Netral English Netral Mandarin
08:55wib
BMKG menyatakan gempa yang terus berlangsung di wilayah Ambarawa Kabupaten Semarang dan Kota Salatiga merupakan jenis gempa swarm dan perlu diwaspadai. Sejumlah calon penumpang pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, mengeluhkan soal aplikasi PeduliLindungi serta harga tes PCR yang dinilai mahal.
Demokrat Ingatkan Kubu Moeldoko Tak Diskreditkan Mahfud MD

Kamis, 14-Oktober-2021 19:45

Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sigit Raditya
Foto : Istimewa
Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sigit Raditya
7

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Direktur Eksekutif Partai Demokrat Sigit Raditya mengingatkan kubu Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang pimpinan KSP Moeldoko untuk tidak mendiskreditkan Menko Polhukam Mahfud MD.

Hal tersebut diungkapkan Sigit menanggapi pernyataan anak buah Moeldoko, Isnaini Widodo yang meminta Mahfud MD agar tidak mencampuri upaya hukum yang dilakukan Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.

Adapun Isnaini menyampaikan hal itu terkait pernyataan Mahfud MD bahwa gugatan uji materi AD/ART Partai Demokrat yang dilakukan kubu KLB melalui kuasa hukum Yusril Ihza Mahendra bakal sia-sia.

"Orang kalap sering silap. Mereka mengabaikan fakta bahwa ini bukan konflik internal Partai Demokrat," tegas Sigit Raditya dalam keterangannya, Kamis (14/10/2021).

Menurutnya, saat ini di internal Partai Demokrat sangat solid. Sejak awal, ungkap Sigit, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sudah menegaskan bahwa yang terjadi adalah upaya pihak eksternal dibawah pimpinan Moeldoko untuk mengkudeta Partai Demokrat.

"Isnaini sendiri sudah diberhentikan dari Partai Demokrat, jadi tidak pantas menyebut diri sebagai bagian internal partai," ujarnya.

Sigit menambahkan, pendapat anak buah Moeldoko yang menilai Mahfud sebagai Menko Polhukam seharusnya bersikap netral dan tidak mengeluarkan pernyataan yang terlalu jauh mencampuri urusan internal Partai Demokrat, merupakan  pendapat yang tidak masuk akal.

"Pernyataan dia ini menunjukkan karakter asli anak buah Moeldoko yang pada dasarnya tidak rasional dan tidak demokratis. Padahal sebagai ahli hukum tata negara, Prof. Dr. Mahfud MD sedang menjalankan tugas intelektualnya," ucap dia.

"Apalagi beliau (Mahfud) juga bertanggung jawab atas stabilitas politik nasional sebagai Menko Polhukam, sehingga wajar beliau menjelaskan pada publik bahwa gugatan dan judicial review ini hanya membuat kegaduhan yang tidak perlu," jelasnya.

Bayangkan, lanjut Sigit, judicial review ini jika dikabulkan akan membuat setiap orang, apapun latar belakangnya, bisa menggugat AD/ART organisasi-organisasi massa, organisasi-organisasi politik bahkan juga organisasi-organisasi usaha.

"Meminjam istilah ahli hukum tatanegara, judicial review ini merupakan intellectual manipulation yang bisa berujung pada legal anarchism atau ketidakpastian hukum, yang akan mengganggu upaya pemerintah melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi," kata Sigit mengingatkan.

Sigit mengaku heran melihat pendukung KSP Moeldoko berani mendiskreditkan Menko Polhukam yang nota bene seharusnya merupakan rekan kerja KSP Moeldoko dalam kabinet Presiden Jokowi. Padahal harusnya Moeldoko bisa mengendalikan pendukunganya sendiri untuk menjaga stabilitas dalam pemerintahan, bukan menyerang rekan kerjanya.

"Ulah dan pernyataan yang kebablasan seperti ini hanya akan makin mencoreng reputasi KSP Moeldoko. Tugas Kepala Staf Kepresidenan adalah meringankan beban tugas Presiden, dan bukannya menambah beban beliau," terangnya.

"Jadi sebaiknya KSP Moeldoko menertibkan perilaku pendukungnya ini, atau publik akan membaca bahwa KSP Moeldoko ternyata dianggap lemah oleh anak buahnya, sehingga mereka bisa bergerak liar tanpa kendali," pungkas Sigit. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P