Netral English Netral Mandarin
00:30wib
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mewacanakan mengganti maskapai BUMN PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dengan Pelita Air milik PT Pertamina (Persero). Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) akan menggelar unjuk rasa mengevaluasi 2 tahun kinerja Jokowi-Ma'ruf bersama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (Gebrak), Kamis (28/10).
Demokrat Kubu AHY: Bukti yang Diberikan Kubu Moeldoko Tidak Nyambung!

Kamis, 16-September-2021 20:52

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajaran elit dan kaderDemokrat
Foto : Istimewa
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama jajaran elit dan kaderDemokrat
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Kuasa Hukum DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Heru Widodo mengatakan, setiap upaya menggugat keputusan negara harus dengan tata cara dan penyertaan dokumen yang tentunya juga harus diakui negara.

Karenanya, Heru menilai bahwa dalil-dalil gugatan yang diajukan kubu Moeldoko terhadap Menkumham Yasona Laoly terkait penolakan pemerintah terhadap hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, tidak memenuhi persyaratan mendasar tersebut.

Hal itu disampaikan Heru usai mengikuti  sidang gugatan kubu Moeldoko di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur, Kamis (16/9/2021) yang beragendakan pembuktian dokumen. Dalam perkara ini Partai Demokrat sebagai tergugat dua intervensi. 

“Hal yang paling penting untuk mendaftarkan hasil sebuah kongres adalah surat keterangan dari Mahkamah Partai yang terdaftar di Kemenkumham," ujar Heru.

"Sementara surat yang pihak Moeldoko sampaikan, diterbitkan oleh Mahkamah Partai yang tidak tercatat di lembaran negara. Jadi, sudah tepat Menkumham menolak mengesahkan hasil KLB Deli Serdang,” tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Hinca Pandjaitan yang turut menyaksikan langsung persidangan menyebut bahwa bukti yang diberikan kubu KLB pimpinan Moeldoko tidak nyambung.

“Seperti yang kami duga, lagi-lagi mereka tidak dapat buktikan 2 hal utama, yaitu; Satu, dasar hukum apa yang digunakan untuk menyelenggarakan KLB?. Dua, siapa dan berapa pemilik suara sah yang hadir saat itu? Bukti yang diberikan tidak nyambung!," ungkap Hinca.  

Lebih lanjut, Hinca menilai jika hingga saat ini proses persidangan perkara tersebut berjalan dengan baik dan profesional, dimana Majelis Hakim memberikan kesempatan yang sama kepada masing- masing pihak untuk menyampaikan bukti, meskipun pihak Moeldoko tidak siap dan menunda-nunda penyerahan bukti mereka.

Sebagai informasi, untuk tahapan sidang selanjutnya adalah pengajuan bukti tambahan dan saksi fakta dari pihak Moeldoko yang diagendakan pada tanggal 23 September 2021. 

Sebelumnya diberitakan, pada 25 Juni 2021 lalu, pihak KLB Deli Serdang pimpinan Moeldoko menggugat Menkumham di PTUN Jakarta. Gugatan yang dilayangkan KLB Deli Serdang teregistrasi dengan No. 150/G/2021/PTUN.JKT.

Pihak KLB menggugat Surat Menkumham No. M. HH.UM.01.10-47 yang isinya menolak perubahan AD/ART dan Susunan Kepengurusan Partai Demokrat yang diajukan oleh pihak KLB. Penolakan itu diumumkan oleh Menkumham pada 31 Maret 2021.

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Sesmawati