• News

  • Bisnis

Kasus Penggelapan Dana Investasi Rp120 Miliar, Takeshi Abe: Saya Ingin Uang Saya Kembali

Takeshi Abe, korban penggelapan dana investasi sebesar Rp120 miliar.
Astrobonds
Takeshi Abe, korban penggelapan dana investasi sebesar Rp120 miliar.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Takeshi Abe, seorang pengusaha yang bergerak di bidang properti menuntut pengembalian dana investasi sebesar Rp120 miliar dari sejumlah pihak. Pengusaha asal negeri Sakura ini dirugikan atas transaksi jual beli proyek properti Hillside yang berada di kawasan TB Simatupang di Jakarta Selatan, pada 2014 lalu.

Ia kemudian melayangkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) yang didaftarkan pada 3 Januari 2019.

Sidang gugatan dengan nomor perkara 18/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL ini telah berlangsung untuk pertama kalinya pada Senin, 29 Oktober 2019.

Dalam keterangan detil perkara yang diunggah di laman resminya, PN Jaksel menginformasikan telah membuka ruang untuk mediasi para pihak di dalam sengketa tersebut. Namun, upaya mediasi yang difasilitasi PN Jaksel pada 30 September 2019 itu gagal alias tidak berhasil.

Prio Trisnoprasetio, kuasa hukum PT GPP, usai sidang perdana kasus ini menjelaskan, bahwa di sidang itu sebenarnya akan mendengarkan jawaban dari para tergugat.

"Namun jawaban para tergugat belum siap. Jadi sidang akan dilanjutkan kembali pada 19 November 2019," kata Prio saat ditemui wartawan usai sidang di PN Jaksel, awal pekan ini.

Di lokasi yang sama, tim kuasa hukum dari pihak tergugat, yaitu AAA Sekuritas membenarkan bahwa sidang ditunda ke tanggal tersebut.

"Jawaban masih disiapkan, nanti akan kita jelaskan pada 19 November," kata perwakilan kuasa hukum AAA Sekuritas yang tidak bersedia namanya dikutip.

Demikian pula, kuasa hukum dari pihak tergugat lainnya yaitu PT BPD Maluku, ditemui usai sidang memberi keterangan yang tidak jauh berbeda.

"Tanya saja ke dalam (PN Jaksel), kami tidak kasih komentar, nanti sidang lagi 19 November," kata dia sambil berlalu.

Berdasarkan informasi dari detil perkara diketahui ada 18 tergugat dalam perkara yang diajukan PT GPP ini. Para tergugat tersebut antara lain, yaitu Adhi Irawan Andhono, Theodorus Andri Rukminto, PT Inti Kapital Selaras d/h PT AAA Sekuritas, Zam Zam Reza, PT Anugrah Laras Kapitalindo, Esther LisawatiSoemarto, PT Asanusa Tasco Investama, PT Asanusa Asset Management, Andalan Artha Advisindo Capital Pte. Ltd, Perkumpulan Aloysius.

Ada juga tergugat dari perbankan dan perusahaan publik yang diduga menerima aliran dana Rp120 miliar tersebut, antara lain yaitu PT Sarana Steel Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Maluku, PT Bank China Construction Bank Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah NTT, PT Victory Investa Artha, PT Grand Kartech Tbk, PT Victoria Sekuritas, dan PT Bank Mandiri Tbk.

Untuk diketahui, kasus penipuan dan penggelapan dana investasi ini bermula dari kesepakatan awal yang dijalin PT Grand Puri Permai (PT GPP) yang dimiliki Takeshi Abe selaku pihak penjual dengan PT Tokyu Land Indonesia (PT TLI) selaku pihak pembeli proyek Hillside, pada Oktober 2013. Nilai transaksi yang disepakati sebesar Rp332,079 miliar. 

PT TLI, sesuai perjanjian ini, diwajibkan menyetor dana jaminan sebesar Rp120 miliar. Namun, dana jaminan ini bukan disetor ke rekening PT GPP karena Direktur Operasional GPP saat itu, Adhi Irawan Andhono menyarankan, dana itu ditampung di rekening pihak ketiga.

Atas dasar kepercayaan, Adhi Irawan kemudian meminta temannya semasa SMA, yaitu Thedorus Andri Rukminto untuk menyimpan sementara dana tersebut di rekening perusahaan yang ia miliki.

Diketahui Andri Rukminto saat itu menjabat sebagai Direktur Utama di PT Andalan Artha Advisindo Sekuritas (AAA Sekuritas).

