Netral English Netral Mandarin
22:09wib
Relawan Sahabat Ganjar kembali melakukan deklarasi mendukung Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden 2024. Penembakan seorang ustad bernama Armand alias Alex di depan rumahnya Jalan Nean Saba, Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Tangerang hingga kini masih menjadi misteri.
Diduga Langgar Kode Etik, Kepala PN dan Hakim di Laporkan ke MA dan KY

Rabu, 15-September-2021 11:15

Pelapor Anwar
Foto : Istimewa
Pelapor Anwar
5

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Diduga melanggar kode etik, Kepala Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan dan Hakim MS dilaporkan ke Mahkamah Agung (MA) dan Komisi Yudisial (KY).

Pelaporan dilakukan Anwar, selaku pelapor dugaan pemalsuan surat tanah di RC Veteran, Bintaro, Jakarta Selatan. Anwar menilai Hakim MS telah melanggar Kode Etik sebagai hakim sesuai Keputusan Bersama Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial RI.

Anwar mengaku sudah melayangkan surat laporkan kepada Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Syarifuddin, Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial.

Anwar, pelapor dugaan pemalsuan surat tanah di RC Veteran, Bintaro, Jakarta Selatan, terus memperjuangkan tanah miliknya seluas 1.510 meter persegi. Dalam laporannya itu, Anwar meminta agar Ketua PN Jaksel dan Hakim MS diperiksa.  

"Sebab, saat Hakim MS ditetapkan sebagai hakim tunggal praperadilan atas tersangka laporan saya, Hakim MS masih memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan perkara R.J Lino. Bagaimana mungkin, hakim yang masih memeriksa perkara praperadilan lain sudah diberikan tugas dan mandat oleh Kepala PN Jaksel," kata Anwar saat dihubungi, Rabu (15/9/2021).

Anwar berharap, Ketua MA, Bawas MA dan KY menindaklanjuti laporannya. Sebab, sampai saat ini dia berharap tanah yang dikuasainya sejak 1960-an itu menjadi miliknya tanpa ada persoalan hukum.

"Susah bagi orang kecil untuk mendapatkan keadilan," keluh Anwar.

Menurutnya, laporan dirinya ke Polisi terkait dugaan pemalsuan surat bukti kepemilikan tanah. Bukan sengketa kepemilikan tanah. Karena itu, kasus ini merupakan masuk ke ranah hukum pidana. Namun, dia berharap keputusan hakim atas pra peradilan itu tidak membuat dirinya kehilangan hak atas tanah warisan orangtuanya.

"Tanah itu warisan dari orangtua saya. Saya yang menguasai tanah itu sejak 1960-an sampai sekarang. Tidak pernah sekalipun tanah itu diperjualbelikan," ungkapnya.

Anwar memperoleh Tanah tersebut dari hibah ayah kandungnya bernama EPE bin LIAN. Namun saat ia mengurus sertifikat tanahnya pada 2018 Program PTSL, ia malah disomasi dan dilaporkan ke polisi.

“Kasus saya akhirnya di SP3 (dihentikan) oleh Polisi, akhirnya saya lapor balik, dan tersangka yang saya laporkan ini mengajukan praperadilan, saya harap  bisa diputus seadil-adilnya,” ujar Anwar.

Dikatakannya, dasar kepemilikan tanahnya adalah Surat Pernyataan Hibah Mutlak Nomor : 011/SH/VI/1993 tanggal 16 Juni 1993 yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Bintaro yakni Sdr. M. A Chalex. BA atas Girik C.1262 Persil 73 Blok S.III atas nama EPE bin LIAN dengan luas 1.510 m2.

Kemudian, kata dia, pada 2018 SHM atas tanah ini sudah terbit atas nama Anwar namun pada tahun 2019 Anwar mendapatkan Somasi/peringatan dari SBS melalui kuasanya TG yang mengklaim Tanah milik Anwar berdasarkan SHM No. 2804/Bintaro.

Anwar kemudian dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh SBS melalui Kuasanya TG atas dasar “Anwar dituding telah melakukan penyerobotan tanah, melakukan pemalsuan, dan penggelapan hak atas Tanah”.

"Tapi laporan ini dihentikan. Polda Metro Jaya telah menyatakan menghentikan proses penyidikan dengan alasan laporan SBS tersebut tidak cukup bukti, sesuai dengan surat nomor : S.Tap/401/III/2021/DitReskrimum dan surat nomor :  B/3899/III/Res.1.2./2021/DitReskrimum tertanggal 15 Maret 2021," jelasnya.

Pada tahun 10 Maret 2020 Anwar melaporkan SBS dan TG di Polda Metro Jaya dengan dasar dugaan tindak pidana pemalsuan surat yang diduga dilakukan dalam proses penerbitan SHM milik SBS ;

Atas Laporan Anwar tersebut, dalam kurun waktu 1 tahun Polda Metro Jaya telah memeriksa 21 orang saksi, puluhan alat bukti dan menemukan adanya praktek mafia tanah sehingga Polda Metro Jaya telah menetapkan SBS, TG, dan lainny sebagai tersangka.

SBS dan TG mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor :55/Pid.Pra/2021/PN.JKT.SEL yang mulai diperiksa pada tanggal 8 Juni 2021.

Sementara,  SBS dalam permohonan praperadilannya seperti dikutip dari SIPP PN Jakarta Selatan mengatakan dirinya memohon pengadilan agar mengabulkan permohonan tidak sahnya penetapan tersangka atas dirinya. Ia juga memohon agar merehabilitasi nama baik dan kehormatan dirinya. 

Sebelumnya, Anwar juga meminta perlindungan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dia menyambangi Istana Negara pada Senin (7/6/2021) dan menyampaikan surat pengaduan ke Kapolri Jendral Pol. Listyo Sigit Prabowo pada Jumat (4/6/2021). 

"Saya menduga ini ada praktik-praktik mafia tanah, saya mohon Pak Jokowi untuk membantu saya rakyat kecil yang meminta keadilan," Anwar menghibah memohon keadilan kepada Presiden. 

Anwar telah menyampaikan surat pengaduannya melalui Bagian Persuratan Sekretariat Negara Republik Indonesia (Setneg RI) di Gedung I Setneg RI.

Reporter : Wahyu Praditya P
Editor : Nazaruli