• News

  • Bisnis

Biaya Sewa Kantor OJK Rp790 M/Tahun, FH: Jika Benar, Perlu ke Psikiater Kaya Gubernur DKI

Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Ilustrasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Politisi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaeanterkejut dengan berita soal besaran harga sewa kantor Otoritas Jasa Keuangan yang sangat fantastis. Disebutkan bahwa harga sewanya setahun mencapai Rp 790 miliar setahun.

"Sewa kantor setahun Rp. 790 M ? Serius ini bener @ojkindonesia ? Kalau ini benar, kupikir kalian perlu juga ke psikiater sprt Gub Jakarta. Angka segini besar kenapa sewa? Kenapa tidak beli atau bangun sendiri? Nalar apa yang kalian pake wahai OJK?," tulis Ferdinand di akun Twitternya, Sabtu (1/8/2020).

Sebelumnya, diberitakan bahwa menurut data Center for Budget Analysis (CBA), anggaran sewa kantor di OJK terus membengkak hingga mencapai Rp 790 Miliar pada tahun 2020 ini.

“Besar biaya sewa kantor mewah atau lux ini tidak sebanding dengan kinerja OJK. Bahkan lembaga superbody di sector keuangan ini masa bodoh atau ogah-ogahan dalam mengawasi sector keuangan. Indikasnya, 7 Bank yang diambang pintu kebangkrutan,” jelas Direktur CBA, Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Sabtu (27/7) lalu.

Menurutnya, pada tahun 2016, alokasi sewa kantor dianggarkan sebesar Rp 203.2 Miliar. Dan pada tahun 2017 sebesar Rp 188.9 Miliar, alokasinya sempat menurun.

Namun pada tahun 2018, angka naik menjadi Rp 207.7 Miliar. Bahkan, pada tahun 2019, biaya sewa kantor ini sebesar Rp 217.6 Miliar.

“Dan pada tahun 2020 sebesar Rp 790 Miliar. Jadi, sangat fantastis memang, anggaran mencapai ratusan miliar hanya buat sewa kantor OJK,” jelasnya.

Uchok mengaku heran dengan OJK yang tetap menyewa kantor. Padahal DPR sudah meminta OJK jangan lagi menyewa kantor.

Hal ini sesuai dengan hasil rapat kerja yang ke 5 antara Dewan Komisioner OJK dengan Komisi XI DPR RI tertanggal 26 September 2013.

Dalam rapat tersebut diputuskan harus ada pembangunan gedung kantor pusat dalam satu lokasi, dan juga pembangunan gedung kantor di daerah dilakukan secara bertahap.

Bahkan, DPR meminta pembangunan Gedung OJK ini, bisa dimulai pada tahun 2014. Atau selambat lambat harus selesai pada tahun 2017.

Begitu juga dengan alokasi anggaran untuk pembangunan Gedung tersebut, DPR sudah menyetujuinya sebesar Rp 5.2 Triliun.

Alokasi anggaran tersebut bukan hanya untuk pembangunan gedung kantor pusat, tapi juga gedung kantor OJK di daerah.

 

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Irawan.H.P