Netral English Netral Mandarin
12:22wib
Publik dihebohkan dengan ucapan selamat hari raya dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas kepada umat Baha'i. Video itu jadi sorotan karena Baha'i bukan salah satu dari enam agama yang diakui negara. Menaker Ida Fauziyah menyatakan karyawan dengan gaji di atas Rp 3,5 juta tetap bisa mendapatkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) sebesar Rp 1 juta.
Daripada Jalur Sepeda Sudirman-Thamrin Dibongkar, Mending Semua Kendaraan Dilarang, Geisz Chalifah: Rakyat Biasa Lebih Cerdas dari Wakilnya

Sabtu, 19-Juni-2021 08:35

Anies Baswedan sedang bersepeda di jalur sepeda dan Geisz Chalifah
Foto : Kolase Netralnews
Anies Baswedan sedang bersepeda di jalur sepeda dan Geisz Chalifah
4

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Geisz Chalifah merasa terusik dengan polemik jalur sepeda Sudirman-Thamrin yang dibangun Gubernur DKI Jakarta bakal dibongkar. 

Usulan itu mula-mula disampaikan oleh anggota DPR. Oleh sebab itu, Geisz Chalifah menyindir anggota DPR tersebut sebagai wakil rakyat yang sering kali kalah pintar dengan rakyat. 

“Ia menilai bahwa Rakyat biasa seringkali lebih cerdas dari wakilnya,” kata Geisz Chalifah, Sabtu 19 Juni 2021.

Apa yang disampaikan Geisz ditujukan saat memberi tanggapan terhadap pernyataan akun Maudy Asmara @Mdy_Asmara1701 yang mencuit:

“Daripada jalur sepeda yang dibongkar, gue lebih setuju kalau JL Sudirman - Thamrin semua kendaraan dilarang aja kecuali kendaraan umum.”

Untuk diketahui, jalur khusus sepeda yang dibuat di Jakarta mendapat komentar dari anggota dewan di DPR RI.

Adalah Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni yang meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengevaluasi jalur sepeda yang ada di Jakarta.

Menurutnya, adanya jalur sepeda justru menimbulkan diskriminasi antara pesepeda dan pengguna kendaraan bermotor.

"Kiranya Pak Kapolri melakukan evaluasi tentang jalur permanen sepeda yang sudah ada di Sudirman-Thamrin ini, jangan sampai ada isu tentang diskriminasi," ujar Sahroni dalam rapat kerja dengan Kapolri, Rabu 16 Juni 2021.

Efektivitas jalur sepeda juga perlu dievaluasi lebih lanjut. Ia mengkhawatirkan jika diskriminasi itu timbul, muncul dorongan untuk membuat jalur khusus untuk kendaraan selain sepeda.

"Terutama ada Korlantas di sini untuk menyikapi jalur permanen tersebut agar dikaji ulang, dilihat kembali efektivitasnya. Bila perlu dibuatkan kebijakan baru," ujar Sahroni.

Dia menjelaskan, jalur sepeda di Jakarta digunakan penuh oleh para sepeda hanya sekira dua jam saja. Sedangkan sisanya digunakan oleh kendaraan lain dan bahkan pesepeda tak menggunakan jalur tersebut.

"Jika ini tidak dikaji ulang atau dibongkar, khawatir para pengguna transportasi lain juga meminta kepada pemerintah untuk dibuatkan jalur khusus juga," ujar Bendahara Umum Partai Nasdem itu.

Sementara itu, Listyo mengaku sepakat agar jalur sepeda agar dibongkar. Namun, Polri disebutnya masih melakukan kajian agar menemukan formula yang teoat dalam menyikapi usulan tersebut.

"Kami akan terus mencari formula yang pas, kami setuju untuk masalah yang (jalur sepeda) yang permanen itu nanti dibongkar," ujar Listyo.

Polri, kata Listyo, akan terlebih dahulu melakukan studi banding ke negara-negara yang memiliki jalur sepeda di kotanya. Koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Perhubungan juga akan dilakukan dalam membahas jalur sepeda.

"Sehingga kemudian pengaturan rute sepeda, baik sepeda yang digunakan untuk bekerja maupun berolahraga, terkait dengan jamnya kemudian pengaturan luas wilayahnya," pungkasnya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Sulha Handayani