Netral English Netral Mandarin
19:26wib
Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi dunia saat ini penuh dengan ketidakpastian dan persoalan yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem perawatan kesehatan Singapura terancam kewalahan menghadapi lonjakan covid-19.
BPK Temukan Rp763,85 Miliar Terbuang Percuma di BUMD DKI Jakarta, Netizen: Zaman Ahok dah Didemo Habis-habisan

Selasa, 20-Juli-2021 07:37

Ilustrasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Foto : Metro Time News
Ilustrasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
21

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Temuan BPK di mana ada dana besar di DKI Jakarta yang disebut-sebut “terbuang percuma” ramai mendapat sorotan warganet. 

Di akun FB Mak Lambe Turah, Selasa 20 Juli 2021, malah ada netizen yang mengaitkan dengan zaman Basuki Tjahja Purnama atau Ahok.

Dhed: “Rakus...”

Wida Janjee: “Serakah.”

Gita O Andini: “Garong..”

Nuha Setiawan: “Moga cepet keciduk pelakunya y mak..”

Ahen: “Wah kalo pas jaman nya ahok mah dah di demo abis2an tuh...napa pas jaman nya si wan .... aman2 aja ya.”

Untuk diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan terdapat total lebih Rp763,85 miliar dana yang terbuang percuma di tiga perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. 

Satu dari tiga BUMD yang menjadi entitas pemeriksaan, yakni PT Jakarta Propertindo (PT Jakpro).

Pada PT Jakpro, BPK menemukan permasalahan terdiri atas tiga bagian. Pertama, pekerjaan pembangunan menara telekomunikasi sebesar Rp221,19 miliar pada 2015-2018. 

Kedua, penyimpangan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan pembangunan infrastruktur GPON sebesar Rp104,14 miliar. 

Ketiga, permasalahan lainnya sebesar Rp16,59 miliar. Baca juga: Kent: Polisi Harus Gerak Cepat Selidiki Terbakarnya Dua Gudang Vaksin di Jakarta

Diketahui juga, PT Jakpro ditunjuk oleh Pemprov DKI untuk pembangunan infrastruktur Formula E di Jakarta, dan telah melakukan renegosiasi dengan Pihak FEO. 

Namun, BPK DKI Jakarta menilai Jakpro belum optimal dalam melakukan renegosiasi dengan pihak FEO, di mana harapannya renegosiasi kerja sama dan status pendanaan yang telah disetorkan.

Menanggapi temuan BPK terkait atas terbuangnya dana Rp763,85 miliar secara percuma di tiga perusahaan BUMD milik Pemprov DKI Jakarta, Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Hardiyanto Kenneth, menyoroti kinerja PT Jakpro yang tidak optimal dalam renegosiasi dengan FEO terkait penarikan bank garansi.

"Dalam temuan BPK ada dana ratusan miliar di tiga BUMD Pemprov DKI Jakarta itu yang terbuang percuma, dan salah satunya PT Jakpro. Artinya, kinerja PT Jakpro patut dipertanyakan. Selain itu mereka juga tidak optimal dalam renegosiasi dengan FEO Formula E, padahal DKI Jakarta sudah menyetor uang Rp983,3 miliar ke FEO," kata Kenneth dalam keterangannya, Senin 12 Juli 2021.

Diketahui, Federasi Otomotif Internasional telah mengumumkan kalender seri balap sementara mobil listrik Formula E musim 2020/2021 tersebut. 

Kalender seri sementara tersebut sudah disetujui oleh Dewan Motor Sport Dunia, pada Jumat 19 Juni 2021. 

Dalam jadwal tersebut, Jakarta tidak masuk dalam daftar. Seperti diketahui, seri di Jakarta sebelumnya batal digelar dengan alasan Pandemi Covid-19 .

Pria yang akrab disapa Kent itu pun kembali menegaskan meminta kepada Pemprov DKI Jakarta untuk membatalkan pagelaran Formula E di Jakarta dan segera mengembalikan dana tersebut untuk keperluan penanganan pandemi Covid-19. Berdasarkan pernyataan Wagub DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, bahwa pagelaran Formula E tidak akan dibatalkan, dan dananya tidak akan hangus serta digelar pada tahun 2022.

Kent mengaku heran dengan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang tetap keukeuh untuk menyelenggarakan acara Formula E di Jakarta pada 2022. Padahal pandemi Covid-19 belum jelas kapan akan berakhir. 

"Kenapa tetap harus dipaksakan untuk menyelenggarakan Formula E di tengah Pandemi Covid-19, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Sudah lah Pak Anies tak perlu mengatur siasat untuk tetap keukeuh menyelenggarakan pagelaran Formula E ini. Jadi pemimpin itu harus adaptif, harus bisa melihat perkembangan zaman. Pak Anies harus bisa mempertimbangkan untuk alasan kemanusiaan. Indonesia tidak ada urgensi untuk melaksanakan pagelaran ini, karena permasalahan pandemi Covid-19 yang semakin parah dan belum tahu kapan akan berakhir," tutur Kent.

Menurutnya, DKI Jakarta masih belum mampu untuk menggelar pagelaran Formula E di tengah landemi Covid-19 dan anggaran yang masih defisit. 

"Jangan sok-sok an, kita masih belum mampu. DKI Jakarta masih banyak kebutuhan yang mendesak, Masih banyak masyarakat DKI Jakarta yang kesusahan ekonomi karena akibat pandemi ini," katanya.

Kent menegaskan Tidak ada baiknya Pemprov DKI ngotot untuk mengadakan acara seperti ini, sebab anggaran masih defisit. Lebih banyak mudaratnya di banding manfaatnya jika ngotot tetap dilaksanakan.

"Lucu menurut saya, satu sisi Pemprov DKI bicara kemana-mana bahwa mereka tidak punya anggaran untuk menangani pandemi Covid-19, sampai meminjam ke Pemerintah Pusat. Tetapi di satu sisi anggaran dihambur-hamburkan seperti ini tanpa ada pertanggung jawaban. Menurut saya kembalikan saja anggaran ini ke kas daerah. Masyarakat Jakarta lebih membutuhkan anggaran tersebut dibanding pagelaran Formula E," ketus Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu.

Oleh karena itu, Kent juga meminta kepada penegak hukum seperti Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Bareskrim Polri untuk bisa melakukan klarifikasi kepada Gubernur terkait dengan anggaran Formula E yang menelan biaya hampir Rp1 triliun itu.

"Penegak hukum harus benar-benar bisa membantu menyingkapi anggaran yang memakan dana hampir Rp1 triliun, itu semua adalah uang masyarakat DKI Jakarta yang terhormat dan digunakan di waktu yang tidak tepat. Saat ini DKI Jakarta membutuhkan uang yang sangat besar untuk penanganan Covid-19," tegas Kent.

Dalam menangani Covid-19 di Jakarta, Kent berharap agar Gubernur bisa melakukan Refocusing Anggaran untuk menangani pandemi ini. Beberapa pos anggaran yang dapat dilakukan pemotongan antara lain, anggaran TGUPP, hibah, pembelian tanah dan juga Formula-E.

"Pak Anies harus melakukan recofusing anggaran di APBD-Perubahan 2021. Potong semua anggaran yang tidak penting dan batalkan Formula-E lalu alihkan untuk penanganan Covid-19, karena keselamatan masyarakat DKI Jakarta lebih penting dibanding pagelaran seperti ini. Pandemi yang tidak kunjung berakhir ini, dan tentunya akan ada konsekwensi tersendiri yaitu dibutuhkan anggaran yang sangat besar untuk bantuan sosial bagi masyarakat DKI Jakarta yang terdampak karena kebijakan PPKM Darurat ini. Belum lagi insentif untuk tenaga kesehatan serta obat obatan untuk masyarakat yang terdampak," pungkas Kent.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sulha Handayani