Netral English Netral Mandarin
12:57wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Demokrat Sebut Gugatan Kubu KLB di PTUN Kadaluwarsa dan Tidak Jelas

Kamis, 02-September-2021 22:15

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Foto : Istimewa
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
29

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta kembali menggelar sidang atas gugatan yang diajukan oleh pihak Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat Deli Serdang terhadap Menkumham Yasonna Laoly, Kamis (2/9/2021). 

Sidang PTUN Jakarta dengan No. 154/G/2021/PTUN-JKT ini telah memasuki tahapan Bukti Surat, dimana para pihak, dalam hal ini Penggugat (KLB Deli Serdang) dan Tergugat intervensi (DPP Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY), masing-masing telah menyerahkan bukti-bukti dokumen kepada Majelis Hakim yang dipimpin oleh Bambang Soebiyantoro.

Terkait hal itu, kuasa hukum Partai Demokrat pimpinan AHY, Hamdan Zoelva menilai ada tiga kelemahan dari gugatan yang dilayangkan kubu KLB Deli Serdang.

Pertama, Hamdan menyebut gugatan kubu KLB Deli Serdang kadaluarsa dan tidak berdasar hukum.

"Gugatan pihak KLB ilegal Deli Serdang yang ditujukan kepada Menkumham Yasonna Laoly di PTUN Jakarta telah kadaluarsa dan tidak berdasar hukum," kata Hamdan melalui keterangan tertulisnya, Kamis (2/9/2021).

Hal ini, ungkap Hamdan, berlandaskan UU No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah tegas menyatakan bahwa tenggat waktu untuk menggugat Putusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Menkumham tidak boleh melewati batas waktu 90 hari sejak diputuskan.

Dijelaskannya, Pihak KLB Deli Serdang telah melakukan gugatan terhadap Menkumham terkait SK pengesahan AD/ART Partai Demokrat pada 18 Mei 2020 dan SK Kepengurusan DPP Partai Demokrat (2020 – 2025) pada 27 Juli 2020.

Dengan telah diterbitkannya Lembaran Berita Negara RI No.15 Tanggal 19 Februari 2021 terkait kedua SK Menkumham tersebut maka berdasarkan Azas Publisitas, lanjut Hamdan, setiap orang/kader/anggota partai dan masyarakat dianggap telah mengetahui kedua objek yang diterbitkan oleh Menkumham.

Kedua, Hamdan mengatakan gugatan pihak KLB pimpinan Moeldoko itu juga tidak mempunyai legal standing. "Sebab, para Penggugat telah diberhentikan secara tetap sebagai anggota Partai Demokrat," ujarnya.  

Ketiga, Hamdan membeberkan gugatan tersebut juga kabur dan tidak jelas karena dalil gugatan para penggugat telah mencampuradukkan antara dalil gugatan objek TUN dengan dalil gugatan perselisihan internal partai yang menjadi ranah dan kewenangan Mahkamah Partai.

Menurut Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini, PTUN Jakarta tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara ini karena dalil gugatan para penggugat mempermasalahkan internal Partai Demokrat.

"Padahal UU Parpol secara tegas menyatakan bahwa Perselisihan Partai Politik diselesaikan internal Partai Politik yang dilakukan oleh Mahkamah Partai. Dimana Keputusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat," terangnya.

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Demokrat Hinca Pandjaitan yang turut menghadiri sidang bukti tersebut menyatakan, pihaknya telah menyerahkan 31 bukti kepada hakim PTUN Jakarta.

‘’Untuk mematahkan upaya manipulasi fakta yang dilakukan Gerombolan KSP Moeldoko, DPP Partai Demokrat yang sah di bawah kepemimpinan AHY telah menyerahkan 31 bukti," ungkap Hinca.  

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Nazaruli