Netral English Netral Mandarin
02:09wib
Pemerintah Indonesia kritik Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang luput menyoroti kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara maju. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin pada Sabtu (25/9/2021) dini hari.
Covid-19 Kian Mengganas, Ini Kritik dan Saran Wanita Emas Buat Pemerintah

Sabtu, 26-Juni-2021 22:20

Pasien Covid-19 di Sejumlah RS
Foto : Istimewa
Pasien Covid-19 di Sejumlah RS
9

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Umum Partai Era Masyarakat Sejahtera (Emas) Hasnaeni Moein alias Wanita Emas, menyampaikan kritik dan saran kepada pemerintah untuk mengatasi lonjakan Covid-19 yang kian mengganas, khususnya di Jakarta dan sekitarnya.

Hasnaeni mengatakan, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, maka pemerintah harus lebih serius melakukan penelusuran atau pelacakan (tracing) terhadap orang-orang yang terpapar virus corona.

"Jadi mata rantainya harus diputus. Salah satu upaya memutus mata rantai juga bisa dilakukannya dengan menandai orang- orang yang terinfeksi Covid, namun tak memiliki gejala," kata Hasnaeni melalui keterangan tertulis, Sabtu (26/6/2021).

"Misal kayak saya contohnya. Dari siapa saya kenanya. Jadi begitu sudah kena atau OTG itu harus diberi gelang, pakai barcode. Sehingga bisa ketahuan penularannya dari siapa, kemana saja," kata Hasnaeni melalui keterangan tertulis, Jumat (25/6/2021).

Wanita Emas juga meminta pemerintah lebih serius melakukan pencegahan dan tegas dalam membuat kebijakan untuk menanggulangi penyebaran Covid-19.

"Jangan ketika terjadi lonjakan, pemerintah baru bertindak. Upaya-upaya pencegahan menurutnya juga harus digencarkan, serta tegas dalam mengambil kebijakan," ujarnya.

Selain itu, Wanita Emas meminta pemerintah menambah kapasitas tempat isolasi dan fasilitas perawatan, termasuk tempat tidur bagi pasien isolasi Covid-19, terutama untuk masyarakat miskin.

"Orang miskin seakan tidak punya hak untuk sakit Covid. Karena mereka pasti kesulitan untuk mendapatkan kamar untuk dirawat. Saya saja kesulitan mencari kamar president suite. Lain halnya kalau pejabat yang terpapar Covid. Harapan saya kesenjangan ini diperhatikan pemerintah, dihilangkan," ungkapnya.

Lebih lanjut, mantan bakal calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 itu juga menyoroti soal program vaksinasi dari pemerintah.

"Harus dijelaskan mengapa orang sudah vaksin namun tetap tertular. Lalu juga permudah akses masyarakat untuk vaksin. Ini disuruh pemerintah vaksin, tapi begitu vaksin susah, syaratnya banyak, antrinya panjang. Ya malas orang kalau begitu," pungkas Hasnaeni.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P