Netral English Netral Mandarin
20:50wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Bolehkan Rektor Rangkap Jabatan, Mardani Keras Kritik Jokowi: Jika Pelanggar Ulama Cepet Banget Ditangkap, KKN Makin Parah

Rabu, 21-Juli-2021 12:05

Presiden Joko Widodo dan Mardani Ali Sera
Foto : Kolase Tribunews
Presiden Joko Widodo dan Mardani Ali Sera
17

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Presiden Joko Widodo disebut-sebut  izinkan Komusaris BUMN memperbolehkan rangkap jabatan. Sontak hal ini ramai menjadi sorotan warganet. 

Politikus PKS, Mardani Ali Sera ikut angkat bicara.

"Jika tidak mau di bilang penyogokan, maka memberikan "hadiah" rangkap jabatan oleh pemerintah bisa dianggap Transaksi Kekuasaan. Ini bisa di gugat," kata Mardani Ali Sera, Rabu 21 Juli 2021.

“Oh iya, sebelum PP revisi, maka mereka yg melakukan rangkap adalah pelaku pelanggaran. Ya kan?” imbuhnya.

Mardani kemudian  membandingkan oknum perangkap jabatan dengan ualama-ulama yang ditangkap.

“Jika pelanggar adalah ulama, cepet banget di tangkap, di borgol, dipermalukan di depan media. Jika yg melanggar adalah kolega, maka yg salah adalah peraturannya, sehingga direvisi. KKN semakin parah saja,” lanjut  Mardani.

“Ini sangat menyedihkan. Institusi harus tunduk pada kepentingan pribadi. Mengurus  @univ_indonesia yang besar dan jadi tumpan negara mencerdaskan kehidupan bangsa saja sudah amanah besar, perlu waktu sepenuhnya. Begitu juga mengurus BUMN dan BUMD dll,” pungkas Mardani.

ebelumnya diberitakan, pemerintah menerbitkan peraturan baru Nomor 75 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Indonesia (UI) yang bermuatan peraturan dasar pengelolaan UI yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UI.

Peraturan tersebut ditetapkan di Jakarta dan diteken oleh Presiden Joko Widodo pada 2 Juli 2021. Peraturan tersebut sekaligus mengganti peraturan sebelumnya, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta UI.

"Oh iya benar, kami Majelis Wali Amanat (MWA) juga baru terima salinannya, dan akan kami pelajari terus dirapatkan di MWA," kata Ketua MWA UI Saleh Husin seperti dinukil CNNIndonesia.com, Selasa (20/7).

Saleh mengatakan, pembahasan revisi statuta UI sudah diperbincangkan pada Desember 2019 lalu. Pun ia berterima kasih pada pemerintah karena akhirnya memberikan pedoman baru bagi UI agar mampu berkembang lebih baik lagi.

"Seingat saya proses revisi statuta UI sudah sejak akhir 2019," kata dia.

Sejumlah pejabat di Kementerian Sekretariat Negara sudah dihubungi terkait  penerbitan PP tersebut yakni: Mensesneg Pratikno, Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto, dan Sekretaris Kemensetneg Setya Utama sejak Senin malam. 

Namun, hingga berita ini ditulis tak ada respons yang diberikan baik via layanan pesan maupun telepon.

Selain itu, dipantau ke laman JDIH hingga berita ini ditulis belum ada terunggah salinan PP terbaru tersebut.

Dalam salinan naskah PP 75 Tahun 2021 yang telah dikonfirmasi Saleh Husin itu, terdapat beberapa pasal perubahan yang menjadi sorotan, khususnya pasal yang mengatur soal ketentuan larangan rangkap jabatan pada rektor dan wakil rektor.

Pada PP Nomor 68 Tahun 2013 Pasal 35 misalnya, saat itu disebutkan terdapat lima ketentuan larangan rangkap jabatan. Pertama, larangan rangkap jabatan pada pejabat satuan pendidikan lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat;

Kedua, pejabat pada instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah; ketiga, pejabat pada badan usaha milik negara (BUMN)/daerah maupun swasta; keempat, anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik; kelima, pejabat pada jabatan lain yang memiliki pertentangan kepentingan dengan UI.

Namun dengan aturan anyar, terdapat perubahan letak pasal, juga subjek yang dilarang rangkap jabatan. Dalam PP Nomor 75 Tahun 2021 Pasal 39 disebutkan bahwa rektor dan wakil Rektor, sekretaris universitas, dan kepala badan dilarang merangkap jabatan dengan ketentuan.

Yang pertama, pejabat struktural pada perguruan tinggi lain, baik yang diselenggarakan pemerintah maupun masyarakat; kedua, pejabat struktural pada instansi pemerintah pusat maupun daerah; ketiga, direksi pada BUMN/daerah maupun swasta; dan keempat, pengurus/ anggota partai politik atau organisasi yang berafiliasi secara langsung dengan partai politik.

Sehingga, apabila dibandingkan dari dua aturan itu, maka terlihat bahwa dalam PP Nomor 75 Tahun 2021 larangan rangkap jabatan pada BUMN hanya spesifik pada satu jabatan, yakni khusus direksi.

Tak genap sebulan, rangkap jabatan di UI santer dibicarakan usai Rektor Universitas Indonesia (UI) Ari Kuncoro diduga melanggar aturan rangkap jabatan. Pasalnya, selain menjabat sebagai rektor, Ari juga diketahui menjabat sebagai komisaris BUMN.

Selain menjadi orang nomor wahid di UI, Ari saat ini juga tercatat menjabat sebagai Wakil Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI. Ia diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPTS) BRI pada 18 Februari 2020 lalu.

Temuan dugaan rangkap jabatan itu lantas mendapat sorotan banyak pihak, yang tak sedikit mendesak agar Ari melepas jabatannya di perusahaan pelat merah. Namun demikian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) menyerahkan polemik rangkap jabatan rektor UI ke MWA UI.

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Nizam menjelaskan aturan tersebut berlaku karena UI merupakan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH). PTN BH memiliki otonomi yang lebih luas dalam hal akademik.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sesmawati