Netral English Netral Mandarin
banner paskah
04:50wib
Polisi menduga kelompok kriminal bersenjata (KKB) membakar sejumlah fasilitas umum di wilayah Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua, lantaran sempat dijadikan sebagai Posko Komando Taktis alias Pos Kotis. Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK.
Besok, Polda Metro Ajukan Tiga Saksi Ahli dalam Sidang Praperadilan Habib Rizieq

Kamis, 07-January-2021 23:52

Hari keempat sidang praperadilan Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda saksi fakta dan saksi ahli dari pemohon, Kamis (7/1/2021)
Foto : Antara
Hari keempat sidang praperadilan Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda saksi fakta dan saksi ahli dari pemohon, Kamis (7/1/2021)
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Tim kuasa hukum Polda Metro Jaya sebagai salah satu termohon mengajukan tiga saksi ahli pada sidang lanjutan praperadilan Habib Rizieq Shihab yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (8/1/2021) besok. 

"Giliran besok (Jumat), kami termohon I, II dan III, kami akan hadirkan juga ahli kami. Besok ada tiga ahli kami hadirkan," kata Kepala Bidang Hukum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengky, usai persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (7/1/2021). 

Hengky menjelaskan, ketiga saksi ahli ini dihadirkan masing-masing mewakili saksi ahli dari termohon I (Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya), termohon II (Kapolda Metro Jaya) dan termohon III (Kapolri).

"Ada ahli pidana, ahli bahasa, yang semuanya akan mengupas apa yang sudah kami lakukan," ujar Hengky.

Sebelumnya, pada sidang hari keempat, Kamis, tim kuasa hukum Rizieq Shihab sebagai pemohon menghadirkan saksi fakta dan saksi ahli.

Untuk saksi ahli ada dua orang, salah satunya ahli hukum pidana dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Dr Mudzakkir yang dihadirkan melalui telekonferensi.

Dalam keterangannya, saksi ahli Dr Mudzakkir menjelaskan perbedaan antara menghasut dan mengundang. Dia juga menegaskan, mengundang tidak bisa dipidana.

Ia juga menyebutkan soal prosedur dalam menindak pelanggaran Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan harusnya dilakukan oleh PPNS (pejabat pegawai negeri sipil) atau penyidik berkoordinasi dengan PPNS yang dimaksud.

"Ada kalanya tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan tapi tidak menyebabkan kedaruratan kesehatan itu tidak masuk Pasal 93," tutur Mudzakkir.

Setelah mendengarkan keterangan dari saksi pemohon (Rizieq), hakim tunggal Akhmad Sahyuti menutup dan menunda sidang pada Jumat dengan agenda saksi dari termohon.

Sebelum sidang ditutup, pihak pemohon mengajukan satu orang saksi lagi yang akan dihadirkan setelah pihak saksi termohon dihadirkan.

Reporter : Nazaruli
Editor : Nazaruli