Netral English Netral Mandarin
05:22wib
Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan memprediksi, puncak gelombang Covid-19 varian Omicron akan terjadi pada pertengahan Februari hingga awal Maret 202. Pemerintah mengakui kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami lonjakan akibat transmisi lokal varian Omicron dalam sepekan terakhir.
Demo di Balai Kota DKI, Buruh Tantang Gubernur Anies jangan Cuma Nge-prank!

Rabu, 08-December-2021 19:40

Aksi buruh di depan Balai Kota DKI
Foto : Wahyu Praditya Purnomo
Aksi buruh di depan Balai Kota DKI
0

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Sejumlah serikat pekerja kembali menggelar aksi unjuk rasa memprotes penetapan upah minimum provinsi (UMP) pada Rabu (8/12/2021) di Balai Kota DKI Jakarta.

Aksi sendiri digelar buruh di Balai Kota DKI Jakarta serta Patung Kuda, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

Buruh menggelar aksi di depan Balai Kota sekitar pukul 11.00 WIB, dan berorasi selama 15 menit.

"Upah buruh kurang! Setiap hari kawan-kawan berantem dengan istrinya karena kenaikan upah tidak sesuai dengan prediksi!" seru salah satu orator.

"Kami menantang Gubernur Pak Anies, jangan cuma nge-prank, tapi buktikan secara konstitusional, PP 36 tidak berlaku. Kalau pemerintah pusat, Presiden dan DPR adalah suatu skenario melakukan penyengsaraan rakyat," lanjut orator.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Gubernur Anies sempat berucap bahwa dirinya tengah bersurat terhadap Kemenaker untuk mengubah formula penetapan UMP.

"Pak Anies kami datang lagi, sebagaimana janjinya kami ingin mempertanyakan soal formula penetapan UMP yang disampaikan kepada Kemenaker," teriak buruh. 

Tak hanya itu, massa buruh yang berasal dari berbagai serikat atau federasi yang ada ingin mengungkapkan kekecewaannya terkait kenaikan UMP DKI yang hanya sebesar 0,85 persen.

Sementara tuntutan mereka menginginkan kenaikan UMP DKI sebesar 10 persen.

Adapun hal lain yang mereka tuntut yakni kabar terbaru dari surat yang dikirimkan Anies kepada Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia terkait usulan peninjauan kembali formula penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Surat dengan nomor 533/-085.15 ini telah ditujukkan untuk Kemenaker RI pada 22 November 2021 lalu.

Usulan ini direkomendasikan lantaran Pemprov DKI melihat adanya ketidaksesuaian dan tidak terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dengan kondisi di lapangan.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Wahyu Praditya P

Berita Terkait

Berita Rekomendasi