3
Netral English Netral Mandarin
23:47 wib
Kementerian Lingkungan Hidup mengungkap ada peningkatan titik panas yang berpotensi menyebabkan kebakaran hutan di beberapa provinsi. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan kegiatan sekolah tatap muka bisa dilakukan pada semester kedua tahun ini, atau tepatnya pada Juli 2021 mendatang.
Buzzer Jokowi Ingin Diberangus, Eko: Kritik Artis K-Pop Aja Diserang Netizen, Masa Kritik Jokowi Dibalas Malah Cengeng?

Kamis, 11-Februari-2021 15:15

Pegiat Media Sosial Eko Kuntadhi
Foto : Facebook
Pegiat Media Sosial Eko Kuntadhi
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM – Pegiat media sosial Eko Kuntadhi menuduh kelompok yang anti buzzer sebagai kaum yang cengeng. Pasalnya, di dunia medsos, serangan dan buly an sudah wajar terjadi, bahkan para pengkritik artis K-Pop saja akan diserang habis-habisan oleh pendukungnya. Jadi ia menolak ide yang meminta Presiden Joko Widodo untuk menertibkan para buzzer nya dan memberangus media sosial.

“Mengkritik Jokowi, dibalas dengan kritik oleh netizen malah cengeng. Menuduh bozar bazer. Minta Presiden jd otoriter berangus medsos.

Coba lu kritik artis K-Pop. Pasti diserang habis-habisan.

Terus lu nuduh mereka adalah bazer dari Korea Selatan?

Dibiayai LG dan Samsung?” tulis Eko di akun Twitternya, Kamis (11/2/2021).

Desakan agar pemerintah menertibkan buzzernya keluar dari beberapa tokoh di antaranya Sujiwo Tejo dan juga Ketua YLBHI Asfinawati.

Asfinawati awalnya mengungkapkan bahwa sulit untuk tidak mengkaitkan buzzer itu sebagai pendukung pemerintah. Asfinawati kemudian mengungkapkan beberapa laporan mengenai buzzer itu.

"Kan pemerintah selalu bilang (buzzer) itu bukan dari mereka. Tapi kalau kita lihat sulit untuk menepis tidak adanya relasi, baik itu relasi dari mereka yang mendukung Pak Jokowi ketika mencalonkan diri atau dari yang lain-lain," kata Asfinawati kepada wartawan, Selasa (9/2/2021).

Ia mengatakan pemerintah harusnya bisa mengendalikan oknum yang menjadi buzzer itu. Sebab, menurut Asfinawati oknum tersebut adalah pendukung pemerintah dan ada di bawah pemerintah.

"Ya menurut saya pada akhirnya pasti tidak bisa 100 persen dikontrol tapi sebagian besar sebetulnya bisa dikendalikan oleh pemerintah baik dalam lembaga yang ada di bawah dia maupun orang-orang yang menjadi pendukungnya," katanya.

Lebih lanjut Asfinawati menyinggung buzzer yang kebal dengan UU ITE. Berbeda dengan oposisi yang melakukan kritikan di media sosial.

"Juga salah satu indikasi bahwa ada diskriminasi penegakan hukum kalau yang melakukan kesalahan adalah oposisi atau orang yang kritis meskipun sudah di-take down postingannya, minta maaf tetap dikriminalisasi, tetap dikriminalkan. Tetapi kalau sebaliknya influencer yang sering membantu narasi-narasi pemerintah dia seperti kebal hukum," katanya.

Menurut Asfinawati, serangan buzzer itu sejatinya sudah bisa dilihat. Seperti buzzer yang memproduksi serangan kepada pihak oposisi yang suka mengkritisi.

"Itu dan sebetulnya simpul-simpulnya kelihatan ya, simpul yang produksi dan mengorkestrasi serangan-serangan itu kan sebenarnya udah ketahuan. Seperti yang saya katakan tadi, ada dua sebagai pendukung dia maupun ada, ada di bawah kalau tadi bagian dari influencer yang dibayar dengan uang negara itu kan lain lagi pendekatannya," ia menjelaskan.

Selain itu, Asfinawati  juga menanggapi pernyataan Sekretaris Kabinet Pramono Anung yang menyatakan pemerintah terbuka dengan kritik. Menurut Asfin, pertanyaan dari Istana itu harus diimplementasikan.

"Sebagai sebuah pernyataan formal itu kan baik ya, pernyataan yang betul dan baik. Tetapi agar pernyataan itu mendarat maka harus ada kebijakan-kebijakan yang diambil. Salah satu kebijakan yang ada dalam kontrol pemerintah sebagai kepada pemerintahan adalah politik hukum, politik hukumnya jangan melakukan kriminalisasi kepada orang yang melakukan kebebasan berpendapat," ia menambahkan.

Reporter : Dimas Elfarisi
Editor : Nazaruli