Netral English Netral Mandarin
01:38wib
Pemerintah Indonesia kritik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang luput menyoroti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara maju. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Sabtu (25/9/2021) dini hari.
Blok Rokan Diambil Alih, Kado HUT RI, Said Didu: Kalian Tepuk Tangan, Kalian Waras?

Selasa, 10-Agustus-2021 19:50

Presiden Joko Widodo dan Muhammad Said Didu
Foto : Istimewa
Presiden Joko Widodo dan Muhammad Said Didu
9

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Seorang netizen menyebut pengambilalihan Blok Rokan oleh Pemerintahan Joko Widodo melalui Pertamina merupakan  kado HUT RI ke-76.

“Kado di HUT RI ke76,” kata akun patmo wijoyo @Patmo_Wijoyo

Cuitan tersebut ternyata diretweets Muhammad Said Didu yang berusaha membetulkan pemahaman atas pengambilalihan tersebut. 

“Supaya jelas. Kontrak dg Chevron habis 9 Agustus 2021 shg hrs dikembalikan ke Negara sesuai UU Migas 2001 dan Pertamina membeli dari Negara lewat lelang. Jadi ini adalah pelaksanaan UU - siapapun Presidennya hrs laksanakan UU tsb. Jelas?”

Bahkan, Said Didu justru mempertanyakan p[ihak yang bertepuk tangan dan bertanya apakah kalian waras?

“Saat Pertamina beli Blok Rokan dari pemerintah krn habis masa kontraknya sbg pelaksanaan UU Migas, klean tepuk tangan. Saat UU Minerba diubah yg HAPAS HAK NEGARA ambil  alih tambang yg habis masa kontraknya mulai 2021 kalian juga tepuk tangan. Kalian waras?” tanya Said Didu.

Untuk diketahui, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mulai mengalirkan listrik dan uap ke wilayah kerja (WK) Rokan mulai 9 Agustus 2021. Hal ini sejalan dengan alih kelola Blok Rokan dari perusahaan migas asal Amerika Serikat, PT Chevron Pacific Indonesia ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). 

Ini menjadi tonggak sejarah penting bagi Indonesia. Sebab sejak 1951 dikelola Chevron, akhirnya blok migas terbesar di Indonesia tersebut kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

"Bagi PLN ini merupakan pembuktian bahwa kita mampu mengelola pembangkit untuk memenuhi kebutuhan listrik di wilayah kerja migas skala besar, seperti Blok Rokan," kata Direktur Utama PLN Zulkifli Zaini dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (9/8).

Guna menjamin pasokan listrik dan uap dalam operasional WK Rokan, PLN dan PHR menyepakati dan menandatangani Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik dan Uap (PJBTLU) pada 1 Februari 2021. Dalam melayani kebutuhan listrik dan uap WK Rokan, PLN merencanakan dua tahap yaitu masa transisi dan masa permanen.

Pada masa transisi, PLN memanfaatkan pembangkit listrik eksisting yang akan berlangsung selama 3 tahun. PLN telah mengakuisisi saham perusahaan pembangkit eksisting yang selama ini melistriki WK Rokan, yaitu PLTG North Duri Cogen 300 MW dan didukung PLTG Minas dan Central Duri sebesar 130 MW.

"Jangka pendek kami gunakan listrik dari pembangkit yang selama ini sudah pasok listrik ke Rokan, sambil tiga tahun ini kami menyiapkan jaringan listrik untuk menghubungkan WK Rokan dengan sistem kelistrikan Sumatera," ujar Zulkifli.

Pada tahap kedua, masa layanan permanen akan mengandalkan pembangkit dan jaringan PLN yang dimulai pada 2024. PLN akan melakukan interkoneksi sistem Blok Rokan dengan sistem kelistrikan Sumatera, dengan kapasitas 400 megawatt (MW).

"PLN juga akan mengambil dari Sistem Sumatera yang sudah cukup besar kesediaan dayanya dan sistemnya, baik di suplai dari sistem dari Selatan maupun Utara melalui sistem 275 KV dan akan menjadi 500 KV," jelas Zulkifli.

Selain itu, PLN memastikan penyediaan pasokan listrik yang andal dari Sistem Sumatera ke Blok Rokan dilakukan dari tiga sumber.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Wahyu Praditya P