Netral English Netral Mandarin
04:14 wib
Indonesia menempatkan tiga wakilnya pada babak perempat final Toyota Thailand Open 2021 yang akan berlangsung di Impact Arena, Bangkok, Jumat (22/1). Pemerintah resmi memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama dua pekan mulai 25 Januari hingga 8 Februari 2021.
BPOM Diminta Independen dan Tidak Terbebani Target Penyuntikan Vaksin Covid-19

Rabu, 06-January-2021 18:00

Mufida meminta BPOM tidak terbebani dengan target vaksinasi pemerintah.
Foto : Independensi.
Mufida meminta BPOM tidak terbebani dengan target vaksinasi pemerintah.
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pemerintah secara resmi telah mengirimkan vaksin Covid-19 ke beberapa daerah. Pengiriman vaksin tersebut tetap dilakukan meskipun hingga saat ini, vaksin Sinovac tersebut belum mendapatkan izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). 

Dalam kesempatan lain, Kepala BPOM Penny Lukito menyatakan bahwa vaksin tersebut hanya didistribusikan saja dan belum boleh diberikan kepada masyarakat. 

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati mendukung BPOM bahwa vaksin Covid-19 belum boleh disuntikkan kepada masyarakat.



Mufida meminta BPOM tidak terbebani dengan target vaksinasi pemerintah, sehingga mengeluarkan izin edar penggunaan vaksin Covid-19 pada tanggal tertentu.

Pasalnya, Mufida menyebut, izin edar vaksin Covid-19 dari BPOM harus sesuai dengan hasil uji klinis yang memperhatikan kelayakan edar dan keamanan.

"Batasnya bukan waktu, maksudnya harus diizinkan pada tanggal segini atau segitu. Tapi, batasnya adalah ketuntasan hasil uji klinis tentang efektifitas dan efikasi dari virus tersebut," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (6/1/2021).

"Lebih baik kita lakukan kajian yang mendalam dengan segala plus minusnya, daripada terburu-buru menyetujui keluarnya izin edar tapi ternyata sebetulnya hasilnya belum memadai untuk dikeluarkan izin itu. BPOM tidak perlu terbebani harus keluarkan izin pada tanggal tertentu. Target BPOM adalah keamanan, efikasi dan mutu dari vaksin," sambungnya. 

Mufida menegaskan, BPOM harus dijauhkan dari tekanan dari pihak manapun agar dapat bekerja dengan sebaik-baiknya. "Karena itu, kami mendukung penuh BPOM untuk bekerja sesuai dengan standar dan prosedur ilmiah yang selama ini menjadi ciri khas BPOM," ujarnya. 

Lebih lanjut, Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini mengingatkan, pemerintah harus menjamin semua vaksin yg beredar telah memenuhi standar kelayakan dan mendapatkan izin untuk dapat diedarkan dan juga halal. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sulha Handayani