Tsamara Armany
Foto : Istimewa
Tsamara Armany
6

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politikus muda PSI, Tsamara Armany menyampaikan pendapat dan dukungannya terhadap sikap kritik BEM UI terhadap Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menjulukinya “The King of Lip Service.”

“Kita ingin banyak anak muda masuk ke politik. Tp kalau ada mahasiswa mengkritik lalu kita rame-rame serang pribadinya & bahkan melarang kritik tersebut, kapan politik kita bisa regenerasi?” kata Tsamara, Senin 28 Juni 2021.

“Tidak setuju dengan isi kritik atau sebuah konten itu satu hal. Tapi kebebasan berpendapat dijamin oleh UU. Siapa pun berhak berpendapat tanpa rasa takut. Sebab itu adalah esensi demokrasi. Itu harus dipahami & dihargai oleh siapa pun itu, termasuk & utamanya kampus,” pungkasnya.

Untuk diketahui, sejumlah pengurus Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) dipanggil Direktur Kemahasiswaan UI, Tito Latif Indra, untuk dimintai keterangan terkait unggahan status berisi kritik terhadap Presiden Joko Widodo.

Kritik itu diunggah di akun Twitter dan Instagram resmi BEM UI. Dalam unggahannya BEM UI menyebut Jokowi sebagai King of Lip Service alias Raja Membual.

Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, mengatakan dalam pertemuan dengan kampus pihaknya menjelaskan maksud dan tujuan mengenai kritik terhadap kepala negara yang disampaikan melalui media sosial Twitter.

"Betul, saya tadi mengikuti pertemuan tersebut bersama wakil saya, bersama ketua DPM dan Wakil Ketua DPM. Pihak UI meminta keterangan dari kami, mengapa posting itu, tujuannya apa, dan kami jelaskan juga di situ," ujar Leon seperti dilansir CNNIndonesia.com, Minggu (27/6) malam.

Leon berujar dalam pertemuan itu pihaknya sudah menjelaskan secara terang alasan posting tersebut. Ia mengatakan pihak UI akan menindaklanjuti dengan menggelar pertemuan di tingkat pimpinan.

"UI mempermasalahkan juga mengenai personifikasi presiden Jokowi sebagai kepala lembaga negara dan akan membahasnya sesuai tata kelola universitas," kata dia.

Ia menegaskan BEM UI tidak akan menurunkan posting tersebut meski ada panggilan dari direktur.

"Jadi, kami lebih banyak memberikan keterangan dan menegaskan posting tersebut tidak akan kami take down," tandasnya.

Dalam pertemuan di tingkat pimpinan nanti, Leon berujar belum mengetahui apakah pihaknya akan turut diundang atau tidak. Pun dengan keputusan yang akan diambil pihak UI.

"Iya kemungkinan ya [akan ada konsekuensi terhadap teman-teman BEM]," katanya.

Pemanggilan pengurus BEM UI ini berdasarkan surat nomor: 915/UN2.RI.KMHS/PDP.00.04.00/2021 yang bersifat penting dan segera. Pertemuan dilakukan di ruang rapat Ditmawa lantai 1 pada Minggu (27/6) pukul 15.00 WIB.

Adapun pertemuan membahas perihal posting BEM UI di akun Twitter yang mengkritik kepemimpinan Jokowi.

BEM UI menjuluki Jokowi dengan sebutan The King of Lip Service alias Raja Membual. Julukan itu diberikan kepada Jokowi karena dinilai sering mengobral janji manis yang kerap tidak direalisasikan.

"Jokowi kerap kali mengobral janji manisnya, tetapi realitanya sering kali juga tak selaras. Mulai dari rindu didemo, revisi UU ITE, penguatan KPK, dan rentetan janji lainnya," tulis BEM UI melalui akun Twitter resmi @BEMUI_Official, dikutip Minggu (27/6).

Melalui serangkaian gambar yang diunggah dalam cuitan tersebut, BEM UI salah satunya menyoroti pernyataan Jokowi bahwa dirinya rindu didemo dan meyakini pemerintah perlu dikontrol dengan cara didemo. Pernyataan itu disampaikan ketika Jokowi masih menjabat Wali Kota Solo.

BEM UI kemudian menyinggung berbagai kejadian yang menimpa massa demonstrasi di bawah kepemimpinan Jokowi. Mulai dari tindak kekerasan terhadap massa aksi demo omnibus law Cipta Kerja, aksi Hari Buruh 2021, sampai Hari Pendidikan Nasional 2021.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Nazaruli