Netral English Netral Mandarin
22:57wib
Ahli patologi klinis Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Tonang Dwi Ardyanto menduga bahwa varian Omicron sudah masuk Indonesia. Sebanyak 10.000 buruh akan menggelar aksi unjuk rasa di tiga tempat, yakni Istana Kepresidenan, Mahkamah Konstitusi, dan Balai Kota DKI Jakarta, hari ini.
Bendera Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Aleg PKS Kritik Keras LADI

Kamis, 21-Oktober-2021 20:41

Tim Indonesia berhasil merebut Piala Thomas
Foto : Istimewa
Tim Indonesia berhasil merebut Piala Thomas
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PKS, Mustafa Kamal, mengkritik keras kinerja Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) karena gagal memenuhi ketentuan dalam test doping plan (TDP) yang diminta World Anti-Doping Agency (WADA).

Pasalnya, gara-gara LADI mengabaikan program uji doping dari WADA, berimbas pada hukuman pelarangan pengibaran bendera Merah Putih saat penyerahan trofi Thomas Cup 2020 kepada tim bulutangkis Indonesia di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10/2021).

“Seharusnya sebagai salah satu lembaga negara, LADI harus lebih responsif menanggapi surat WADA yang meminta klarifikasi atau bantahan. Sampaikan bahwa pemenuhan ketentuan 700 sampel baru bisa dipenuhi pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX pada Oktober 2021. Sehingga, WADA mungkin akan memberikan dispensasi,” kata Mustafa dalam keterangannya, dikutip dari laman Fraksi PKS, Kamis (21/10/2021).

Mustafa menyebut, DPR akan melakukan evaluasi atas kinerja yang tidak profesional dari LADI agar kejadian yang dapat menyebabkan tercorengnya nama baik Indonesia di mata dunia tidak terulang kembali.

“Kejadian ini menjadi bukti bahwa kelembagaan anti-doping di Indonesia harus serius dibenahi. Jangan sampai momen yang mengurangi kegembiraan perayaan pencapaian prestasi akibat kelalaian lembaga Pemerintah terulang kembali,” tegasnya.

Lebih lanjut, Mustafa meminta Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) untuk melakukan penilaian kinerja terhadap LADI yang nantinya menjadi dasar dalam substansi Rancangan Undang-Undang Sistem Keolahragaan Nasional (RUU SKN) Nomor 3 tahun 2005 yang kini sedang dibahas.

“Dalam RUU ini membahas mengenai penugasan, pengawasan, kewenangan, dan tata kerja organisasi lembaga anti doping. Sehingga evaluasi dari Menpora bisa menjadi masukan dalam pendalaman terkait regulasi yang mengatur LADI,” jelasnya.

Sebelumnya, WADA telah meminta kepada Indonesia dalam surat resminya pada 15 September 2021 untuk segera memberi bantahan atau klarifikasi. Tenggat waktu yang diberikan adalah 21 hari sejak surat pertama dilayangkan.

Namun hingga batas waktu yang ditentukan kedaluwarsa Indonesia tidak memberi balasan. Karenanya WADA melayangkan surat ancaman sanksi untuk memberikan penjelasan terperinci.

Menpora dan LADI dalam Konferensi Pers pada Senin (18/10/2021), beralasan pergantian pengurus LADI dan terhentinya kompetisi akibat pandemi menjadi penghambat terpenuhinya target sampel doping dan menjadikan Indonesia tidak bisa memenuhi TDP tahun 2020 dan 2021. Sedangkan PON XX Papua yang menjadi salah satu bagian dari sampel tes doping baru bergulir awal Oktober 2021.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati

Berita Terkait

Berita Rekomendasi