Netral English Netral Mandarin
banner paskah
01:06wib
Pemerintah kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) berskala mikro. Kebijakan ini diperpanjang selama 14 hari, terhitung sejak 20 April. Komite Eksekutif UEFA meresmikan format baru untuk kompetisi Liga Champions yang akan mulai digunakan pada musim 2024/2025.
Keras! Dimarahi PKB Papua, DS: Kok Gua yang Disalahkan padahal yang Ngomong Partainya Sendiri

Senin, 01-Maret-2021 12:40

Kolase Denny dan Ilustrasi Investasi Miras
Foto : Istimewa
Kolase Denny dan Ilustrasi Investasi Miras
19

JAKARTA, NERALNEWS.COM - Denny Siregar kena semprot alias kena marah pihak PKB Papua. Ia dituduh mengeluarkan pernyataan bahwa minum miras adalah budaya Papua.

"Sebagai Orang Papua Kami Cukup Tersinggung kalo Miras Dibilang Budaya Kami..  @Dennysiregar7  ini tidak kapok2 ka bikin blunder terus..? Siapa yang pelihara sih?" kata akun PKB Papua @PKB_Papua.

Akun tersebut meretweets pernyataan Denny Siregar yang sebelumnya mengatakan: "Daerah yang boleh investasi miras cuma Bali, NTT, Papua dan Sulut doang.. Disana miras itu budaya, drpd dilarang2 sekalian jadikan pendapatan.. Kalo misalnya Aceh ma Sumbar juga dibolehkan meski disana gada budaya minum miras, bolehlah ente caci maki.."

Denny pun membalas.

"Heran, kok gua yang disalahkan.. Padahal yang ngomong ya partainya sendiri..," kata Denny, Senin (1/3/21).

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatur perizinan investasi untuk industri minuman keras (miras) atau beralkohol diberikan di empat provinsi. Keempatnya yaitu Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Papua.

Hal itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang diteken kepala negara pada 2 Februari 2021. Aturan itu merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Persyaratan, untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada provinsi Bali, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat," tulis lampiran III perpres tersebut.

Jika penanaman modal dilakukan di luar daerah tersebut, maka harus mendapat ketetapan dari Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) berdasarkan usulan gubernur.

Izin dan syarat yang sama juga berlaku untuk industri minuman mengandung alkohol anggur. Dengan izin ini, industri miras bisa memperoleh suntikan investasi dari investor asing, domestik, koperasi, hingga usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Investasi asing boleh mengalir dengan nilai lebih dari Rp10 miliar di luar tanah dan bangunan. Tapi, wajib membentuk perseroan terbatas (PT) dengan dasar hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam negeri.

Tak hanya mengatur soal investasi ke industri miras, Jokowi juga memberi restu investasi bagi perdagangan eceran miras atau beralkohol masuk daftar bidang usaha yang diperbolehkan dengan persyaratan tertentu.

"Bidang usaha perdagangan eceran minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus. Bidang perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau beralkohol, persyaratan jaringan distribusi dan tempatnya khusus," tulis daftar 44 dan 45 pada lampiran III.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto