Netral English Netral Mandarin
09:30wib
Sebanyak 75,6 persen warga menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo secara umum dalam survei yang dirilis Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto minta lakukan peningkatan kapasitas tempat tidur untuk pasien Covid-19 di rumah sakit sebesar 30-40 persen.
Dianggap Langgar HAM, Munarman Dibela, HAM untuk Lindungi Teroris? Muannas: Sok Humanis

Kamis, 29-April-2021 10:20

Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid
Foto : Gelora.co
Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid
14

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Muannas Alaidid berang gegara polisi disebut-sebut telah langgar HAM dalam penangkapan Munarman. Pernyataan tersebut disampaikan Amnesty Internasional.

Menurut Muannas, pernyataan itu sok humanis. Masak HAM malah disalahgunakan dan dipakai untuk melindungi Teroris. HAM dipakai untuk melindungi banyak orang.

“Jangan sok humanis. HAM mestinya dipakai untuk melindungi masy. banyak, bukan disalahgunakan bela jaringan teror bahkan kelompok bersenjata di papua, perintah konstitusi negara wajib melindungi segenap bangsa indonesia & seluruh tumpah darah indonesia serta keutuhan wilayahnya,” kata Muannas, Kamis 29 April 2021.

Untuk diketahui, Amnesty International Indonesia sebelumnya menilai Densus 88 Antiteror Polri telah melanggar Hak Asasi Manusia saat menangkap eks petinggi Front Pembela Islam/FPI Munarman.

Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan, polisi terkesan melakukan penangkapan yang sewenang-wenang dan mempertontonkan secara gamblang tindakan aparat yang tidak menghargai nilai-nilai HAM ketika menjemputnya dengan paksa.

"Menyeret dengan kasar, tidak memperbolehkannya memakai alas kaki, menutup matanya dengan kain hitam merupakan perlakuan yang tidak manusiawi dan merendahkan martabat. Itu melanggar asas praduga tak bersalah," kata Usman Hamid dalam keterangannya, Rabu (28/4/2021).

Dia menyebut tuduhan terorisme yang ditujukan kepada Munarman tidak menjadi pembenaran bagi polisi untuk melanggar hak asasi manusia.

“Munarman terlihat tidak membahayakan petugas dan tidak terlihat adanya urgensi aparat untuk melakukan tindakan paksa tersebut. Hak-hak Munarman harus dihormati apa pun tuduhan kejahatannya," ujarnya.

Usman menjelaskan, dalam pasal 28 ayat (3) dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jelas menyatakan bahwa pelaksanaan penangkapan orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Terorisme harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip HAM. "Ini berpotensi membawa erosi lebih jauh atas perlakuan negara yang kurang menghormati hukum dalam memperlakukan warganya secara adil," ucap Usman.

Dia meminta Polri mengevaluasi kinerja Densus dalam peristiwa ini, setiap penangkapan harus menghormati nilai-nilai hak asasi manusia.

“Belum lagi jika mengingat situasi kedaruratan pandemi Covid-19. Penegak hukum harus lebih sensitif, mempertimbangkan prokes dan hak atas kesehatan dari orang yang hendak ditangkap atau ditahan, termasuk menyediakan masker kepada yang menutupi mulut dan hidung, bukan justru membiarkannya terbuka dan menutup matanya dengan kain hitam," tuturnya.

Reporter : Taat Ujianto
Editor : Wahyu Praditya P