• News

  • Bisnis

Gawat, PNS, Pensiunan Tak Bakal Dapat Gaji 13 dan THR

Menkeu akan kaji ulang pemberian THR pada PNS.
Warkot
Menkeu akan kaji ulang pemberian THR pada PNS.

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan pemerintah akan mengkaji kembali pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13 bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam rangka menghemat belanja negara akibat wabah Virus Corona baru atau COVID-19.

“Presiden meminta kami membuat kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13 apakah perlu untuk dipertimbangkan lagi mengingat beban belanja negara yang meningkat,” kata Sri Mulyani dalam Raker bersama Komisi XI DPR RI secara daring sebelumnya.

Untuk defisit 5,07 persen, tentu kami akan mengelola dengan hati-hati," kata Sri Mulyani saat melakukan rapat kerja dengan Komisi XI DPR melalui streaming di Jakarta, Senin, (6/4/2020).

Sri Mulyani mengatakan pelebaran defisit anggaran itu juga telah mempertimbangkan model pembiayaan dari sumber yang memadai dengan risiko biaya yang rendah.

"Kami sudah identifikasi sumber pembiayaan yang paling aman dengan tingkat biaya yang paling kecil," kata Sri Mulyani.

Meski demikian ia mengharapkan kondisi itu akan segera membaik, sehingga perkiraan defisit anggaran tersebut tidak melebihi lima persen terhadap PDB.

Pemerintah memutuskan untuk memperlebar defisit anggaran hingga Rp853 triliun atau 5,07 persen terhadap PDB dari saat ini Rp307,2 triliun atau 1,76 persen terhadap PDB.

Pelebaran defisit anggaran ini dilakukan dengan mempertimbangkan turunnya penerimaan dan peningkatan belanja untuk penanganan kesehatan dan antisipasi dampak COVID-19 terhadap perekonomian.

Untuk menutup defisit fiskal tersebut, pemerintah berencana untuk menambah pembiayaan anggaran hingga Rp852,9 triliun atau naik Rp545,7 triliun dari target APBN 2020.

Berbagai strategi yang sudah disiapkan antara lain menambah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) hingga Rp160,2 triliun dari target awal sebesar Rp389,3 triliun.

Rencana tambahan pembiayaan lainnya adalah menerbitkan surat utang termasuk Pandemic Bonds sebesar Rp449,9 triliun dan menggunakan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Rp45,6 triliun.

Editor : Sulha Handayani