3
Netral English Netral Mandarin
05:58 wib
Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri dugaan korupsi Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah dalam sejumlah proyek infrastruktur lainnya di Sulsel. Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan program vaksinasi mandiri atau gotong royong tidak ditujukan untuk komersil.
Buya Syafii: Tak Perlu Main 'Buzzer-buzerran', Gunakan Syahwat Ingin Berkuasa yang Elegan

Rabu, 10-Februari-2021 09:32

Buya Syafii bersama Dedi Mahardi
Foto : Istimewa
Buya Syafii bersama Dedi Mahardi
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak masyarakat agar aktif menyampaikan masukan dan kritik terkait pelayanan publik. Menurutnya, pemerintah membutuhkan kritik dari rakyat.

Namun, di media sosial, ajakan presiden agar warga aktif mengkritik pemerintah ternyata dikaitkan dengan keberadaan buzzer. Seperti kita ketahui, kiprah buzzer yang disebut-sebut sering membuat gaduh situasi bukanlah hal asing di masyarakat.

Mantan Ketum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif (Buya Syafii) mengatakan bahwa dalam situasi yang berat saat ini, sebaiknya antara pihak pemerintah dan oposisi agar dapat berkomunikasi secara arif dan bijaksana.

"Dalam situasi yg sangat berat ini antara pemerintah dan pihak sebelah semestinya mampu membangun budaya politik yang lebih arif, saling berbagi, sekalipun sikap kritikal tetap dipelihara," kata Buya Syafii melalui pernyataan tertulis yang disampaikan salah satu muridnya, Dedi Mahardi, kepada Netralnews, Selasa (10/2/21).

"Tidak perlu main 'buzzer-buzerran' yang bisa menambah panasnya situasi. Pihak pemerintah sebagai pengendali kekuasaan juga harus terus terang jika memang telah melakukan kekeliruan dalam bidang apa pun," imbuh Buya.

"Sebaliknya di pihak sebelah, syahwat utk berkuasa harus dilakukan melalui cara-cara demokrasi yang elegan. Semangat satu bangsa dan  satu tanah air mesti didahulukan...," tegas Buya Syafii.

Sementara sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi sempat bicara soal kritik saat menerima laporan tahunan Ombudsman pada Senin (8/2/2021). Jokowi kala itu mendorong masyarakat lebih aktif melaporkan kritik dan potensi maladministrasi pelayanan publik.

"Semua pihak harus menjadi bagian dari proses untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Masyarakat harus lebih aktif menyampaikan kritik masukan ataupun potensi maladministrasi dan para penyelenggara pelayanan publik juga harus terus meningkatkan upaya perbaikan-perbaikan," ujar Jokowi

Pihak Istana juga menekankan mengenai pentingnya kritik dan saran bagi pemerintah. Seskab Pramono Anung mengatakan kritik yang keras dan terbuka akan membuat pembangunan lebih terarah.

"Sebagai negara demokrasi, kebebasan pers merupakan tiang utama untuk menjaga demokrasi tetap berlangsung. Bagi pemerintah, kebebasan pers adalah sesuatu yang wajib dijaga dan bagi pemerintah kebebasan pers, kritik, saran, masukan itu seperti jamu, menguatkan pemerintah. Dan kita memerlukan kritik yang terbuka, kritik yang pedas, kritik yang keras karena dengan kritik itulah pemerintah akan membangun lebih terarah dan lebih benar," kata Pramono saat menyampaikan ucapan selamat Hari Pers Nasional 2021 seperti ditayangkan akun YouTube Sekretariat Kabinet, Selasa (9/2/2021).

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto