Netral English Netral Mandarin
02:34wib
Partai Ummat  menyinggung dominansi Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam evaluasi tujuh tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo. China kembali menggertak Amerika Serikat setelah Presiden Joe Biden menyatakan bahwa ia akan membela Taiwan jika Negeri Tirai Bambu menyerang.
Di Balik Kisruh, Haris Minta Saham Freeport ke LBP? FH: Kalau Benar, Memang Patutlah Haris Dibina di Lapas

Jumat, 01-Oktober-2021 09:15

Haris Azhar
Foto : Antara
Haris Azhar
13

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Haris Azhar disebut-sebut minta saham Freeport ke Luhut Binsar Pandjaitan. Sontak hal ini melahirkan polemik baru. 

Ferdinand Hutahaean ikut memberikan komentar pedas.

“Saya juga pernah sekilas mendengar tentang kisah Freport ini tp sy tak begitu tertarik menelusuri krn sy yakin TAK MUNGKIN BISA. Luhut bukan pemilik Freeport,” kata Ferdinand Hutahaean, Jumat 1 Oktober 2021.

“Kalau ini benar, memang patutlah Haris Azar ini dibina di Lapas supaya jujur dgn dirinya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Pengacara Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Juniver Girsang menuding bahwa aktivis HAM, Haris Azhar sempat meminta saham PT Freeport Indonesia kepada kliennya.

Hal itu dibeberkan Juniver saat menjadi salah satu narasumber di tayangan Mata Najwa, Rabu (29/9). Ia mengatakan tudingan itu untuk memberi konteks terkait hubungan kedekatan antara Haris dengan Luhut.

"Haris Azhar pun pernah datang ke Luhut minta saham. Coba dicek sama dia (Haris Azhar), Freeport. Apa ceritanya, tanya beliau, artinya apa," kata Juniver dalam tayangan tersebut.

Dalam hal ini, Juniver menilai bahwa Haris Azhar seharusnya memiliki iktikad baik kepada kliennya sehingga mengklarifikasi temuan datanya terkait dengan Luhut sebelum mempublikasikan ke YouTube. Apalagi, kata dia, keduanya telah saling mengenal.

Diketahui, konten-konten video "Ada Lord Luhut Di balik? Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya

" pada kanal Youtube milik Haris kini menjadi permasalahan hukum. Luhut melaporkan pegiat HAM itu ke Polda Metro Jaya.

"Apalagi Haris Azhar mengenal baik, sekali lagi mengenal baik itu bang Luhut. Berkomunikasi bukan sekali," ucap dia.

Najwa Shihab yang menjadi pemandu perbincangan itu kemudian menyela. Ia menilai bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh Juniver sebagai sebuah tuduhan serius yang harus diklarifikasi.

"Anda melontarkan sesuatu yang ini bisa masuk kategori pencemaran nama baik, justru di Mata Najwa. Anda bilang bahwa Haris Azhar bahkan pernah datang meminta saham," tanya Najwa mengkonfirmasi.

"Yes, nanti dia (Haris) jelasin saham apa, tanya dia," jawab Juniver.

Dalam tayangan itu, hadir juga kuasa hukum Haris Azhar, Nurkholis Hidayat. Ia lantas langsung mencoba mengklarifikasi apa yang disampaikan oleh pengacara Luhut.

Namun demikian, pembahasan mengenai saham Freeport itu tak berlarut. Nurkholis memilih untuk menjelaskan data-data yang dikumpulkan kliennya terkait proses pembuatan video yang dilaporkan ke polisi.

"Upaya Haris Azhar untuk mendapatkan fakta yang dianggap bohong itu tidak main-main. Kami serius, kami punya standar tinggi tentang integritas data. Dan kami menilai, gitu ya, klien kami menilai bahwa laporan ini sangat kredibel," cetus Nurkholis.

Dalam hal ini, ia merujuk pada riset yang diterbitkan oleh sejumlah LSM bertajuk 'Ekonomi-Politik Penempatan Militer di Papua. Kasus Intan Jaya'. Adapun sejumlah LSM yang terlibat misalnya seperti WALHI, KontraS, Greenpeace, dan lainnya.

Sebagai informasi, keduanya berseteru usai Luhut melaporkan Haris dan Fatia terkait dugaan pencemaran nama, fitnah, serta penyebaran berita bohong ke Polda Metro Jaya. Laporan Luhut terdaftar nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021.

Luhut sudah diklarifikasi oleh penyidik pada Senin (27/9) lalu. Ia mengatakan turut menyerahkan 12 bukti untuk menguatkan dalil pelaporan tersebut.

Haris membantah tudingan Juniver bahwa ia meminta saham. Ia juga meminta Juniver memberikan bukti atau dokumentasi terhadap tuduhan ia meminta saham.

"Saya pada tanggal 4 Maret 2021 membantu dalam kapasitas kuasa hukum FPHS (Forum Pemilik Hak Sulung) masyarakat adat dari sekitar wilayah tambang Freeport Indonesia. Sejak divestasi Freeport Indonesia ke Inalum, mereka dijamin alokasi sahamnya, tapi sampai saat ini tidak jelas ke mana saham tersebut," kata Haris dinukil CNN Indonesia.

"Kami menghubungi LBP karena posisinya sebagai Menko Investasi, kan masalah ini sejak awal dikawal oleh LBP. Jadi kami datang untuk memfasilitasi negara menyelesaikan alokasi saham tersebut yang tidak kunjung tuntas di area Papua."

Haris menyatakan saat itu yang menemui pihaknya adalah Staf Khusus Bidang Hukum Menko Kemaritiman Lambok Nahattands, dan bukan Luhut.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Wahyu Praditya P