Netral English Netral Mandarin
06:12 wib
Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto menggugat pemerintah Indonesia membayar ganti rugi sebesar Rp56 miliar terkait penggusuran dalam proyek pembangunan Tol Depok-Antasari di Jakarta Selatan. Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Argo Yuwono mengonfirmasi bahwa Kabareskrim Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo akan dilantik Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) jadi Kapolri pada Rabu (27/1).
Politikus PDIP Tolak Vaksin, DS: Mendukung Vaksin Itu Sifat Kepahlawanan, Menolak Itu Pecundang

Rabu, 13-January-2021 09:46

Politikus PDIP Tolak Vaksin, Denny sebut Mendukung Vaksin Itu Sifat Kepahlawanan, Menolak Itu Pecundang
Foto : Istimewa
Politikus PDIP Tolak Vaksin, Denny sebut Mendukung Vaksin Itu Sifat Kepahlawanan, Menolak Itu Pecundang
10

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Anggota Komisi IX DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning menolak untuk mengikuti program vaksinasi Covid-19. Ribka mengisyaratkan masih meragukan keamanan dari vaksin Sinovac tersebut.

"Kedua, soal vaksin, saya tetap tidak mau divaksin meskipun sampai yang usia 63 tahun bisa divaksin," kata Ribka dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, yang digelar daring, Selasa (12/1). Ribka saat ini berusia 61 tahun.

Pernyataan Ribka viral di sosial media. Denny Siregar, Rabu (13/1/21) langsung memberikan tanggapannya.



"Vaksin itu bukan hanya mslh pencegahan. Vaksin itu juga mslh keamanan, supaya orang tdk takut lagi berkumpul dan kembali bekerja. Ekonomi jadi normal, anak2 bs sekolah, usaha kecil bs kembali menghasilkan," ujar Denny.

"Mendukung vaksin itu sifat kepahlawanan. Menolaknya, itu pecundang," imbuhnya.

"Rib rib.. makin tua makin kayak anak kecil. Kalo takut vaksin, gak usah koar2 ke publik. Lu itu wakil rakyat, kasih contoh yang bener.. Kalo mau maki dia, maki deh. Gak akan gua belain..," tanda Denny.

Sebelumnya diberitakan, Ribka mencontohkan sejumlah konsekuensi usai dilakukan program vaksinasi, seperti vaksin polio dan vaksin kaki gajah. Menurut catatannya, program vaksin tersebut menimbulkan dampak seperti lumpuh hingga meninggal dunia di beberapa daerah.

"Jadi, jangan main-main dengan vaksin ini. Saya bilang saya yang pertama menolak vaksin," ujarnya.

Sementara itu, sejumlah anggota Komisi IX DPR RI mencecar pemerintah mengenai persiapan program vaksinasi. Rencananya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan disuntik pertama besok 13 Januari.

Anggota Komisi IX dari Fraksi Gerindra, Putih Sari mempertanyakan persiapan tenaga kesehatan dalam program vaksinasi. Menurutnya, vaksinasi Covid-19 ini membutuhkan pelatihan agar bisa berjalan lancar.

Pertanyaan itu disampaikan langsung kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala BPOM Penny Lukito dan Direktur PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir.

"Saya mendengar pelatihan oleh Dinas Kesehatan, apakah sudah semua daerah melakukan pelatihan ini? Berapa jumlah tenaga kesehatan yang sudah dilatih melakukan vaksinasi lalu dukungan operasional apakah sudah disiapkan," ujarnya.

Senada, Anggota Komisi IX dari Partai Demokrat Aliyah Mustika Ilham mempertanyakan sarana dan prasarana distribusi dan penyimpanan vaksin Covid-19.

Menurutnya, pemerintah harus memastikan jika vaksin Covid-19 tersebut masih sesuai dengan standar ketika disuntikkan kepada masyarakat.

"Dari pernyataan di media Pak Menteri akan libatkan pihak swasta, di sini siapa saja dalam hal distribusi logistik?" katanya.

Aliyah juga mempertanyakan kemampuan vaksin Sinovac melindungi masyarakat dari virus corona. Diketahui efikasi vaksin Covid-19 Sinovac ini sebesar 65,3 persen.

"Apakah vaksin Sinovac bisa melindungi masyarakat dari dengan efikasi 65,3 persen? Optimisme apa yang ingin dicapai pemerintah?" ujarnya seperti dinukil CNN Indonesia.

Sebelumnya, BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin Sinovac. BPOM menyebut bahwa vaksin Sinovac memiliki efikasi sebesar 65,3 persen.

Kepala BPOM Penny K. Lukito memastikan vaksin Covid-19 Sinovac aman digunakan. Menurutnya, efek samping yang ditimbulkan bersifat ringan hingga sedang.

Efek samping bersifat lokal antara lain berupa nyeri, iritasi, pembengkakan. Sementara efek samping sistemik, berupa nyeri otot, fetik, dan demam.

Sedangkan frekuensi efek samping dengan derajat berat, sakit kepala, gangguan di kulit atau diare yang dilaporkan hanya 0,1 sampai dengan 1 persen. Efek samping tersebut bukan efek samping yang berbahaya dan dapat pulih kembali.

Pemerintah menjadwalkan vaksin dimulai pada 13 Januari. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan para pejabat lainnya menjadi klaster pertama yang disuntik vaksin Covid-19.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Taat Ujianto