Netral English Netral Mandarin
20:45wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Biaya Membengkak, BPK Diminta Audit Investigasi Proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung

Senin, 11-Oktober-2021 07:40

Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Foto : Istimewa
Kereta Cepat Jakarta-Bandung
9

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Abra Talattov, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP) melakukan audit investigasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Pasalnya, biaya pembangunan proyek itu membengkak Rp26,6 triliun, sehingga Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021 sebagai pengganti Perpres 107 Tahun 2015 yang mengatur tentang pelaksanaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai pengganti Perpres ini menggantikan.

Perpres yang baru itu memungkinkan penggunaan APBN unruk membiayai proyek yang sejak awal sudah kontroversial itu.

Abra memandang pendanaan proyek kereta cepat ini akan membebani APBN di tengah tergerusnya kemampuan fiskal karena kebutuhan penanganan Covid-19.

“Sebelum memutuskan mengucurkan uang negara ke kereta cepat, Badan Pemeriksa Keuangan atau Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP) segera melakukan audit investigasi,” kata Abra seperti dikutip dari Tempo, Minggu (10/10/2021).

Menurut dia, audit investigasi dapat dilakukan untuk mengetahui akar masalah proyek kereta cepat, termasuk pembengkakan nilai investasi proyeknya.

Ia menduga persoalan-persoalan yang dialami konsorsium kereta cepat saat ini tidak muncul dalam feasibility studi.

Abra juga mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan kapasitas APBN. Apalagi tahun 2022 merupakan tahun yang digadang-gadang menjadi momentum pemulihan ekonomi.

"Tahun depan juga menjadi tahun terakhir defisit APBN boleh lebih dari 3%. Pada 2023, defisit kita harus di bawah 3 %. Ini jadi problem di saat pemerintah punya program prioritas lainnya,” jelas dia.

Tak hanya menyoal postur APBN, Abra juga menyatakan pemerintah harus memperhatikan aspek keadilan dari penggunaan uang negara yang semestinya dikucurkan untuk proyek-proyek yang inklusif.

"Bila APBN dialokasikan untuk pendanaan proyek kereta cepat, proyek infrastruktur lainnya di luar Pulau Jawa ditengarai bakal terganggu. Apalagi kereta cepat ini sifatnya bukan urgen," tegas dia.

Hal yang juga disorot ekonom Indef ini, di awal-awal proyek dibangun, pemerintah sesumbar tidak akan menggunakan dana APBN, dan ia mengingatkan bahwa perubahan kebijakan pada pendanaan proyek kereta cepat menjadi bukti ketidak-konsistenan pemerintah, dan akan berdampak terhadap tata-kelola proyek yang dikerjakan oleh badan usaha milik negara (BUMN) pada masa mendatang.

“Kalau pemerintah ingin proyek baru pakai KPBU (kerja sama pemerintah dan badan usaha), investor akan melihat preseden buruk karena mereka khawatir ke depan akan jadi masalah,” tegasnya.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Irawan HP