Netral English Netral Mandarin
07:58wib
Lembaga Anti Doping Indonesia (LADI) mengaku sudah menyelesaikan 24 masalah yang tertunda ke Badan Anti Doping Dunia (WADA). Pemerintah berencana memberikan vaksin Covid-19 booster pada masyarakat.
Diduga Data eHAC Bocor, DPR: Jangan Main-main, Data Masyarakat Harus Terjamin Keamanannya

Kamis, 02-September-2021 13:00

Ketua DPR RI, Puan Maharani
Foto : Istimewa
Ketua DPR RI, Puan Maharani
39

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua DPR Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk melindungi data-data pribadi warga agar tidak terjadi kebocoran.

Puan menegaskan, perlindungan data pribadi harus mendapat perhatian khusus, apalagi program-program penanganan Pandemi Covid-19 banyak terintegrasi secara digital.

Hal tersebut disampaikan Puan terkait dugaan bocornya data 1,3 juta pengguna aplikasi Electronic Health Alert Card (eHAC) milik Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

“Pengelolaan data-data milik rakyat tidak boleh main-main. Perlindungan data-data pribadi warga harus dilakukan secara optimal agar tidak terjadi kebocoran,” kata Puan dalam keterangan persnya, Rabu (1/9/2021).

Untuk itu, mantan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) ini mendesak pemerintah melakukan upaya-upaya pencegahan kebocoran data masyarakat.

Puan juga meminta Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkoordinasi lebih lanjut dengan Kemenkes dan kementerian/lembaga terkait untuk memberikan tambahan keamanan menyangkut perlindungan data warga, termasuk mengenai aplikasi eHAC dan PeduliLindungi.

“Kemajuan teknologi menjadi tantangan untuk kita semua, karena memang ada potensi kejahatan yang akan merugikan rakyat. Peran pemerintah sebagai pemangku kebijakan diharapkan untuk melindungi masyarakat,” ujarnya.

Terlepas dari itu, Puan mengimbau agar pemerintah tetap waspada. Sebab potensi kebocoran data tetap bisa terjadi lewat platform yang menjadi mitra pemerintah sebelumnya dalam pengoperasionalan aplikasi eHAC.

“Seperti diamanatkan oleh konstitusi yang tercantum pada UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE), data masyarakat harus terjamin keamanannya,” paparnya.

Selain itu, pemerintah juga diharapkan membuat infrastruktur dengan keamanan lebih terhadap aplikasi PeduliLindungi, yang kini dijadikan rujukan utama untuk menunjang aktivitas warga. Puan mengingatkan, data diri masyarakat terangkum jelas pada aplikasi tersebut.

“Perlu ada pendampingan juga dari pihak berwajib, termasuk Polri, untuk ikut memantau perlindungan data diri masyarakat. Jangan sampai akibat kebocoran data, keselamatan setiap rakyat dan keluarganya terancam,” ungkap Ketua DPP PDIP itu.

Puan pun menyatakan komitmen DPR menyangkut perlindungan data masyarakat. Di masa sidang ini, DPR tengah mengebut penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

“Maka kami juga mengharapkan keseriusan pemerintah dalam proses pembahasan RUU PDP agar bisa segera disahkan sebagai jaminan perlindungan terhadap data-data milik rakyat,” pungkasnya. 

Seperti diketahui, Electronic Health Alert Card atau eHAC merupakan kartu manual yang dikembangkan Kementerian Kesehatan secara digitalisasi. Aplikasi eHAC digunakan untuk masyarakat yang akan bepergian dengan transportasi umum, khususnya transportasi penerbangan.

Dalam aplikasi tersebut terdapat nama lengkap, tanggal lahir, foto, nomor KTP, paspor, hasil tes Covid-19, alamat, nomor telepon, nomor peserta rumah sakit, hingga pekerjaan pengguna.

Namun Kemenkes menyatakan aplikasi ini sudah tidak digunakan sejak beberapa bulan lalu karena dokumen kesehatan bagi pengguna transportasi udara sudah terintegrasi dengan PeduliLindungi. 

Reporter : Adiel Manafe
Editor : Wahyu Praditya P