Rabu, 20-January-2021 16:30

JAKARTA, NETRALNEWS.COM - Ketua Umum Lembaga Pemantau Penanganan Covid-19 & Pemulihan Ekonomi Nasional (LPPC19-PEN) Arief Poyuono mempertanyakan langkah Presiden Joko Widodo terkait banjir di Kalimantan Barat.
Apalagi, ada informasi kalau sallah satu Menteri adalah pemilik perusahaan yang mengeksplorasi Kalimantan. Hal itu diungkapkan Arief lewat akun resmi twitternya @bumnbersatu seperti dilansir di Jakarta, Rabu (20/1/2021).
"piye Kangmas @jokowiOjo meneng mas. Banjir Kalimantan Akibat Tambang Batu Bara, Salah satu Menteri Seluas 31.000 Hektar?,"
- Jokowi Gaungkan Produk dalam Negeri, HNW Merasa Aneh: Vaksin COVID-19 Saja Diambil dari Luar
- Natalius Pigai Klaim Perpres Aturan Miras Dibatalkan karena Kritikannya, Netizen: Lebih Konkret NU dan Muhammadiyah
- Jokowi Beri Izin Asing Buru Harta Karun, Susi: Kita Banyak Kehilangan Benda Bersejarah, Mohon Pak Kelola Sendiri BMKT
- Perpres Soal Miras Dicabut, Bukti Jokowi Demokratis dan Tidak Anti Islam
#ErickOut#PresidenHarusTegas#TangkapPerusakLingkungan
Arief juga mensisipkan sebuah berita media daring berjudul:PT Adaro Diduga Jadi Salah Satu Penyebab Banjir Kalsel
Seperti diketahui, bahwa PT Adaro milik keluarga Erick Thohir merupakan salah satu perusahaan tambang yang telah mendapat perpanjangan izin dan ‘kenikmatan’ UU Minerba.
“Lalu PT Adaro milik keluarga Erick Thohir (Menteri BUMN) yang memiliki konsesi tambang batubara 31.380 hektar di KalSel juga dapat perpanjangan izin.
"Tak hanya mengatur perpanjangan izin, UU Minerba juga mengatur fleksibilitas perluasan lahan hanya dengan persetujuan Menteri,” tulis akun @Greenpeace
Reporter : PD Djuarno
Editor : Sesmawati
Tag