Netral English Netral Mandarin
14:57wib
TNI Angkatan Udara melayangkan permintaan maaf atas peristiwa kekerasan yang dilakukan dua oknum prajuritnya terhadap warga sipil di Merauke, Papua, Senin. Pemerintah Amerika Serikat kembali mengimbau kepada para penduduk dan pemukim kembali mengenakan masker guna mencegah infeksi virus corona (Covid-19) varian Delta.
Dag Dig Dug! RI Bakal Tak Bisa Bayar Utang lalu Tanggung Jawab Utang Bakal Jadi Dalih Jokowi 3 Periode?

Rabu, 23-Juni-2021 13:30

Andi Arief
Foto : CNN Indonesia
Andi Arief
5

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kekhawatiran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap jumlah utang Indonesia dan khawatir tak bisa mengembalikan menjadi perhatian publik. 

Politikus muda Demokrat, Andi Arief berharap semua itu menjadi hikmah dan berharap ada jalan keluarnya. 

“Mudah-mudahan ada hikmah dan jalan keluar. Utang Membengkak, BPK Khawatir Pemerintah Tak Sanggup Bayar,” kata Andi Arief, Rabu 23 Juni 2021.

Sejumlah netizen memberikan tanggapan terhadap cuitan Andi Arief. Bahkan ada juga yang mengungkit bahwa kekahatiran sebenarnya sudah ada sebelum Indonesia putuskan utang. 

Ada pula yang menduga-duga skenario Jokowi 3 periode dengan dalih sebagai bentuk tanggung jawab membayar utang.

@AiraAfniAmalia: “Khawatir kok baru skrng? Kami, rakyat, diperiode 1 jauh² hari justru sdh khawatir saat PEMERINTAH MABUK UTANG. Tp klo rakyat protes, pemerintah sllu bilang masih dlm batas aman dan Buzzer²pun ramai hantam rakyat yg bersuara agar pemerintah stop utang.”

@hdsambodo: “Gak masuk akal kan klo jalan keluarnya tambah 3 periode..? Apa gak makin hancur..?”

@mawisevendry: “Kemarin baca berita 2 skenario untuk 3 periode, apakah ini skenario ke 3 dengan dalih tanggung jawab bayar hutang?”

Untuk diketahui, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khawatir kemampuan pemerintah dalam membayar utang dan bunga utang menurun. 

Pasalnya, terjadi tren penambahan utang terutama akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan utang dan biaya bunga yang ditanggung pemerintah ini melampaui pertumbuhan PDB nasional.

Ketua BPK Agung Firman Sampurna mengatakan, pandemi Covid-19 memang telah meningkatkan defisit, utang, dan sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang berdampak pada pengelolaan fiskal. Baca juga: Jadi Kontroversi, Berapa Utang Pemerintah di Era Jokowi?

"Meskipun rasio defisit dan utang terhadap PDB masih di bawah rasio yang ditetapkan dalam Perpres 72 dan UU Keuangan Negara, tapi trennya menunjukkan adanya peningkatan yang perlu diwaspadai pemerintah," kata Agung dalam Rapat Paripurna seperti dilansir Kompas.com, Selasa (22/6/2021).

Agung menuturkan, penurunan kemampuan bayar pemerintah menjadi dikhawatirkan lantaran indikator kerentanan utang tahun 2020 melampaui batas yang direkomendasikan IMF dan International Debt Relief (IDR). 

Asal tahu saja sepanjang tahun 2020, utang pemerintah sudah mencapai Rp 6.074,56 triliun. Posisi utang ini meningkat pesat dibandingkan dengan akhir tahun 2019 yang tercatat Rp 4.778 triliun. 

BPK menyoroti, rasio debt service terhadap penerimaan sebesar 46,77 persen. Angkanya melampaui rekomendasi IMF pada rentang 25-35 persen. 

"Begitu juga dengan pembayaran bunga terhadap penerimaan sebesar 19,06 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 4,6-6,8 persen dan rekomendasi IMF sebesar 7-10 persen," tutur Agung. 

Kemudian, rasio utang terhadap penerimaan sebesar 369 persen, melampaui rekomendasi IDR sebesar 92-167 persen dan rekomendasi IMF sebesar 90-150 persen. 

"Tak hanya itu, indikator kesinambungan fiskal Tahun 2020 yang sebesar 4,27 persen juga melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 - Debt Indicators yaitu di bawah 0 persen," pungkas Agung. 

Sepanjang tahun 2020, pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 1.647,78 triliun atau 96,93 persen dari anggaran. Sedangkan realisasi belanjanya mencapai Rp 2.595,48 triliun atau 94,75 persen. 

Dengan demikian, fiskal mengalami defisit sebesar Rp 947,70 triliun atau sekitar 6,14 persen dari PDB. Pada tahun 2023 mendatang, Indonesia berkomitmen mengembalikan defisit sekitar 3 persen dari PDB.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Irawan HP