Netral English Netral Mandarin
09:49wib
Pemerintah Indonesia kritik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang luput menyoroti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara maju. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Sabtu (25/9/2021) dini hari.
Cegah Lonjakan Kasus Positif COVID-19, Guru Besar FKUI Sarankan Pemerintah Berhati-hati Longgarkan Pembatasan

Senin, 02-Agustus-2021 12:20

Penyekatan jalan raya di Jakarta saat pemberlakuan PPKM.
Foto : TMC Polda Metro Jaya
Penyekatan jalan raya di Jakarta saat pemberlakuan PPKM.
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sehari jelang berakhirnya masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4, angka penularan COVID-19 memang masih tinggi.

Meski demikian, jika dibandingkan dengan awal periode pemberlakuan pembatasan tersebut, sudah banyak perbaikan yang dicapai.

Beban rumah sakit sudah turun cukup signifikan dan masyarakat lebih mudah mendapatkan pertolongan kesehatan.

Berdasarkan fakta tersebut, Guru Besar Paru FKUI, Prof Tjandra Yoga Aditama menilai, pemerintah perlu berhati-hati bila nantinya memutuskan menambah pelonggaran, termasuk dalam penerapannya yang sebaiknya dilakukan secara bertahap.

"Untuk itu, kalau toh akan dilakukan kemungkinan ke dua ini maka pemilihan pelonggaran perlu dilakukan dengan amat hati-hati, tentu dilakukan secara bertahap dan dapat disesuaikan lagi dari waktu ke waktu kalau diperlukan," terangnya melalui pesan elektronik, Senin (2/8/2021).

Menurutnya, pelonggaran tambahan memungkinkan kasus bisa meningkat yang berimbas rumah sakit akan kembali dipenuhi pasien COVID-19.

"Kemungkinan memberikan beberapa tambahan pelonggaran lagi, tentu dengan konsekuensi kemungkinan kasus akan dapat meningkat lagi dan rumah sakit akan penuh lagi," kata dia.

Di sisi lain, kegiatan yang masih harus dibatasi secara sosial juga sebaiknya dipatuhi dengan ketat dan tidak terbawa ikut longgar.

Lalu bagaimana dengan PPKM level 4, perlukah diperpanjang? Analisis situasi dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada 28 Juli 2021 menyatakan, apabila masih terjadinya penularan amat tinggi di masyarakat, maka perlu adanya upaya menekan hal ini melalui implementasi ketat public health and social measures (PHSM).

Dari sisi angka penularan, bila membandingkan data 1 Agustus lalu dengan 3 Juli 2021, terjadi peningkatan kasus. Angka kasus pada 1 Agustus lalu berada di angka 30.768, atau lebih tinggi dibandingkan 3 Juli yang angka kasusnya mencapai 27.913.

Sementara itu, berdasarkan angka kepositifan total, pada 3 Juli 2021 jumlahnya sebesar 25,2 persen, sementara menurut PCR/TCM angkanya 36,7 persen. Angka ini naik pada 1 Agustus, menjadi 27,3 persen dan 52,8 persen berdasarkan PCR/TCM.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan situasi dikatakan sudah terkendali apabila angka kepositifan di bawah 5 persen.

Melihat ini, menurut Tjandra, situasi akan menjadi lebih terkendali bila pemerintah meneruskan PPKM.

Namun, keputusan ini perlu dibarengi jaminan bantuan sosial bagi semua orang yang terdampak.

"Dengan meneruskan PPKM maka situasi yang mulai membaik akan menjadi lebih terkendali dan terjaga baik untuk tidak meningkat lagi," kata Tjandra, seperti dilansir dari Antara.

Penerapan PPKM level 4 menandakan wabah yang tidak terkendali dengan kapasitas respon kesehatan yang terbatas atau sudah tidak memadai, sehingga memerlukan upaya ekstensif untuk menghindari penambahan bermakna angka kesakitan dan kematian akibat pelayanan kesehatan yang sudah amat kewalahan.

Menurut Tjandra, akan sangat baik apabila setiap kabupaten/kota memiliki data rinci mengenai penularan kasus di wilayahnya sehingga keputusan apapun yang akan mereka ambil benar-benar berbasis data ilmiah atau evidence-based decision making process. 

Reporter : Antara
Editor : Irawan HP