Netral English Netral Mandarin
16:22 wib
Tersiar informasi bahwa Kejaksaan Agung memeriksa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan karena adanya unrealized loss investasi. Dibalik suksess harum bumbu masak mi instan indomie ternyata ada Hj Nunuk Nuraini yang kemarin, Rabu, (27/1/2021), tutup usia.
BEM UI Sebut Pembubaran Ormas Tanpa Peradilan, TG: Mahasiswa Jangan Main Tiktok Doang

Rabu, 06-January-2021 16:30

Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi
Foto : Istimewa
Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Dewan Pakar Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) Teddy Gusnaidi mengkritisi pernyataan sikap Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) yang menyoroti membubarkan FPI yang menghapus mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas.

Menurut Teddy, mahasiswa saat ini dimudahkan dengan internet untuk membaca Undang-undang (UU), tak perlu membeli buku UU. Ia pun mengingatkan mahasiswa internet jangan untuk main TikTok.

Dalam UU, kata dia, disebutkan pencabutan status hukum organisasi massa (ormas) dilakukan oleh Menteri tanpa melalui pengadilan.



"Mahasiswa skrg dimudahkan dgn internet untuk membaca UU, gak perlu ke toko buku membeli buku UU, internet jangan untuk main tiktok doang. Dalam UU disebutkan pencabutan status hukum ormas dilakukan oleh Menteri tanpa melalui pengadilan," kata Teddy dalam akun Twitternya, @TeddyGusnaidi.

"Kalau gak setuju, ya ajukan ke MK," lanjutnya.

Sebelumnya Ketua BEM UI Fajar Adi Nugroho menyoroti SKB 6 Menteri yang dipakai untuk membubarkan FPI merujuk pada UU Ormas terbaru (UU Nomor 16 Tahun 2017), yang menghapus mekanisme peradilan dalam pembubaran ormas.

"Apa yang kami fokuskan terkait pembubaran ormas ini adalah bagaimana prosedurnya. Kami membicarakan landasan pembubaran organisasi kemasyarakatan (tanpa peradilan) dan hari ini kebetulan konteksnya FPI," ujar Fajar, Senin (4/1/2021).

Ia menambahkan, sejak awal kepengurusannya, BEM UI konsisten terhadap prinsip negara hukum sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.

"Karena Indonesia negara hukum, maka salah satu prinsipnya adalah perlindungan hak asasi manusia, supremasi hukum, dan demokrasi. Selama satu tahun ini kita bisa melihat apa saja hal-hal yang bertentangan atau mendegradasi prinsip-prinsip yang ada dalam konsep negara hukum," kata Fajar.

"Dalam konteks ini, kita melihat bahwa pembubaran FPI sebagai organisasi kemasyarakatan menjadi pertanyaan bagi BEM UI, apabila kita kontekstualisasikan dengan Indonesia sebagai negara hukum," ujarnya.

Preseden dibubarkannya FPI dianggap dapat menjadi alarm bagi kebebasan berserikat yang dijamin konstitusi, karena ormas sewaktu-waktu menghadapi ancaman pembubaran oleh pemerintah tanpa proses peradilan.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Nazaruli