Netral English Netral Mandarin
01:33wib
Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 memutuskan hanya membuka akses enam pintu masuk kedatangan perjalanan internasional untuk WNI. Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengatakan ada kemungkinan turis mancanegara bisa kembali mengunjungi Indonesia pada 2022 mendatang.
Berpegang Temuan BPK, Ketua DPRD Ragukan Pemberian Opini WTP ke Pemprov DKI

Minggu, 22-Agustus-2021 08:30

Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi
Foto : Istimewa
Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi
5

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua DPRD DKI, Prasetyo Edi Marsudi mempertahankan keputusan BPK RI Perwakilan DKI Jakarta yang memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta atas pengelolaan keuangan.

Menurut Prasetyo, BPK RI sendiri mendapati adanya temuan pengelolaan keuangan, dan memberikan sejumlah catatan kepada daerah. 

"Saya pertanyakan kok WTP ada dengan catatan dan audit mereka menemukan beberapa pembayaran yang berlebih," kata Prasetio di Jakarta, Sabtu (21/8/2021). 

Menurutnya, berdasarkan audit BPK ditemukan sejumlah persoalan atas pengelolaan keuangan daerah. Dari pembelian masker dan alat rapid test yang dianggap terjadi pemborosan, hingga adanya pembayaran tunjangan kepada pegawai yang meninggal dunia. 

Dia mengatakan, kritik yang membangun dari dewan kepada kepala daerah merupakan hal yang lumrah. Apalagi hal yang dipertanyakan berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dananya bersumber dari rakyat. 

"Kalau misalnya (temuan BPK) itu benar, apa yang terjadi?. Kita juga harus bertanggung jawab kepada masyarakat karena mewakili warga (di pemerintahan)," ujar politisi PDIP itu  

Sebelumnya, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh sempat menyatakan, temuan BPK soal pemborosan anggaran tidak mempengaruhi opini WTP yang diperoleh Pemprov DKI Jakarta. Adapun Pemprov DKI Jakarta mendapatkan opini WTP hingga empat tahun berturut-turut atas pengelolaan keuangan daerah dari BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta. 

"Sejumlah temuan BPK pada LKPD 2020 bersifat administratif yang mana tidak berdampak terhadap kewajaran laporan keuangan dan tidak berdampak juga terhadap opini. Karena, Pemprov DKI Jakarta tetap dapat memperoleh Opini WTP dari BPK, karena memang tidak ada kerugian daerah atas temuan tersebut," tutur Syaefuloh. 

Dia memaparkan ada tiga klasifikasi temuan BPK yang perlu dipahami masyarakat agar tidak salah mengartikan hasil temuan. Pertama, temuan berindikasi adanya kerugian daerah yang tindak lanjutnya berupa pengembalian dana ke kas negara/daerah. 

Kedua, temuan kekurangan penerimaan daerah, seperti sewa/denda belum dipungut atau pajak belum dibayar, maka tindak lanjutnya adalah menagih dan setorkan ke kas negara/daerah. Ketiga, temuan administratif yang mana tidak ada satupun ketentuan perundangan yang dilanggar dan tidak ada kewajiban tindak lanjutnya untuk mengembalikan/menyetorkan dana ke kas negara/daerah. 

"Sejumlah temuan yang ramai diperbincangkan publik kemarin termasuk ke dalam klasifikasi temuan administratif. Oleh karena itu, publik memang harus cermat dalam melihat ini agar tidak menimbulkan sensasi," ujarnya. 

"Kalau kita mencermati rekomendasi BPK di dalam LHP-nya, itu tidak ada rekomendasi untuk menyetorkan. Rekomendasinya bersifat perbaikan sistem ke depan," jelasnya lebih lanjut.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP