• News

  • Bisnis

Bank Indonesia Beberkan Langkah Lanjutan Hadapi Dampak COVID-19

Gubernur BI, Perry Warjiyo.
Gubernur BI, Perry Warjiyo.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada Kamis (26/3/2020) menyampaikan saat ini sudah ada perkembangan positif dari langkah bersama di negara maju untuk mengatasi dampak COVID-19 kepada aspek kemanusiaan, sektor keuangan, dan sektor ekonomi.
       
Dalam keterangan resmi, Kamis (26/3/2020), ia menyampaikan, langkah Senat AS dan Jerman masing-masing telah menyetujui stimulus fiskal yang diajukan oleh Pemerintah menjadi kabar baik untuk meredam dampak negatif dari wabah tersebut.

Sementara dari sisi moneter, The Fed telah menurunkan suku bunga kebijakan (Fed Fund Rate) mendekati 0%, menambah injeksi likuiditas untuk pasar uang, dan melakukan pembelian surat berharga. Searah dengan itu, ECB melakukan injeksi likuditas dan relaksasi kebijakan.

"Hal tesebut telah meredakan kepanikan di pasar global, sehingga indikator-indikator keuangan termasuk saham global mengalami peningkatan dalam merespons kebijakan-kebijakan tersebut," jelasnya.

Alhasil, kondisi tersebut turun memberi sentimen positif terhadap pasar keuangan Indonesia. Nilai tukar rupiah mengalami penguatan dan bergerak stabil. Nilai rupiah menguat di hari ini dan diperdagangkan di sekitar Rp16.250. Demikian pula IHSG yang turut mengalami penguatan.

"Investor asing kami catat mulai membeli surat berharga di pasar sekunder dan posisi outflow menurun," ungkapnya.

Dalam rangka memperkuat koordinasi dan berbagai langkah kebijakan yang telah diambil sebelumnya, Bank Indonesia telah menempuh beberapa langkah kebijakan lanjutan untuk menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan, termasuk memitigasi risiko COVID-19, antara lain yaitu relaksasi ketentuan bagi investor asing terkait lindung nilai dan posisi devisa neto.

Kemudian, penggunaan rekening Rupiah dalam negeri (Vostro) bagi investor asing sebagai underlying transaksi dalam transaksi DNDF, sehingga dapat mendorong lebih banyak lindung nilai atas kepemilikan Rupiah di Indonesia, yang telah berlaku sejak 19 Maret 2020;
           
Selanjutnya, pencatatan Transaksi DNDF dalam Posisi Devisa Neto (PDN), dimana transaksi DNDF diperhitungkan dalam PDN Bank dan dilaporkan ke BI, sehingga perbankan akan semakin longgar dalam bertranskasi di pasar valas, sejak tanggal 20 Maret 2020.
       
Sementara itu, kata Perry, dalam mendukung dan mengikuti seruan Pemerintah untuk memitigasi penyebaran COVID-19, BI melaksanakan langkah sebagai berikut:
       
Pertama, BI telah berkoordinasi dengan OJK dan industri untuk menetapkan penyesuaian jadwal kegiatan operasional dan layanan publik yang berlaku sejak 30 Maret – 29 Mei 2020.
       
Dari sisi tunai, BI memastikan bahwa uang Rupiah yang didistribusikan kepada masyarakat adalah uang Rupiah yang telah melalui proses pengolahan khusus guna meminimalisir penyebaran COVID-19.

BI bekerja sama dengan perbankan memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan uang tunai dilakukan secara front loading. Perlu diketahui bahwa ketersediaan uang tunai mencapai 6 (enam) bulan untuk kebutuhan uang beredar.
       
Dari sisi non tunai, BI dan industri melakukan upaya dalam meningkatkan transaksi non-tunai. Penggunaan non tunai melalui uang elektronik, mobile banking, internet banking dan QRIS, mendukung program WFH dan social distancing.

Termasuk melalui perpanjangan masa berlakunya MDR QRIS, khusus usaha mikro, sebesar 0% yang berlaku hingga 30 September 2020 dan penurunan biaya SKNBI yang berlaku efektif sejak 1 April 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

"BI akan terus mendorong penggunaan pembayaran non tunai serta mendukung program-program pemerintah dalam menyalurkan dana bantuan sosial melalui pembayaran non-tunai," pungkasnya.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Irawan.H.P