Netral English Netral Mandarin
22:00wib
Putri salah satu pendiri Microsoft, Bill Gates yakni Jennifer Gates, sudah resmi menikah dengan pacarnya. Ia menikah dengan pria muslim dari Mesir bernama Nayel Nassar. Tim bulu tangkis putri China menjadi juara Piala Uber 2020 setelah mengalahkan Jepang pada final yang berlangsung di Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu (17/10/2021) dini hari WIB.
Dana Rights Issue Klaim Perkuat Pembiayaan Ultra Mikro Bantu Pemulihan Ekonomi

Rabu, 21-Juli-2021 14:40

Ilustrasi UMKM
Foto : Istimewa
Ilustrasi UMKM
19

JAKARTA, NETRALNEWS. COM

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI dinilai akan mampu mendapat kepercayaan penuh dari investor publik saat rights issue, sehingga dana yang diperoleh dapat optimal untuk meningkatkan kinerja pembiayaan segmen ultra mikro di masa pemulihan ekonomi yang terdampak pandemi.

Senior Faculty Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Moch. Amin Nurdin menilai kontribusi investor publik berpotensi maksimal karena reputasi BRI yang sangat baik dalam pembiayaan dan pemberdayaan di segmen mikro nasional.

Karena itu dia memproyeksikan kontribusi pemegang saham publik dalam penerbitan saham baru untuk pembentukan holding BUMN Ultra Mikro (UMi) akan berada di kisaran Rp20 triliun hingga Rp40 triliun. "Dengan dana tersebut, Bank BRI sebagai induk holding akan mampu mendorong kinerja holding lebih kuat lagi," katanya di Jakarta, (2/7/2021). 

Sebelumnya pada pertengahan Juni lalu, BRI telah mempublikasikan keterbukaan informasi terkait rencana rights issue. BRI menjadi induk holding BUMN sektor UMi-UMKM diawali dengan pelaksanaan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD).

Dalam rights issue ini, Perseroan akan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 28,67 miliar seri B atau setara dengan 23,25% saham BBRI saat ini dengan nilai nominal Rp50 per saham. Pemerintah selaku pemegang saham pengendali akan mengambil bagian atas seluruh HMETD yang menjadi haknya melalui mekanisme inbreng atas saham milik pemerintah di Pegadaian dan PNM masing-masing 99,99%.

Seperti diketahui, Pemerintah telah menerbitkan landasan hukum pembentukan holding dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2021. Sesuai PP tersebut, holding terdiri atas tiga entitas BUMN yakni BRI, PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Masyarakat Madani (Persero) atau PNM. Pada Kamis (22/7) besok BRI akan menggelar RUPSLB dengan agenda persetujuan atas rights issue kepada para pemegang saham.

Terkait hal itu, Amin memproyeksikan suntikan dana segar utamanya akan dipergunakan bank berkode saham BBRI itu untuk memastikan kualitas kredit di segmen UMi dan UMKM. Menurutnya, hal itu sangat diperlukan mengingat segmen UMi dan UMKM adalah salah satu penopang ekonomi nasional.

Segmen tersebut membutuhkan stimulus yang maksimal di tengah masa-masa sulit seperti ini. Amin menilai segmen usaha tersebut adalah yang kinerjanya paling cepat pulih jika mendapat stimulus tepat, sehingga membutuhkan suntikan modal kerja yang tak kalah cepat. "Bagaimana pun kita tetap perlu berasumsi bahwa hampir semua pelaku ultra mikro masih membutuhkan relaksasi di tengah periode sulit ini," katanya.

Dia pun meyakini BRI sudah menyiapkan dana pencadangan yang cukup besar sebelum penerbitan saham baru. Sehingga, dalam menghadapi berbagai kemungkinan pasca holding, keuangan BRI akan selalu dalam kondisi prima.

Amin menambahkan, karena perannya yang besar terhadap ekonomi nasional, keberpihakan pemerintah terhadap segmen UMKM dan UMi sangat besar. Karena itu bukan tidak mungkin ekspansi kinerja holding akan dipacu lebih efektif terutama setelah pandemi mulai kondusif.

Mengutip data Kementerian Koperasi dan UKM, hingga 2019 saja terdapat sekitar 64 juta unit usaha mikro termasuk ultra mikro di dalamnya. Jumlah itu setara 98% lebih dari total unit usaha nasional.

*ULTRA MIKRO & UMKM SEMAKIN UNTUNG*Sementara itu, ekonom PT Bank Permata Tbk., Josua Pardede menilai holding BUMN UMi mampu lebih memberdayakan ekosistem usaha ultra mikro dan meningkatkan kemampuan efisiensi pelaku usaha di segmen tersebut.

Hal tersebut sangat berdasar. Mengingat selama ini tanpa holding, perusahaan pelat merah yang fokus pada pemberdayaan usaha masyarakat kecil melakukan pembiayaan UMKM secara terpisah sehingga memiliki economic of scale yang rendah dan berimplikasi pada biaya dana yang tinggi.

"Dengan konsolidasi ini, diharapkan pool of fund menjadi semakin besar, sehingga mendorong penurunan cost of fund dari pembiayaan UMKM. Menurunnya cost of fund kemudian akan mampu menekan bunga yang diberikan, sehingga para pelaku UMKM dapat memiliki pendanaan yang lebih murah," ujarnya dalam kesempatan terpisah.

Dia pun mengatakan konsolidasi ini akan mampu membuat ekosistem yang lebih terintegrasi sehingga akses layanan jasa keuangan lebih mudah. Dengan demikian, implikasinya sangat positif karena dapat menekan performa lembaga pembiayaan yang ilegal alias non-formal atau shadow banking yang biasa menjerat masyarakat dengan bunga tinggi.

"Dengan konsolidasi lembaga pembiayaan, diharapkan akses pendanaan dapat lebih terjangkau, disertai suku bunga yang rendah sehingga dapat memperkuat profitabilitas usaha UMKM," ungkapnya.

Adapun dari sisi manajemen risiko, Josua menilai sinergi ketiga perusahaan pemerintah tersebut akan mendukung konsolidasi data debitur mikro secara nasional, sehingga masing-masing perseroan dapat menjaga risiko kredit.

Di sisi lain, langkah strategis pemerintah ini dapat menumbuhkan usaha wong cilik baru. Hal itu akan mendorong potensi pertumbuhan baru bagi perseroan. Artinya, antara usaha wong cilik dengan korporasi yang dimiliki negara akan saling membangun dan tercipta hubungan mutualisme.

"Dengan demikian, data debitur lebih terintegrasi dan pengelolaan risiko kredit pun diharapkan akan tetap terjaga. Bahkan, dapat menangkap banyak potensi pertumbuhan baru di segmen mikro," tutupnya.

Reporter : PD Djuarno
Editor : Sulha Handayani