Uang jaminan itu kemudian ditransfer oleh PT TLI melalui Bank Mizuho Indonesia ke rekening PT Anugerah Laras Kencana (PT ALK) di Bank QNB Kesawan. Transfer dana jaminan itu terjadi pada 1 November 2013.

Sayangnya, saat PT GPP hendak menagih dana jaminan tersebut, Andri Rukminto tidak dapat mengembalikannya.

Ternyata, dana miliaran di rekening PT ALK ini telah digunakan Andri untuk berbagai keperluan, seperti untuk membayar utang-utangnya, membeli saham, membeli obligasi dan berbagai keperluan AAA Sekuritas dan keperluan pribadi lainnya.

Dari Rp120 miliar dana yang dititipkan, diketahui hanya tersisa dan dikembalikan sebesar Rp6 miliar pada 6 Februari 2014.

Tentu saja PT GPP meradang, Andri dilaporkan ke polisi atas penggelapan dana tersebut. Kasus ini juga menyeret Esther Lisa Soemarto yang dikenal sebagai perencana keuangan selaku Direktur Utama PT ALK.

Andri Rukminto kemudian diseret ke pengadilan dan divonis melakukan tindak pidana atas berbagai kasus, termasuk repo fiktif yang menyebabkan kerugian nasabah AAA Sekuritas ratusan miliar.

Sementara itu, Esther Lisawati Soemarto dan Raden Zam Zam Reza, yang pernah menjabat posisi Komisaris AAA Sekuritas turut diduga terlibat kasus penggelapan dana investasi PT GPP ini, tidak diproses lebih lanjut. Kasus pun terhenti sampai di sini.

Takeshi Abe terang menuding bahwa Andri Rukminto dkk adalah pelaku kriminal yang melakukan tindakan money laundering.

"Bagi mereka yang menerima uang itu juga harus mengembalikan kepada kami. Sejauh ini belum ada satu pun penerima uang itu mengembalikan," kata Takeshi.

Atas musibah yang menimpanya ini, Takeshi juga meminta agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dapat mengontrol dan mengawasi seluruh perusahaan sekuritas milik siapapun secara rutin, termasuk juga konsultan keuangan.

Keterangan dari kuasa hukum PT GPP menyebutkan bahwa pihak yang diduga menerima aliran dana jaminan itu, paling besar adalah PT Grand Kartech Tbk sekitar Rp65,1 miliar.

Kemudian, BPD Maluku sebesar Rp32,1 miliar, BPD Nusa tenggara Timur Rp18 miliar, dan beberapa pihak lainnya termasuk untuk kepentingan pribadi Andri Rukminto dan Esther Lisawati Soemarto.

Kuasa hukum PT GPP juga menyatakan bahwa keputusan pidana atas Andri Rukminto tidak mengakomodir keinginan kliennya. Pasalnya, harapan utama dari pelapor adalah uangnya kembali, itu sudah jelas. Atas dasar itu juga, gugatan perdata ini dilayangkan ke PN Jaksel.

"Putusan bagi terpidana harusnya selain hukuman juga ada ketentuan harus mengembalikan dana, dan itu tidak ada di putusan sebelumnya, padahal tindak pidana pencucian uang sudah terbukti, tapi kemudian (langkah lanjutan) kalau sudah terbukti bagaimana, itu tidak dijelaskan," kata Prio Trisnoprasetio.

Pengamat Investasi, Bagus Panuntun menyatakan, pada kasus ini ada unsur moril dan hukum. Menurutnya, bagi mereka yang menerima dana, pertama kali yang harus dilakukan adalah berupaya untuk mengklarifikasi bahwa dana ini berasal dari pihak yang berbeda dengan AAA Sekuritas.

“Apalagi banyak di sini yang menerima adalah bank, karena prinsip dari prudent banking adalah KYC atau know your customer, itu harus tahu sumber dana dari mana dan berhubungan dengan siapa. Jadi hal-hal ini yang perlu diklarifikasikan," sebutnya.

Bagus menambahkan, kasus ini perlu menjadi perhatian dari pihak-pihak terkait, baik dari pihak kepolisian, otoritas pasar modal, bahkan pemerintah.

Pasalnya, kepercayaan adalah prinsip utama dari investasi. Investasi tanpa didasari kepercayaan tidak akan terjadi.

“Diharapkan pihak terkait dapat mendorong penyelesaian kasus ini, supaya kepercayaan investor tinggi lagi,” imbuhnya.

Editor : Irawan.H.P